15 November 2019

Pejabat Bekerja untuk Rakyat bukan Korporat

Oleh: Eriga Agustiningsasi, S.KM
Kota Pasuruan

Pelantikan pejabat negara telah terlaksana kemarin (Selasa, 1/10/2019) di Gedung DPR RI Jakarta. Pelantikan MPR, DPR dan DPD periode 2019-2024 tersebut berjalan dengan lancar. Tampak raut wajah sumringah dari peserta pelantikan maupun presiden dan wakil presiden yang hadir. Terbukti setelah pelantikan usai, mereka saling berswa foto dengan para pejabat negara termasuk presiden.

Acara pelantikan pejabat negara ini dimulai pukul 09.15 WIB. Diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 575 anggota DPR terpilih hingga pukul 10.00 WIB. Jalannya pelantikan dan sumpahjabatan tersebut dipandu oleh ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Setelah pelantikan DPR terpilih, acara kemudian dilanjutkan dengan pelantikan anggota DPD terpilih sejumlah 136 pada pukul 10:35 WIB. Terakhir, pelantikan MPR terpilih sebanyak 711 orang dilaksanakan pukul 11:00. Aacara ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama (CNNIndonesia 01/10/2019).

Puan Maharani ketua DPR RI terpilih menegaskan lembaga yang dipimpinnya tetap mengharapkan dukungan dan masukan dari masyarakat luas menegenai berbagai tugas yang diemban hingga 5 tahun kedepan. Beliau mengatakan bahwa para pejabat negara tidak anti kritik tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR. Puan menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga yang merepresentatsikan dari konsep kedaulatan rakyat. Gedung DPR akan tetapmenjadi rumah rakyat.

Harapan besar muncul dari kalangan masyarakat agar para pejabat negara itu bekerja untuk rakyat. Sebagaimana tugasnya ialah menjadi perwakilan suara rakyat. Karena mereka dipilih oleh rakyat maka sudah sewajarnya kepentingan rakyat haruslah nomor 1.

Namun berbeda 180 derajat, faktanya wakil rakyat tidak mempresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada rakyat. Pasalnya, belum kering pembahasan tentang revisi UU KPK yang semakin melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Ditambah lagi RUU KUHP yang semakin melonggarkan para koruptor dan semakin mencekik rakyat menengah ke bawah dengan kebijakan tersebut. Jelas kebijakan ini bukanlah untuk rakyat, melainkan untuk para korporat dengan kantong tebal. Kebijakan bukan untuk kepentingan rakyat di negeri ini melainkan untuk para tikus berdasi yang memakan uang rakyat. Mereka bebas dengan hukuman yang tidak pernah membuat mereka jera.

Telah terbukti para pejabat negera yang katanya menjadi wakil rakyat, namun justru terjerat kasus korupsi, makan uang rakyat. Data Indonesia Corruption Watch (ICW)  mencatat terdapat 23 anggota DPR periode 2014-2019 yang sudah dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Selain itu ada lima ketua partai politik juga ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan sudah dipidana seperti Suryadharma Ali, Setya Novanto dan Romahurmuzy (VoaIndonesia.com). Terbaru, Menpora, Imam Nahrawi juga terjerat kasus korupsi dana KONI.

Korupsi menjadi permasalahan yang tak kujung usai. Dari zaman orba hingga reformasi, tikus berdasi semakin banyak dan bahkan semakin merongrong negeri ini. Korupsi bukanlah tindakan kriminal tunggal. Mengapa? Karena korupsi pun telah menjadi budaya di kalangan pejabat yang lahir di sistem yang memang mensuasanakan mereka untuk korupsi. Lemahnya iman ditambah dengan sistem demokrasi kapitalisme dengan standar keuntungan materi semata membuat individu yang ada dalam sistem ini tak mampu menahan godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Akhirnya yang dilakukan ialah korupsi berjamaah. Perlu diingat bahwa tindakan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri karena terkait satu sama lain. Padahal setiap amal kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap amanah yang diberikan pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban masing masing. Allah berirman,

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka” (QS. Al Baqarah: 167)

Jangan sampai menjadi penyesalan kelak di hari akhir. Hari dimana setiap amal kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Dan Allah pulalah yang kelak membalas setiap perbuatannya selama di dunia.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam justru menjadikan sistem mampu mensuasanakan individu senantiasa beriman, menyadari bahwa amanah dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan, harus dilaksanakan dengan baik Sementara itu, kedaulatan di dalam Islam murni dari Allah SWT, pembuat hukum. Aturan dan sanksi tegas yang berlaku berasal dari Allah. Sehingga sistem yang dihasilkan mampu melahirkan pribadi yang amanah dan mampu mewakili aspirasi rakyat.

Allah berfirman,

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al Maidah: 50)

Sebagai penutup, mari kita ingat baik-baik pernyataan Puan Maharani, sebagai ketua DPR RI terpilih 2019-2024 berikut,

“Marilah kita jaga bersama kepercayaan yang telah rakyat berikan tersebut melalui kerja keras, kerja cerdas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan fungsi dan peran DPR yang dapat memenuhi aspirasi  dan harapan rakyat” (CNNIndonesia/01/10/2019).

Akhir kata, semoga apa yang dikatakan ketua DPR RI terpilih mewakili seluruh jajaran pejabat negeri tersebut bisa terlaksana sepenuhnya. Sesuai dengan sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan kemarin. Meskipun di dalam sistem yang mengusung untung rugi ini hal tersebut sangat sulit terwujud kecuali dengan penerapan Islam dalam sebuah sistem kehidupan. Pejabat bekerja untuk rakyat bukan untuk korporat!

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...