19 December 2018

Layani Rakyat, Jangan Ada Korban di Antara Mereka

Oleh: Dian AK
Women Movement Institute

Keseriusan penanganan pemerintah terhadap korban bencana semakin tak terdengar. Janji recovery yang hanya seminggu pasca bencana tak terbukti. Yang ada justru ribuan warga korban bencana di tujuh desa kabupaten Donggala masih terisolir dan tak tersentuh logistik, kelaparan di mana-mana hingga merenggut nyawa salah seorang warga di desa Malei, Kecamatan Balaisang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. (Jawa Pos, 8/10)

Fakta di atas telah menunjukkan bahwa perlakuan pemerintah kepada rakyat sungguh di luar nalar kepedulian. Rakyat seakan sudah putus asa dengan perilaku yang tak populis ini. Rakyat korban bencana yang sudah kehilangan harta dan rumahnya masih dibiarkan berjuang mencari makan sendiri, sungguh kondisi ini sangat memprihatinkan. Padahal seharusnya ini menjadi  perthatian utama terutama untuk saat ini.

Berbeda dengan perilaku pemerintah dalam menyambut pertemuan IMF-World Bank di Bali. Pertemuan tahunan ini mampu mengalihkan perhatian pemerintah dari korban bencana bahkan dana yang digelontorkan tak sedikit, terhitung anggaran yang disiapkan hingga mencapai 6,9 Triliun. Sungguh angka yang sangat mencengangkan, di tengah korban bencana yang sangat membutuhkan perhatian dan biaya pemulihan bencana.

Lalu ada apa dengan pemerintah ini, kebanyakan dalih yang digulirkan adalah untuk mengedepankan citra Indonesia di mata dunia namun menanggalkan urat kepedulian terhadap rakyat sendiri. Miris, keteladanan dalam mengurus korban bencana tak mampu diperlihatkan.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah sejatinya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, runtuhnya pilar utama negara, yaitu pengaturan urusan umat secara keseluruhan. Masih tampak jelas bahwa kepemimpinan sekuler-kapitalis ini mampu mendorong seorang pemimpin lepas tanggung jawab dalam melayani umat. Seakan ala kadarnya dan tidak optimal. Begitu pula dalam menangani korban bencana, seakan lepas tangan dan diserahkan pada relawan dan bantuan asing. Maka tak perlu heran kalau kemudian ada yang berasumsi negatif terhadap kinerja pemerintah terutama dalam melayani rakyat.

Kedua, kepentingan korporasi mendominasi. Ajang tahunan ini, memang cukup menyedot perhatian pemerintah. Pertemuan IMF-World Bank ini diasumsikan akan mampu menolong Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi. Tak hanya itu, program pemerintah terutama dalam permasalahan infrastruktur juga akan teratasi. Hanya saja memprioritaskan mereka untuk saat ini bukanlah tindakan yang baik, apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa dominasi mereka bukanlah free lunch, namun akan menjadikan rakyat semakin sengsara dan mempercepat kehancuran negara.

Pemilihan sikap pemerintah saat ini seharusnya tak berlanjut dan segera tanggap bencana. Apalagi sudah nampak jatuhnya korban, jangan sampai korban bertambah lagi. Butuh sikap formula yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, golongan bahkan korporasi. Berkaca dari sosok familiar Umar bin Khatab, bagaimana beliau tanggap bencana. Mengajak seluruh rakyat bertaubat, memaksimalkan kedekatan kepada Allah. Tak hanya itu, beliau juga menampakkan keteladanan dengan berjanji pada diri sendiri untuk mengharamkan dirinya makan makanan yang lezat, hingga seluruh rakyatnya mampu makan. Bahkan ikut bersama relawan membagikan kebutuhan pada korban bencana, hingga seluruh kebutuhan terpenuhi sekalipun kas Baitul Mal pada saat itu menipis dan habis. Hal ini tidak menjadi massalah, karena Umar memahami betul melayani umat adalah prioritas utama dan tanggung jawab yang besar. Inilah sosok yang patut ditiru dan menjadi suri tauladan yang baik. Sosok berkelas yang mampu menampakkan citra baik tak hanya di depan rakyatnya namun juga di mata dunia.

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...