26 June 2019

Mudik Murah, Mungkinkah?

Oleh : Mila Ummu Tsabita
pegiat komunitas Muslimah Lit-Taghyir

Mudik. Satu kata yang paling sering berseliweran ketika mau lebaran.  Orang-orang di perantauan berbondong-bondong pulkam.  Silaturahim-kumpul sanak saudara di kampung halaman sangatlah dirindukan dan membahagiakan.

Salah satu moda transportasi yang dipilih adalah pesawat terbang.  Apalagi ketika kampungnya berada di seberang lautan.  Memang bisa dengan kapal laut tapi lumayan lah lamanya perjalanan.  Sehingga bagi yang tak kuat berlama-lama safar, lebih memilih segera terbang dengan burung besi idaman.

Namun tiket pesawat yang sempat dikabarkan akan turun, ternyata belum ada realisasi hingga kini.  “ Berita baik untuk (operator) bus, (tiket) pesawatnya mahal.  “ kata  Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan.   Kemenhub telah menghitung kenaikan prosentasi yang signifikan pada penumpang angkutan darat. Apalagi sejak terhubungnya  Jakarta-Surabaya melalui Tol Transjawa.  Selain itu di luar Pulau Jawa pun sudah ada Tol Trans Sumatera.  (kontan.co.id, 18/5).

Ini yang membuat publik menjadi kesal, karena ketika tiket pesawat mahal. Mengapa tak ada solusi agar terjangkau.  Apa bisa semua  disuruh naik bis? Bagimana kalau mudik ke Kalimantan atau ke Papua ?  Jadi ingat ketika harga cabe mahal, disuruh tanam sendiri.  Atau pas beras mahal, tak usah makan nasi gitu?  Negara betul-betul lepas tangan, jika ada keluhan masyarakat.

Mengapa Tiket (pesawat) Mahal ?

Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan baru berupa penurunan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat bermesin jet sebanyak 12-16  persen. Aturan tersebut tertuang dalam Kemenhub nomor 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  Kondisi ini kadang memaksa maskapai mengurangi frekuensi penerbangan  dan menutup beberapa rute domestik dampak dari TBA tersebut karena rugi. (kontan.id).

Pemerintah juga menegaskan jika harga avtur yang digadang-gadang berkontribusi sangat besar terhadap perhitungan tarif tiket pesawat telah diturunkan oleh PT. Pertamina, harusnya maskapai sudah tak punya alasan lagi untuk menaikkan.   Tercatat harga avtur atau bahan bakar pesawat ini telah turun dari Rp 8.210 /liter menjadi Rp 7.960 /liter. Dan BBM jenis ini ditengarai mengambil porsi terbesar biaya operasional maskapai.  Mencapai 40 persen. (liputan6.com, 29/3).

Naiknya harga tiket pesawat memang sudah sejak lama dikeluhkan publik, termasuk pengusaha di bidang pariwisata. Minat masyarakat berwisata ke destinasi lokal turun, terutama bagi leisure traveller dengan budget terbatas.   Apalagi “sekarang banyak penerbangan charter flight yang disubsidi pemerintah China. “ ujar Pauline, Sekjen Asosiasi Travel Agent Indonesia ( Astindo).  Contohnya, tujuan wisata ke Hainan, China .  Hanya cukup dengan Rp 3,5juta- Rp 4 juta.  “ Ke Bali ga dapat harga segitu, “ ujarnya lagi.  (liputan6.com).

Bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai desakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket  tidak tepat sasaran.   “ Ultimatum itu menunjukkan pemerintah tidak mampu mengatasi masalah yang sebenarnya.   Kalau memang pemerintah ingin melindungi masyarakat agar tarif pesawat turun, maka ubah dulu regulasinya, khususnya terkait ketentuan batas atas,” pungkas Tulus Abadi (YLKI).

Benarkah dengan penetapan batas harga atau mematok harga yang diregulasi pemerintah akan menyelesaikan semua masalah dengan tuntas?  Ah saya tidak yakin... Para netizen pun (anggaplah mewakili publik secara umum) rata-rata mengeluh karena nyatanya tak ada maskapai yang menerapkan tarif batas bawah. Walhasil harga tiket tetap saja mahal. Seperti dikutip dari instagram resmi CNBC Indonesia (4/4) yang mengunggah infografis daftar tarif tiket pesawat destinasi favorit beberapa waktu lalu.  Atau rencana membuka penerbangan domestik bagi maskapai asing, apakah akan menjadi solusi untuk penurunan harga tiket? Entahlah.

Yang jelas banyak pemudik beralih moda transportasi dengan kereta api atau bus, jika masih bisa dengan jalur darat. Faktanya, terjadi kenaikan penumpang kereta sekitar 9 persen dibanding lebaran tahun lalu. Angka yang melebihi prediksi yang hanya berkisan 3,5 persen. Ini telah terjadi sejak H-6 Lebaran. (konfrontasi.com, 3/6). Sedangkan yang memilih bus umum terjadi kenaikan sebesar 3,88 persen, atau sekitar 4,68 juta penumpang. (tagar.id, 3/6).  Dan jika harus melewati lautan, mau tak mau pakai kapal laut jika tiket  pesawat tetap tak terjangkau.  Terjadi kenaikan sekitar 20 persen penumpang kapal hingga H-2 Lebaran. Lonjakan ini terpantau di 13 pelabuhan seluruh Indonesia. (cnbcindonesia.com, 3/7).

Peran Negara agar  mudik menjadi murah

Dalam sistem Kapitalis, maka transportasi publik adalah lahan bisnis yang menggiurkan.  Karena dia menjadi kebutuhan (hajat) masyarakat, dan susah dihindari. Bicara bisnis maka pastilah perusahan transportasi maunya untung.  Demikian juga maskapai atau perusahaan penerbangan.  Maka penentuan harga sangat terkait dengan suply dan demand di tengah masyarakat.  Selain tentu biaya operasional, menjadi bagian yang harus terus diperhitungkan agar tidak rugi.

Selama ini pemerintah yang menentukan batas atas, juga batas bawah harga tiket.  Batas bawah, dipatok agar tidak terjadi predatory pricing atau saling bunuh harga antar pihak maskapai. Berikutnya, maskapai bisa mendapat laba yang cukup agar dapat melaksanakan kewajiban tentang keselamatan penerbangan.  Memang ketika tiket lumayan murah dulu, kasus kecelakaan pesawat cukup sering.  Diduga karena upaya penghematan dari maskapai, membuat hak-hak publik seperti jaminan keselamatan diabaikan.

Kalau kondisinya seperti ini, tentu tak tepat pemerintah hanya membuat regulasi yang cenderung ambil posisi aman.   Apalagi kalau pas musim kampanye. Biar tak dicereweti publik, dan tetap nyaman dengan pihak pebisnis.  Mereka tak menyadari bahwa pemerintah atau penguasa harusnya menjadi pelayan dan pelindung umat. Karena  Rasulullah saw. telah bersabda:

 “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”.  (HR Ibn Majah dan Abu Nu’aim).

“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).

Dalam suatu riwayat , karena begitu khawatirnya atas pertanggungjawaban di akhirat sebagai pemimpin, Khalifah Umar bin Khaththab ra. berkata dengan kata-katanya yang terkenal, “Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?”

Ini gambaran meskipun pada masa itu belum berkembang  transportasi udara,  kekhawatiran seorang pemimpin negara atas segala kesulitan yang menimpa rakyatnya dalam safar memenuhi berbagai hajat, seperti mudik.  Ini satu jalan berlubang saja, begitu takutnya pemimpin.  Hari ini berapa jalan yang berlubang?  Atau berapa ribu penduduk yang mengeluh soal mahalnya tiket pesawat?  Atau kalau pun jalan darat-bisa dengan kendaraan pribadi- tiket tol yang mahal juga lumayan banyak dikeluhkan.

Harusnya, negara hadir secara serius agar segala hajat masyarakat terpenuhi secara mudah dan terjangkau.  Maka pelayanan publik harus dijauhkan dari orientasi bisnis (komersil) seperti saat ini.   Harus diubah pandangan bahwa  negara hanya bisa sebagai legislator.  Sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan pada swasta, yang menyebabkan harga tiket layanan transportasi publik mahal. Banyak hal yang harus dilakukan negara, yang sekarang terbukti menjadi akar masalah harga tiket mahal.  Dan itu bukan sekedar adanya aturan soal batas harga.

Dalam Islam justru negara bukan mematok harga (ini terjadi pada semua moda transportasi) seperti yang bisa terjadi di negri ini. Karena Allah Swt telah mengharamkan negara menetapkan harga (walaupun harga-harga sedang tinggi), dalam sebuah hadits : Sesungguhnya pernah ada seseorang datang (kepada Nabi), lalu berkata, “Ya  Rasulullah, patoklah harga ini.” Beliau menjawab, “ (Tidak) justru biarkan saja.”  Kemudian Beliau didatangi oleh laki-laki yang lain, lalu berkata, “ Ya Rasulullah, patoklah harga ini.” Beliau menjawab,” Tidak, tetapi Allah lah yang berhak menurunkan dan menaikkan harga.”

Maksudnya, harga harus dikembalikan ke mekanisme pasar yaitu soal pasokan dan banyak sedikitnya permintaan.  Ketika banyak permintaan terkait moda transportasi tertentu (demand), negara harus serius menyediakan armada yang cukup (suply) sehingga tidak terjadi kesulitan dalam memenuhi hajat (kebutuhan) untuk mudik atau hajat yang lain.  Harga pun cenderung stabil dan tetap terjangkau. Kalau pun naik, karena demand yang sedang tinggi, tak terlalu terasa memberatkan masyarakat. Karena pengusaha pun tak boleh dzalim kepada konsumen. Dan kenaikan ini menjadi rezeki (dari Allah) untuk para pengusaha transportasi, tanpa mengorbankan publik.

Sebelum itu, penguasa wajib juga memastikan seluruh fasilitas umum seperti stasiun, bandara, terminal atau pelabuhan agar dikelola oleh negara,  sehingga tidak untuk komersial  atau mencari laba. Negara juga harus menghapuskan pajak yang memberatkan masyarakat dan perusahaan transportasi.  Kalau untuk tranportasi udara saat ini, ada PPN penjualan tiket,  PPN avtur domestik,  PPN sparepart, dan pungutan operasional. (cnbcindonesia.com, 3/6).  Jadi cukup dengan memperhitungkan biaya operasional.   Sehingga bisa terjangkau kantong publik.

Armada (bis, taxi bahkan pesawat) bisa jadi milik individu, tapi negara juga menyediakan angkutan milik negara sehingga tidak terjadi perusahaan (individu) seenaknya menentukan harga, karena masih ada alternatif moda (milik negara) yang harganya terjangkau dengan kualitas layanan yang prima.

Kemudian soal harga avtur yang tinggi, sebenarnya bisa ditekan, jika SDA dikelola secara Islam. Baik industri hulu maupun hilirnya.  Bukan diberikan kepada swasta untuk mengelola hingga harga BBM bisa diatur sesuai harga pasar (dunia), yang akhirnya akan disesuaikan untuk terus mendapatkan untung. 

Teknologi dan manajemen fisik sarana transpotasi pun harus sangat diperhatikan. Negara mampu menyediakan tenaga ahli dan biaya yang cukup. Dan pembiayaannya tak harus mengandalkan utang kepada negara lain, apalagi dengan konsep ribawi.  Selain karena diharamkan, juga membahayakan kedaulatan negara.  Sekali lagi negara akan mampu melakukan hal tersebut secara optimal, jika seluruh kekayaan alam dan ekonomi dikelola secara syariah.  Sehingga menjadi sumber pemasukan –yang hampir-hampir- tak terbatas, karena deposit yang berlimpah.

Jadi solusi bagi harga tiket mahal, tak perlu lah sampai mengundang maskapai asing.  Apalagi rencana mengundang pemain lain selain PT Pertamina untuk jual avtur.   Tapi bagaimana mengubah sistem hidup kini, yang terbukti sulit mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai bidang.  Ubah Sistem Kapitalis yang telah menegasikan peran pemerintah untuk melindungi dan melayani publik, dengan menjadikan komersil seluruh pelayanan publik. 

Hanya Sistem Islam (Khilafah) -dengan sub sistem pemerintah dan ekonomi syariahnya- yang bisa menyediakan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aman, memadai dengan teknologi terkini, semuanya dengan persfektif pelayanan bagi publik. Bukan komersial atau mencari keuntungan, sehingga bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Mudik pun bisa murah. Insha Allah[]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...