18 November 2018

Mas Joko, Polisi Perlu Direvolusi Mental

Di awal masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK, Polisi Indonesia memperlihatkan sepak terjang yang memprihatinkan. Polisi garang, temperamental dan berlipat tingkat represifitasnya dibanding periode presiden sebelumnya dalam menghadapi para pengunjukrasa. Tidak hanya terhadap mahasiswa, tetapi juga terhadap semua kelompok masyarakat yang menyuarakan hak mereka, bahkan terhadap ibu-ibu sekalipun polisi tak segan bertindak kasar.

Pemandangan ini menjadi suatu ironi yang serius di tengah alam demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan menyampaikan pendapat. Golongan masyarakat seperti mahasiswa, buruh, petani, guru, maupun kelompok lainnya dijamin hak mereka untuk menyuarakan pendapat, terutama keberatan terhadap kebijakan pemerintah mereka rasa menambah berat beban hidup.

Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) memang kerap menuai protes masyarakat, dan hal itu lumrah saja. Bahkan sebelumnya partai pengusung Presiden Joko menggalang dukungan masyarakat di berbagai tempat untuk menolak kebijakan Presiden SBY tatkala menaikkan harga BBM. Seharusnya penolakan masyarakat dianggap wajar juga saat presiden dari partai yang semula menolak itu kini termakan omongan sendiri. Protes masyarakat harus dihadapi dengan damai, lebih mengedepankan persuasi, dan jika memang punya program yang lebih baik dari mensubsidi BBM, dijelaskan saja, tohmasyarakat juga bisa berfikir.

Tetapi yang terjadi jauh dari harapan. Presiden dari kalangan sipil ini lebih milteristik dibanding presiden yang berlatar belakang militer. Di Makassar polisi tawuran dengan mahasiswa, menyerang kampus, mengobrak-abrik kelas, membubarkan perkuliahan yang tengah diikuti mahasiswa yang tak ikut demo. Polisi bahkan menewaskan seorang pemuda pengatur jalan. Belakangan diperoleh kesaksian pemuda tersebut, Muhammad Arif, tewas ditembak dari atas mobil water canon.

Di Rembang, Jawa Tengah, polisi bertindak sebagai pesuruh perusahaan, berlaku kasar terhadap rakyat sendiri; kumpulan ibu-ibu tua yang tak rela tanah mereka dibangun pabrik semen. Polisi tak malu mendahulukan otot mereka di hadapan kaum lemah dan di depan kamera yang akan menyiarkan kelakuan mereka itu ke seluruh penjuru dunia.

Pekanbaru tak kalah sengit. Belum sempat berorasi, mahasiswa sudah dipentungi dan dibubarkan, dikejar sampai masuk musola, tak mau melepas sepatu lars. Di Mataram, Jakarta, Bandung dan tempat-tempat lain, bahkan di tempat asal Mas Presiden sendiri, Solo.

Dengan panjangnya daftar kekerasan polisi terhadap warga, lantas kita bertanya, mana revolusi mental yang digembar-gemborkan itu. Mana itu pendekatan yang manusiawi yang selalu dibangga-banggakan, saat dahulu mengganti Kepala Satpol PP Solo dengan seorang perempuan, menghilangkan penggunaan pentungan di kalangan Satpol PP? Apakah semua itu hanya diperlukan untuk maju sebagai RI 1, atau kedok saja bagi rencana partai dan media pengusung untuk menikmati kekuasaan?

Menagih Janji Petruk

Sebagai presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat, sebenarnya Presiden Joko punya legitimasi besar. Kepercayaan masyarakat yang besar jangan disia-siakan dan dikikis dengan berbagai tindakan yang berkebalikan sama sekali dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Ibarat lakon wayang, dan itu yang dilakukan para pendukung dimana-mana menanggap lakon ‘Petruk Jadi Raja’, maka ingatlah bahwa selain adanya lakon ‘menuju kemuliaan’ seperti itu, ada juga lakon-lakon  ‘menagih janji.’ Nanti ada saudara-saudara Petruk semisal Gareng dan Bagong, atau bahkan Semar sendiri yang ‘Menagih Janji Petruk.’ Semoga Petruk tidak lupa akan janjinya.[Fathur]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...