23 April 2019

Menakar Dampak Tol Trans Jawa Bagi Rakyat

Oleh Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Selama empat tahun kepemimpinan rezim Jokowi, hal paling menonjol dalam program nawacita Jokowi adalah pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Hingga 2018 telah terbangun 3.432 km jalan nasional, dan 941 km jalan tol. Yang paling dibanggakan, proyek tol Trans Jawa yang sudah diresmikan beberapa waktu silam. Tol tersebut membentang sepanjang 920 kilometer dari Merak, Banten hingga ke Pasuruan, Jawa Timur. Jalan sepanjang 920 km ini dipekirakan hanya dilewati selama 16 jam saja, artinya lebih hemat waktu 4 jam jika dibandingkan dengan jalan raya nasional yang selama ini digunakan. Bahkan jika ditempuh dengan kecepatan rata-rata 100 km/ jam, maka bisa dicapai hanya dengan 10 jam saja.

Getolnya proyek infrastruktur di era Jokowi dianggap sebagai suatu keberhasilan nyata bagi seorang Presiden. Benarkah demikian? Pembangunan jalan tol yang digagas rezim Jokowi nyatanya tak berdampak terlalu signifikan terhadap perekonomian rakyat. Pembangunan jalan tol tersebut justru mengorbankan banyak hal, diantaranya:

Pertama, pengalihfungsian lahan pertanian. Lahan yang harus dibebaskan untuk membangun tol Trans Jawa seluas 4.145,15 hektar. Berapa banyak lahan pertanian yang dikorbankan untuk proyek tersebut? Padahal kebutuhan pangan nasional meningkat. Akan tetapi area lahan pertanian kian menyempit akibat pembangunan tol. Akibatnya, penyediaan pangan nasional juga minim. Maka tidaklah mengherankan bila kebijakan impor pangan terus gencar dilakukan.

Kedua, perekonomian rakyat. Pembanguna tol Trans Jawa sangat berdampak pada usaha rakyat yang berada di jalur Pantura. Selama ini, jalan nasional Pantura yang merupakan jalur arteri setiap kabupaten atau kota di wilayah utara Pulau Jawa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari nafkah. Pelan tapi pasti. Masyarakat yang memiliki usaha kecil mikro menengah paling terkena dampaknya. Mulai dari penurunan omzet hingga gulung tikar. Sebab, mobil pribadi dan bus lebih memilih lewat tol. Di sisi lain, mahalnya biaya tarif tol kian memperkuat dugaan bahwa pembangunan tol hanya memberi angin segar pada kalangan masyarakat tertentu, yaitu pengusaha kapitalis dan kaum borjuis.

Ketiga, tingginya utang negara. Pembangunan infrastruktur pasti membutuhkan dana besar. Sementara APBN negara terbatas anggarannya. Maka, jalan termudah agar proyek ini berjalan adalah dengan membuka kran investasi selebar-lebarnya. Dalam RPJMN 2015 – 2019, total kebutuhan dana pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 5.519,4 triliun. Dana itu diperolah dari dari APBN sebesar Rp 2.215,6 trilun (40,1%), APBD sebesar Rp 545,3 triliun (9,8%), BUMN sebesar Rp 1.0662 triliun (19,3%), dan investor swasta sebesar Rp 1.692,3 triliun (30,6%). Ada 34 proyek infrastruktur yang dibiayai melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Salah satunya berhutang ke Cina. Diketahui, pemerintah membiayai 9 proyek infrastruktur Rp 33 triliun dari utang Cina. Hingga 2017, jumlah utang Indonesia ke Cina mencapai 15,491 miliar dolar AS atau sekitar Rp 206 triliun.

Kehadiran tol Trans Jawa juga berdampak pada gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Mata pencaharian petani cepat atau lambat akan berpindah haluan. Sektor pertanian tergantikan dengan sektor industri, properti, dan bisnis. Lahan pertanian mengubah diri menjadi gedung – gedung perkantoran. Sementara rakyat tidak dipersiapkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Jika sudah demikian, produksi pangan Indonesia akan mengalami penurunan drastis. Pada akhirnya impor pangan tetap menjadi pilihan utama memenuhi stok pangan nasional.

Pembangunan jalan tol juga berdampak pula pada lingkungan. Resapan air semakin berkurang. Berpotensi menimbulkan banjir dan bencana lainnya. Rakyat terpaksa beradapaasi dengan jalon tol yang telah dibangun. Adaptasi mata pencaharian, lingkungan, dan kebiasaan. Lantas, masihkah tol Trans Jawa menguntungkan ekonomi rakyat di kalangan akar rumput? Bagi kaum konglomerat mungkin iya, tapi bagi rakyat jelata jelas tidak.

Pemerintahan Jokowi memang berhasil dalam proyek infrastruktur, tapi rapuh dalam kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Padahal, stok pangan adalah kebutuhan dasar bagi rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Semoga, negeri ini disegerakan sistem dan kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...