16 October 2019

Pemangkasan Subsidi, BBM Siap Naik Lagi?

Oleh: Wa Ode Sarmine Iru
Mahasiswi

Pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 menjadi Rp137,5 triliun. Angka ini turun sekitar 3,58 persen dari alokasi subsidi energi di 2019 yang mencapai Rp142,6 triliun (tirto.id, 21/8/2019).

Dalam asumsi dasar sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) APBN 2020, subsidi yang dipatok pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, LPG 3kg dan listrik masing-masing sebesar Rp18,8 triliun, Rp52 triliun, serta Rp62,2 triliun. Pemangkasan subsidi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga di tahun depan. Terlebih, tahun politik sudah lewat dan volume konsumsi energi juga diproyeksikan lebih tinggi ketimbang APBN 2019.

Kenaikan BBM tentunya bukan hal baru, sebabb sepanjang 2018 BBM telah mengalami kenaikan beberapa kali. Melihat adanya pemangkasan subsidi maka bukan hal yang tidak mungkin pada tahun inipun juga juga tahun-tahun berikutnya akan terjadi.

Masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan masalah yang sangat krusial diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali ibu kota Jakarta. Sebagai salah satu negara penghasil minyak di Dunia, pantaskah indonesia menjadi wilayah yang mengimpor minyak. Hal ini hagusnya menjadi hal yang perlu kita kaji lagi. Sebagai negara salah satu penghasil minyak, bagaimana bisa masyarakat indonesia justru kesulitan mendapatkannya. Hal ini tentu kita perlu kaji lebih dalam lagi. Adakah solusi lain yang bisa pemerintah canankan ?

Lalu bagaimana kinerja pemerintah menangani masalah ini?. Masalah BBM sudah merambah ke seluruh kalangan masyarakat. Menyikapi hal ini justru akan mengancam pedagang warung makan dan bisnis-bisnis rumahan terancam gulung tikar. Belum lagi banyak supir angkot yang mogok beroperasi karna permasalahan ini. Jika hal ini terus berlanjut lalu bagaimana dengan keadaan ekonomi masyarakat kecil yang akan lumpuh. Hal seperti inikah yang diinginkan oleh Pemerintah? Dimanakah keberadaan pemerintah yang harusnya mengayomi dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya.

Pemerintah sekarang justru sudah tak malu malu memperlihatkan sikap dzalimnya akan janji yang mereka utarakan sendiri. Indonesia sudah berada ditahap mengkhawatirkan, kita tau sekarang bahwa pertamina terancam bangkrut, namun harga BBM justru semakin melonjak. Adakah kaitan antara kedua permasalahan ini ? Masyarakat hanya bisa pasrah dan menerima keputusan pemerintah.

Masalah semakin keruh, kegiatan ekonomi masyarakat terancam. Kita ketahui bahwa masyarakat indonesia sangat tergantung akan ketersediaan BBM yang jika dibiarkan akan berdampak lebih besar lagi. Kemahalan BBM bukan mendatangkan untung malah akan menjadi buntung. Masyarakat harus lebih jeli dalam menerima keputusan pemerintah dan memberikan ruang yang cukup untuk meningkatkan kereatifitas masyarakat apalagi kaum milenial menggunakan alternatif energi lain yang ramah lingkungan, murah dan mudah didapatkan. Hal inilah yang harusnya menjadi pusat perhatian pemerintah dalam memberantas ketergantungan masyarakat akan BBM. Adanya dukungan dari pemerintah tentu membuat masyarakat lebih berlomba lomba menemukan inovasi terbaru.

Negara berkewajiban melayani rakyatnya dan memberikan fasilitas agar rakyat berinovasi dalam menggali ilmu pengetahuan sehingga kualitas SDM meningkat. Hal ini termasuk dalam tugas penting penguasa dalam memenuhi hak-hak rakyatnya.

Islam memandang bahwa penguasa adalah sebagaimana imam shalat yang menghandle jalannya shalat dan memastikan gerakan dan setiap rukun shalat terlaksana dengan baik. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa kepemimpinan bisa menjadi pahala besar jika ditunaikan dengan amanah dan bisa menjadi penyesalan di hari kiamat. Beliau berkata kepada Abu Dzar terkait kepemimpinan, “Sesungguhnya (kepemimpinan)itu adalah amanah. Pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang menunaikan amanah tersebut sesuai haknya dan menjalankan kewajibannya.” (HR Muslim)

Seorang pemimpin wajib menempatkan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya di atas kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri maupun keluarganya. Sebab, pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas nasib seluruh rakyat yang ia pimpin. Wallahu’alam bishowab[]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...