16 October 2019

KPK Harus Ambil Alih Kasus Korupsi Kondensat Rp 35 T

Oleh: Wenry Anshory Putra

Pada Selasa 5 Mei 2015, publik dikejutkan dengan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Kantor SKK Migas oleh penyidik Bareskrim Polri.

Penggeledahan Bareskrim Polri itu terkait kasus Mega Skandal Kondensat yang melibatkan pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Bareskrim Polri saat itu dipimpin oleh Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso.

Mereka mereka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri adalah Raden Priyono (mantan Kepala BP Migas) dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas). Dalam Mega Skandal Kondensat ini, Bareskrim Polri juga telah menetapkan salah satu pendiri PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) Honggo Wendratmo sebagai tersangka.

Kasus Mega Skandal Kondensat ini bermula ketika PT TPPI mendapat penunjukan langsung dari BP Migas pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu tahun 2009-2010. Dalam prosesnya diduga kuat terjadi tindakan pidana dan tak sesuai prosedur, misalnya dianggap menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

Temuan-temuan inilah yang membuat penyidik Bareskrim Polri mengambil tindakan hukum. Sekedar informasi, Bareskrim Polri telah mengusut Mega Skandal Kondensat yang melibatkan BP Migas, PT TPPI, dan Kementerian ESDM ini sejak tahun 2015.

Selain Bareskrim Mabes Polri, penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan audit investigasi dalam Mega Skandal Kondensat ini. Bila merujuk pada pernyataan Kepala Subdirektorat Money Laundry Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri saat itu Komisaris Besar Pol Golkar Pangerso, yang juga merujuk dari hasil audit investigasi BPK, kita akan menemukan fakta mencengangkan, yaitu Mega Skandal Kondesat telah merugikan negara sebesar 2,7 Miliar Dollar AS, atau jika dengan nilai tukar saat ini (Januari 2016) sebesar Rp 35 Triliun.

Siapa Dibalik Mega Skandal Kondensat?

Informasi yang selama ini kita tahu, bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan Raden Priyono (mantan Kepala BP Migas), Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas), dan Honggo Wendratmo (salah satu pendiri PT TPPI) sebagai tersangka.

Namun, kami menduga pasti ada orang lain lagi yang terlibat entah itu dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Kerugian negara yang sangat besar hingga mencapai Rp 35 Triliun adalah salah satu bukti bahwa Mega Skandal Kondesat pasti melibatkan banyak pihak yang bermain.

KPK Harus Ambilalih Kasus Korupsi Kondensat

Mengapa kita mendedak KPK untuk Mengambil Alih Penyidikan dan Membongkar Mega Skandal Kondensat?

Pertama, tidak adanya transparansi dan perkembangan berarti dalam Mega Skandal ini. Konon berkas Mega Skandal ini mangkrak di Kejaksaan dan beberapa kali dikembalikan ke Bareskrim Polri dengan alasan berkas belum lengkap. Namun, hingga detik ini tidak ada kejelasan mangkrak di Kejaksaan atau Bareskrim Polri?

Kedua, mega Skandal Kondensat ini merugikan negara sangat besar mencapai Rp 35 Triliun, maka dibutuhkan Lembaga Penegak Hukum yang masih dipercaya oleh masyarakat seperti KPK untuk membongkarnya. Apalagi Bareskrim Polri dan BPK sudah tegas menyatakan adanya tindak pidana dan kerugian negara.

Ketiga, tersangka dari perkara korupsi ini, yaitu; Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno status hukum dan keberadaannya saat ini tidak jelas. Sekedar informasi, Raden Priyono dan Djoko Harsono ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dan ditahan pada Kamis malam 11 Februari 2016. Namun, penahanan ditangguhkan dengan alasan sakit sehingga harus dirawat di luar tahanan. Bahkan, Honggo Wendratno sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya, namun diduga kuat Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura alias buron.

Keempat, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menempatkan KPK yang mempunyai kewenangan mengambil semua kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Pasal 8 (2) menyebut “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”

Oleh karena itu, kami mendesak KPK untuk mengambil alih penyidikan Mega Skandal Kondensat ini. Karena, KPK adalah Lembaga Penegak Hukum yang masih layak dipercaya masyarakat. Kalau KPK saja berani membongkar Mega Skandal Proyek E-KTP yang diduga melibatkan banyak pihak, tentu KPK juga berani membongkar Mega Skandal Kondesat yang merugikan negara hingga Rp 35 Triliun.(*)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...