10 December 2018

Nalar Politik 212

Oleh:  Karim Suryadi

 

 

REUNI 212 yang digelar Ahad 2 Desember di Monas, Jakarta berjalan aman dan tertib. Jika dilihat dari jumlah jamaah yang hadir, acara tersebut terbilang sukses. Belum ada kegiatan bertajuk “reuni” yang dihadiri jutaan jamaah dan terus meningkat dari satu reuni ke reuni lain.

Apa sebenarnya yang menggerakkan mereka padahal sebagian pentolan Gerakan 212 terang-terangan tidak lagi mendukung aksi serupa ?

Kesatu, ada syaraf yang terputus antara apa yang dikhawatirkan elit politik dengan massa yang hadir di reuni 212 kemarin. Jika sebagian elit mencemaskan reuni 212 akan menjadi kegiatan yang kental aroma politik, rawan ditunggangi, hingga potensial memancing keributan, terpatahkan sudah.

Bukan aroma politik yang menghipnotis umat hingga berbondong-bondong datang ke Jakarta. Bukan pula daya pikat seseorang, atau daya persuasi sekelompok orang. Keprihatinan yang tak terucapkan, yang mengendap di dasar sanubari, mengetuk pintu nalar mereka.

Keprihatinan atas Islam yang kerap tertuduh, atau muslim yang terlabel penjulukan radikal, anti NKRI, atau bahkan rasis, menyatukan mereka. Jika hati sudah terpanggil, tidak ada kekuatan yang bisa menghadang.

Benar kata seorang arif, kemauan itu membuka jalan, sedang kemalasan hanya menciptakan alasan.

Kedua, jutaan orang secara sukarela berkumpul padahal tidak dikehendaki penguasa menunjukkan ada logika di luar istana. Memang Pemerintahan Jokowi sudah mengambil langkah untuk merangkul umat Islam. Jokowi keluar-masuk pesantren, lalu berfoto bersama
dengan deretan kiyai. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mendaulat Kiyai Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden 2019.

Namun langkah ini tidak cukup. Ada suara yang harus didengarkan, dan ada kegelisahan yang harus dirasakan. Mengambil Kiyai Ma’ruf Amin sebagai cawapres tidak membungkam suara-suara yang beredar di kalangan umat, karena secara politik umat Islam tidak monolit.

Bahkan pada level “ulama” pun, sikap politik mereka tidak seragam. Inilah fakta yang harus dibaca. Kekuatan nurani tidak bisa dibungkam dengan kekuasaan, namun harus didengarkan dengan hati dan pikiran terbuka.

Satu hal sangat menohok belakangan ini. Bagi sebagian umat, masjid ibarat oase di tengah gurun. Di masjidlah orang mereguk kesejukan, menghirup kedamaian. Ini pengalaman.

Lalu mengapa muncul tuduhan masjid (baca ustadz) sudah terpapar radikalisme ? Jika tuduhan itu benar, mengapa sampai muncul di masjid, dan menjadikan mimbar/khutbah sebagai salurannya?

Bagi kebanyakan orang, komunikasi politik ibarat aliran darah. Jika tersumbat, selain akan menimbulkan gangguan (entropi) dan guncangan (turbulensi), ia akan mencari saluran lain.

Karena itu, jika benar ada masjid terpapar radikalisme, ini hanyalah gejala (symptom), bukan akar persoalannya. Untuk mengatasinya, cari akar persoalannya, buka katup atau kotoran yang menyumbat saluran komunikasi politik, sehingga setiap ide, pandangan, dan kehendak tersalur ke dalam jalan yang benar.

Ketiga, lebih dari sekedar beraroma politik, meski tidak ada orasi dan atribut politik, reuni 212 adalah bentuk pernyataan sikap politik. Mengundang salah satu calon, telah menunjukan preferensi, atau setidak-tidaknya proksimitas psikologis. Reuni 212 telah menunjukkan posisi, di mana mereka berdiri, dan kepada siapa dukungan akan diberikan.

Persoalannya, apakah sikap politik dimaksud akan paralel dengan dukungan di akar rumput. Bagi pemilih yang sami’na waatona dan memiliki militansi keulamaan, sikap politik 212 akan terbawa ke bilik-bilik suara, namun tidak bagi mereka yang menempatkan keulamaan sebatas ritus peribadatan.

Perhelatan reuni 212 sudah usai, namun dampak politis elektoralnya baru dimulai. Banyak riset mengungkapkan, ketika otoritas keagamaan dibawa ke ranah politik tidak serta merta bisa
menghitamputihkan realitas politik. Dampak kehadiran otoritas agama, atau pelibatan simbol keagamaan, terhadap realitas politik bergantung kepada arah diskusi informal diantara warga. 

Bagaimana warga membaca arah dan makna dukungan reuni 212 dan diskusi yang berlangsung di warung kopi, kedai makan, tempat pemandian umum, atau di kios-kios pasar tradisional, akan menentukan seberapa kuat efikasi politik reuni 212 dalam pilpres mendatang.

Nalar sudah dibangunkan, dan keprihatinan sudah disuarakan. Siapa yang akan mendulang dampak elektoralnya, bergantung kecerdasan kedua kekuatan dalam mengelola diskusi, dan menunjukan preferensi keumatan hari ini dan esok.

 

Karim Suryadi - Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat(Jft/PR)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...