19 October 2019

KPK Dimutilasi, Korupsi Tak Akan Mati

Oleh: Yuni Damayanti
Pemerhati Sosial, Asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Salah satu perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romli Atmasasmita berpendapat, KPK saat ini sudah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

Karena sejak 2009 hingga 2014, KPK tidak melaksanakan tugas pengembalian keuangan negara maksimal. Catatan Romli, hanya Rp 722 miliar kerugian negara yang dapat dikembalikan KPK selama rentang waktu itu. Menurut Romli pun bahwa angka itu jauh dari kepolisian sebesar Rp 3 Triliun dan Kejaksaan sebesar Rp 6 Triliun.

Menyambung rencana revisi UU KPK yang saat ini sedang menghangat, Romli menilai, revisi itu sudah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis dan alasan komparatif. Romli yang juga merupakan pakar hukum tata negara pun menilai bahwa revisi UU KPK sudah tepat demi memperbaiki kinerja lembaga antirasuah itu (Kompas.com, 09/09/2019).

Sementara itu, gelombang penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terus mengemuka. Kali ini sejumlah mantan pimpinan KPK menyuarakan penolakan UU KPK tersebut. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menolak revisi UU KPK yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Busyro menilai, seluruh fraksi di DPR telah sepakat untuk membunuh KPK.

Senada dengan Busyro, Abraham Samad menyoroti poin revisi UU KPK yang bakal melemahkan lembaga antirasuah. Salah satu poin pelemahan yakni dibentuknya dewan pengawas dan adanya surat proses penghentian penyidikan (SP-3) (Jawapos.com, 09/09/2019).

Upaya lain untuk melemahkan KPK adalah calon pimpinan KPK "bermasalah" lolos seleksi hingga tahap akhir dan sejumlah pasal ancaman pidana terhadap koruptor diringankan dalam Rancangan Kitab Undang  Hukum Pidana (RKUHP) (Bbc.com, 05/09/2019).

Kisruh yang berlangsung antara KPK dan DPR RI tak kunjung usai, masing-masing mempertahankan kewenangannya. Peraturan yang dikeluarkan pun sarat dengan kepentingan politik. Berbagai cara  mulai dilakukan untuk membungkam KPK antara lain:  revisi UU KPK yang akan mengamputasi kewenangan KPK.

Selain itu, berpotensi penghapusan independensi karena pegawai KPK dianggap aparatur sipil negara, sumber penyidikan KPK dibatasi, hingga kewenangan penuntutan yang dipangkas. Padahal revisi UU ini meghianati amanat reformasi, karena pemberantasan korupsi merupakan agenda utama reformasi.

Beginilah jika manusia dibiarkan membuat hukum akan cenderung mengikuti hawa nafsu dan kepentinganya. Sekeras apapun hukum yang diterapkan, jika tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab pemimpin terhadap amanah yang diberikan rakyatnya sulit rasanya memberantas korupsi. Apalagi banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi di negeri ini membuktikan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Padahal korupsi adalah penyakit kronis yang menjangkiti banyak pejabat dan kepala daerah, bahkan dimulai dari kepala desa hingga pak menteri tak luput dari bujuk rayunya. Sungguh ironis memiliki pengurus rakyat yang bermental maling, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas penderitaan rakyatnya.

Pemberantas korupsi pun hanya mungkin, jika ada perubahan mendasar di tengah-tengah umat tentang fungsi kepemimpinan dan amanah kekuasaan.  Terbukti hadirnya KPK, bahkan kini telah berusia 17 tahun namun kasus korupsi tak kunjung sepi. Hukuman yang ringan dan tak mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku menjadi  penyebab  budaya korupsi tumbuh kian subur di tanah air. Karenanya selama sistem demokrasi diterapkan, pemberantasan korupsi hanya utopis.

Berbeda halnya dengan Islam, karena korupsi dalam paradigma syariah disebut dengan perbuatan khianat, yang mencerminkan perilaku munafik. Orang yang melakukan korupsi disebut khaa’in, termasuk didalamnya adalah penggelapan dan penyelewengan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Tindakan Khaa’in tidak termasuk definisi mencuri (sariqah) yakni mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sedangkan khianat bukan tindakan seseorang mengambil harta milik orang lain tapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang yaitu  menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu.

Dalam Islam pun memiliki dua cara untuk mengatasi korupsi yaitu melalui cara preventif dan kuratif. Langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah korupsi adalah: Pertama, rekrutmen aparat negara wajib memenuhi kriteria berkepribadian Islam bukan berasaskan egoisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, Barangsiapa memperkerjakan seseorang karena faktor suku  atau hubungan kerabat berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin.

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat negara dan pegawainya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan nasihat kepada bawahannya “Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok, kalau kamu menundanya pekerjaan akan menumpuk”.

Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya, sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak khianat”.

Keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, Barangsiapa yang sudah menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang diambil di luar itu adalah harta yang curang (HR. Abu Daud).

Kelima, adanya teladan dari pemimpin. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat termasuk pimpinanya. Maka Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Sebaliknya kalau memberikan teladan yang buruk, dia juga memperoleh dosa dari yang mengikutinya.

Keenam, pengawasan oleh negara dan masyarakat. Seperti saat Umar bin Khattab langsung dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar 400 dirham. Pengkritik itu berkata “Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar”.

Adapun langkah kuratif untuk mengatasi korupsi adalah dengan menetapkan sanksi (uqubat) untuk pelaku khaa’in (pelaku khianat) bukanlah potong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam alquran surah Al Maidah ayat 38, melainkan sanksi ta’zir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

Bentuk sanksinya pun bisa dari yang paling ringan seperti sekedar nasihat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda, pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa, hukuman cambuk, hingga sanksi paling tegas yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringan hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan (Abdurahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm 78-79).

Dengan demikian sulit memberantas kasus korupsi, jika aturan yang ada belum mampu memecahkan persoalan secara tuntas. Karenanya hanya dengan cara Islam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya akan dibabat habis melalui penerapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam bisshowab.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...