21 September 2019

Mercy Mobil Mewah Untuk Merusak Revolusi Mental Jokowi-JK. Ulah Mafia?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, Mercedes-Benz terlalu mewah dijadikan kendaraan operasional menteri. Ia menanggapi pengadaan Mercy sebagai kendaraan dinas oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas MErcy untuk Pemerintahan Jokowi). Para petinggi istana diduga main mata dengan para mafia untuk merusak Revolusi Mental dengan mobil mewah ini. Untunglah Jokowi menolaknya.

"Setahu saya Mercy adalah mobil prestisius yang sangat bergengsi dan tidak tepat disebut mobil operasi," kata Bambang kepada Kompas melalui pesan singkat, Selasa (9/9/2014).

Menurut Bambang, kehormatan suatu jabatan tidak ditentukan oleh apa mobil dinas yang digunakan pejabat.

"Pejabat yang menerima pemberian fasilitas yang berlebihan adalah penistaan atas akal sehat," kata Bambang.

Bambang berharap, pemerintahan selanjutnya memahami makna kehormatan dan jabatan yang diembannya semata untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, kata Bambang, sebaiknya penggunaan fasilitas mewah oleh petinggi negara dialihkan untuk kepentingan masyarakat. (Baca: Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?)

"Dikonversi saja fasilitas yang berlebihan menjadi program strategis untuk kepentingan kemaslahatan rakyat miskin," ujar Bambang.

Sebelumnya diberitakan, jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK serta mantan presiden dan wakil presiden akan mendapatkan mobil dinas baru Marcedes-Benz sebagai kendaraan operasional. Pengadaan mobil tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

Menanggapi hal ini, Jokowi memilih tetap menggunakan mobil dinas yang sebelumnya digunakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk efisiensi anggaran. Ia ingin pejabat publik beretos kerja yang tinggi tanpa harus disertai fasilitas berlebihan.

Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat berbagai masukan dari para pemimpin redaksi media massa. Salah satu masukan yang diberikan mengenai pembentukan kabinet Jokowi-JK. Yang paling penting, jangan ada orang atau antek Mafia masuk kabinet.

"Terkait dengan arsitektur kabinet, tadi diberi masukan bagaimana meyakinkan publik bahwa kabinet yang akan kita bentuk nanti adalah kabinet yang profesional," kata Hasto, seusai pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014) malam.

Menurut Hasto, masukan yang diberikan tidak secara spesifik memberikan nama-nama kandidat menteri. Akan tetapi, Tim Transisi disarankan mengumumkan terlebih dahulu nama-nama menteri sebelum ditetapkan oleh Jokowi-JK.

"Ini terutama untuk kementerian di bidang strategis supaya bisa dipastikan ada check and clearance. Kita tunjukkan kabinet yang kredibel sehingga dapat membuang rasa keraguan masyarakat terhadap kementerian yang selama ini cenderung ego sektoral," ujar Wasekjen PDI-P ini.

Selain kabinet, menurut Hasto, masukan yang diberikan juga terkait kontroversi alokasi subsidi untuk bahan bakar minyak. Pemerintahan Jokowi-JK disarankan berani mengambil keputusan terhadap isu ini.(KCM)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...