22 November 2019

Mengaku Paling Pancasila, Tetapi Korupsi?

Oleh : Kartika Widya
Dosen PTS di Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Asisten Pribadi (Aspri) Menpora, Miftahul Ulum sebagai tersangka. KPK menduga keduanya telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018 (inews.id). Imam Nahrawi diduga menerima suap sebesar Rp 14,7 M lewat Miftahul dari tahun 2014 hingga 2018. Tak hanya itu saja, Imam diduga meminta uang sebanyak Rp 11,8 M dalam rentang waktu 2016 – 2018. Penerimaan Rp 26,5 M tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran2018 (kompas.com).

Istilah Jumat Keramat KPK kembali mejadi ramai karena sebelum Imam Nahrawi, ada menteri Jokowi yang juga ditahan di hari Jumat oleh KPK. Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham ditahan oleh KPK akhir Agustus silam. Idrus ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Idrus saat itu diduga telah menerima suap bersama-sama dengan tersangka Eni Maulani Saragih.

Lantas apa kesamaan Imam Nahrawi dan Idrus Marham, selain sama-sama menjabat menteri Jokowi? Sekedar me-refresh ingatan di tahun 2017 pasca pembubaran HTI, sebagai “ormas terlarang”, menurut pemerintah. Imam Nahrawi, saat mengikuti upacara pernyataan sikap kesetiaan pemuda kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dalam rangka peringatan hari kelahiran Pancasila di Monumen Pancasila (31/5/2017), pernah mengatakan keputusannya menunda pencairan dana kepanduan adalah salah satu upaya memurnikan Pramuka, agar Pramuka dijauhkan dari pemimpin yang menganut paham-paham radikal,

“Agar Pramuka, sebagai kawah lahirnnya generasi, berkarakter hebat, generasi Pancasila Indonesia ini, betul-betul steril dari pengaruh-pengaruh, virus-virus khilafah, virus HTI itu” ujar dia (republika.co.id).

Pernyataan Imam Nahrawi tersebut tak lepas dari tuduhan yang mengarah ke Adhyaksa Dault, Ketua Kwarnas Pramuka yang juga mantan Menpora era SBY. Ia menuding Adhyaksa mendukung ormas HTI yang selama ini mengkampanyekan Khilafah Islam di Indonesia. Setelah itu Adhyaksa mengklarifikasi bahwa ia hanya sebagai undangan dalam salah satu gelaran akbar HTI 2013 lalu.

Masih di tahun yang sama, Idrus Marham, yang saat itu sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, mengatakan partainya mendukung penuh keputusan pemerintah terkait pembubaran HTI. Ia memandang bahwa pembubaran HTI sesuai dengan latar belakang lahirnya Golkar, yaitu sebagai respon terhadap adanya gerakan yang ingin menrongrong, atau bahkan mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Idrus menegaskan HTI sebagai sebuah organisasi yang memang nyata-nyata berseberangan dengan ideologi negara. Ia juga mengatakan baha banyak fakta di lapangan yang menunjukkan HTI di dalam gerakannya telah menyimpang dari ideologi Pancasila.

Juli 2017 Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i mengancam akan memberikan sanksi kepada para ASN yang masih terlibat dengan HTI. Tak lama berselang, Agustus 2017, ia ditangkap KPK karena kasus penyelewengan dana di Desa Dasok, Kabupaten Pamkesan, Madura. Dan kita tentu masih ingat dengan Muhammad Romahurmuzy alias Romi, Ketua PPP, yang mengajak muslim Indonesia tetap setia kepada NKRI dan menolak khilafah. Maret 2019, Romi ditetapkan tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Kasus-kasus yang menimpa para pejabat negeri ini seolah membuka wajah asli para penentang syariat Allah. Mereka, para pembenci ajaran Islam, sebelumnya berteriak lantang menuduh khilafah dan para pengusungnya sebagai ancaman dan berbahaya bagi negeri ini. Faktanya justru mereka sendiri pejabat busuk yang merugikan negara karena terlibat kasus suap maupun korupsi. Oknum-oknum yang berlindung dibalik jargon “Saya Pancasila” dan “NKRI harga mati” nyata telah mengkhianati ucapannya sendiri. Dengan memfitnah khilafah sebagai ancaman negara dan mengecap pengusungnya sebagai orang-orang radikal, kini keburukan itu justru menampar muka mereka sendiri.

Mereka yang berteriak lantang seolah paling Pancasila dan NKRI nyatanya malah banyak yang tersandung masalah hukum dan masuk bui. Mereka yang katanya menjunjung demokrasi malah menjadi pelaku korupsi. Seolah semakin ditunjukkan kebobrokan sistem yang begitu diagungkan manusia ini. Begitulah, siapa yang berkubang dalam kotoran, pasti akan terkena kotorannya, minimal tercemar baunya. Demokrasi yang diperjuangkan adalah sistem yang rusak dari awalnya. Demokrasi hanya menjadi alat para kapitalis melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Maka tak heran bisa leluasa merampok harta rakyat melalui berbagai undang-undang yang dibuat dengan dalih mewakili suara rakyat. Rakyat yang mana? Pastinya bukan rakyat biasa, tetapi yang berduit besar alias pemodal alias kapitalis.

Rakyat sendiri justru semakin menderita. Mereka ditekan dari berbagai sisi. Ekonomi yang semakin sulit, susahnya mencari pekerjaan, pendidikan yang semakin mahal, biaya kesehatan yang justru membuat tambah sakit, pajak disana-sini dan ongkos-ongkos yang terus naik, serta kebebasan berpendapat dan beragama yang kian dikerdilkan. Ketika rakyat menyuarakan kebenaran tak didengar sama sekali, malah dibungkam. Apalagi jika Islam yang disuarakan, tak boleh sama sekali. Ketika ada muslim yang ingin menerapkan agamanya secara menyeluruh justru dihalangi dengan berbagai dalih dan stigma negatif. Mereka bilang negara ini bukan negara agama, sudah final NKRI, hormati pemeluk agama yang lain, dan bla bla bla. Yang semua itu hanya dalih untuk tidak mau menerapkan Islam sama sekali.

Islam yang didalamnya termasuk khilafah, mereka halangi sedemikian rupa dengan berbagai cara. Mengkriminalisasi ajaran Islam yang mulia ini, membuatnya seperti monster yang mengerikan. Para pejuangnya juga dipersekusi, dibubarkan pengajianya, dicap radikal, tidak NKRI, anti pancasila. Dan fitnahan keji lainnya. Semua upaya jahat mereka itu adalah untuk membuat ajaran Islam ini bercitra buruk dan berbahaya, sehingga umat takut dan menjauhinya. Apatah lagi mau memperjuangkannya.

Mereka justru getol membela dan memperjuangkan sistem yang berasal dari luar, dari asing. Sistem yang bertentangan dengan fitrah sejati manusia, yang memisahkan agama dari kehidupan. Sungguh ironi, padahal negeri ini dikenal dengan jumlah muslimnya yang mayoritas. Yang harusnya menjadi negara terdepan dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya.

Nyatanya malah sebaliknya. agama hanya dijadikan simbol semata. Agama hanya dipakai sebagai jalan mendapat keuntungan dunia, muncul ketika musim kampanye tiba, atau menjadi pencitraan ketika tersandung masalah. Agama dipakai sesuka hati. Ketika mendatangkan keuntungan, maka boleh diterapkan. Dan biasanya yang seperti ini adalah Islam yang sudah banyak berkompromi dengan nilai-nilai asing. Islam yang mengambil jalan tengah, yang banyak mengakomodasi nilai-nilai Barat. Bukan Islam yang sebenarnya.

Sementara Islam yang kaffah justru dilarang untuk diterapkan. Wajar, karena Islam yang benar akan mengancam kekuasaan mereka. Islam akan menindak tegas semua pelaku kriminal tanpa pandang bulu dan posisi. Islam akan mengembalikan hak-hak rakyat yang terampas oleh penguasa jahat. Sumber daya alam yang melimpah akan dikembalikan manfaatnya untuk seluruh rakyat. Sandang, pangan, papan akan tersedia bagi setiap jiwa tanpa terjerat riba. Segala jenis kemaksiatan akan dihentikan dan ditutup celahnya rapat-rapat. Setiap pemikiran dan paham yang menyimpang tidak akan diberi ruang untuk bergerak. Perlindungan dan keamanan setiap rakyat menjadi prioritas. Pelaku korupsi akan dihukum setimpal perbuatannya. Suap, kolusi, jual beli jabatan dilarang dan hukuman berat menanti bagi pelanggarnya. Hukum akan ditegakkan tanpa kompromi. Tanpa tebang pilih, tanpa diskriminasi.

Sebaliknya jika Islam Kaffah diterapkan, maka mereka akan kehilangan kekuasaannya, mereka tidak akan bisa berkongkalikong dengan kapitalis dan asing. Mereka tidak akan bisa korupsi, mengembat duit rakyat. Mereka tidak akan bisa dengan bebas menjual aset-aset negara demi kepentingannya sendiri. Mereka tidak akan bisa menyebarkan pemikiran dan pemahaman sesat yang menyimpang untuk menghancurkan aqidah umat. Sehingga umat tidak bisa dibodohi untuk dirampas hak-haknya. Itu menakutkan bagi penghamba sistem kapitalisme dengan segala turunannya.

Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh Islam yang diterapkan dalam bingkai negara, Khilafah Islamiyah. Khilafah sebagai institusi negara menjadi pelindung dan pengayom seluruh rakyatnya. Negara akan menjamin semua kebutuhan rakyat untuk terpenuhi. Segala urusan rakyat akan diatur menurut syariat Islam. Setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi, muslim maupun non-muslim. Negara akan melindungi setiap jiwa tanpa melihat agama dan rasnya.

Hanya dengan khilafahlah, sistem pemerintahan Islam, yang akan menerapkan syariat Allah negeri ini akan tentram dan sejahtera. Khilafah bukanlah ancaman, karena ancaman sesungguhnya adalah Kapitalisme Barat dan Timur yang jelas-jelas ingin menguasai sekaligus menghancurkan negeri ini. Maka stop monsterisasi ajaran Islam! Saatnya umat sadar bahwa solusi permasalahan negara saat ini adalah kembali lagi kepada sistem Islam yang akan membawa rahmat bagi seluruh dunia. Dan sudah saatnya membuang demokrasi, sistem rusak yang salah satunya semakin menyuburkan bibit-bibit korupsi. Mari bergabung dalam perjuangan menegakkan khilafah demi terterapkannya syariat Allah SWT. Wallahu ‘alam bish-showab. []

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...