18 July 2019

Pemilu 2019 Bukan Pesta Demokrasi, Tapi Bencana Kemanusiaan

Banyak orang bertanya ke saya : Dok, apa motivasi dokter Zul membongkar dan melaporkan kasus kematian para petugas KPPS ke Bareskrim Polri ? Apa dokter mau cari panggung di tengah hiruk pikuk Pilpres ini ? 

Agar semua pihak mengetahui dan tidak berburuk sangka, saya jawab disini. Sebagai seorang dokter, saya melihat ada keanehan dlm kasus kematian para pelaksana Pemilu ini. Yang menjadi korban meninggal dalam proses ini tidak hanya KPPS lho. Tapi juga ada petugas Bawaslu dan aparat Polri. 

Berangkat dari itu, saya pikir pasti ada yang salah dalam proses Pemilu ini. Secara medis, kematian ratusan dan sakitnya ribuan petugas pelaksana pemilu ini harus bisa dijelaskan apa penyebabnya, dan itu pasti bukan karena kelelahan. Pasti ada pemicu lain, apakah ada penyakit bawaan, atau mungkin ada penyebab lain. Salah makan misalnya, yang kemudian menyebabkan keracunan.

Kalo KPU menyatakan penyebabnya adalah kelelahan, justru itu berarti KPU mengakui telah melakukan tindak pidana, kelalaian KPU (dlm membuat regulasi) yg menyebabkan orang lain mati. 

Dari konsultasi saya dg bbrp teman lawyer, itu bisa dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP yang ancamannya pidana penjara sampai 5 tahun. Itulah yg kemudian saya laporkan ke Bareskrim Polri, dugaan tindak pidana yg dilakukan oleh komisioner KPU Pusat.

Sekali lagi, dengan sumpah sebagai dokter, saya merasa perlu dan harus ditemukan apa penyebab ratusan orang tsb meninggal dunia dlm waktu yang berdekatan setelah melakukan aktifitas yg hampir sama, sebagai penyelenggara Pemilu. Bagi kami para dokter, nyawa seorang pasien adalah utama, apapun caranya harus diselamatkan, dan bukan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Harus dilakukan penyelidikan yang serius, untuk memastikan penyebab kematian tsb. Agar ribuan petugas pemilu yang saat ini masih terbaring sakit bisa diselamatkan jiwanya. 

Disamping itu, seperti sering saya viralkan lewat berbagai media, saya juga mengkritik proses pemilu yg diselenggarakan secara langsung ini. Krn sesungguhnya pemilu langsung ini pernah dilaksanakan tahun 1955, dan gagal menghasilkan produk hukum apapun yg membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Pemilu ala demokrasi liberal ini jelas bertentangan dengan sila ke 4 Pancasila.

Ujung-ujungnya hasil pemilu 1955 "dibatalkan" oleh Bung Karno dan kita kembali ke UUD 1945. Dan sekarang kita kembali mengulang kesalahan era demokrasi liberal itu dengan menggunakan dasar UUD 45 Hasil Amandemen. Kok kesalahan kita ulangi lagi? Akibatnya, selain rakyat terbelah dlm kubu-kubuan dan negara hampir pecah, banyak menimbulkan korban meninggal dunia. 

Ini bencana kemanusian nasional, bukan pesta demokrasi. Harus dihentikan. Semoga menjadi maklum. 

 

Salam hormat, 

 

dr.Zulkifli S Ekomei

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...