14 November 2019

Manifesto Hukum Partai Amanat Nasional

Sesuai cita cita proklamasi sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum(rechtsstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan(maachstaat). Namun keudian pada kenyataannya banyak prinsip prinsip negara hukum yang dilanggar serta proses penegakan negara hukum yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Berangkat dari kenyataan ini maka PAN memandang perlu untuk membangun kembali dan memperkuat sistem hukum nasional dengan jalan memperkuat kompenen kompenen hukum itu sendiri.

Langkah langkah yang perlu ditempuh antara lain pertama, memperkuat komponen struktural dengan jalan memperkuat peran dan fungsi lembaga legislasi sehingga mampu mewujudkan peraturan perundang undangan yang berkualitas yang dibutuhkan untuk mengatur dan memperlancar segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, memperkuat kompenen subtantif dari sistem hukum dengan jalan meningkatkan kuantitas dan kualitas peraturan perundang undangan yang dibutuhkan pada masa kini dan masa yang akan datang. Disamping itu juga memperkecil ruang terjadinya inkonsistensi hukum dan peraturan perundang undangan. Ketiga, membangun budaya hukum dengan jalan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan masyarakat pada hukum

Kempat, menitik beratkan perhatian pada penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan aparat penegakan hukum yang profesional dan memiliki moral serta sikap mental yang baik disamping mendukung setiap upaya untuk membangun infrastruktur penegakan hukum

PAN berpendirian bahwa fungsi legislasi harus secara terus menerus diperkuat agar meghasilkan produk hukum yang berkualitas. Realitas yang terjadi banyak terjadi tumpang tindih dan kontadiksi produk hukum didalam masyarakat. Atas dasar itu maka PAN memperjuangkan agar proses legislasi didukung oleh sistem pendukung yang baik, tenaga ahli yang profesional dan dukungan sumber daya lainnya yang memadai

PAN senantiasa memperjuangkan terwujudnya institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan yang bersih, berwibawa serta mendorong perwujudan nilai nilai keadilan didalam masyarakat. Untuk itu PAN akan selalu konsisten agar dilaksanakannya pendidikan dan penyuluhan hukum secara simultan bagi seluruh rakyat Indonesia. PAN akan sekuat tenaga berusaha untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Seluruh masyarakat harus mendapat akses pada sistem peradilan yang independen, adil, murah dan bermartabat

Untuk itu semua PAN berpendapat bahwa setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Oleh karena itu siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan perundang undangan maka harus diusut dan buka seterang terangnya tanpa kecuali. PAN sebagai partai reformasi berkomitmen untuk tidak akan pernah menjadi bunker bagi kader-kader nya yang bermasalah secara hukum. Apabila bersalah tetap harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi apabila terbukti tidak terlibat maka harkat dan martabat serta  nama baiknya harus dikembalikan seperti semula.Walahualam selamat berkongres 

Muhamad Adnan Rarasina
Ketua DPP Bidang Politik Garda Muda Nasional / DPP GMN

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...