20 November 2018

KPK , BPK dan PPATK harus mengendus penyimpangan penggunaan dana CSR BUMN Rp 3 Triliun .

KONFRONTASI- Mengingat sekarang tahun politik dan menjadi ajang kampanye oleh caleg caleg dari anggota DPR  untuk bisa terpilih kembali pada Pileg thn 2019 , diduga ada oknum DPR RI khususnya komisi yang berhubungan dengan BUMN telah menekan bebarapa Direksi BUMN terkait penggunaan dana CSR sekitar Rp 3 triliun  ,  contohnya terkini Pertamina telah mendapat tekanan terhadap Direksi Pertamina terkait lambanya  menyalurkan dana CSR ( Corporate Social Responsibility ) pada daerah daerah sesuai keinginan oknum oknum DPR , sehingga kabar yang beredar luas  diduga Dirut Pertamina telah memerintahkan seorang Direktur Pemasaran di Pertamina berinisial MH diduga ikut campur mengurus soal CSR ini dengan menghubungi General Manager Unit Pemasaran diseluruh Indonesia , padahal bukan tupoksinya.

Karena semua dana CSR lazimnya dikekola oleh Keseketariatan Sekretaris Perusahaan, telah dilaksanakan sesuai program yang sudah ditetapkan dalam RKAP ( Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) masing masing BUMN  dan telah disetujui oleh Kementerian BUMN , dalam penentuan tidak pernah melibatkan DPR seperti penetapan APBN.

Dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR ini sebetulnya sudah terendus lama , ketika merebak bocoran hasil kesimpulan rapat Komisi VI DPR RI masa sidang I Tahun Sidang 2017 -  2018 pada 24 Agustus 2017 " berisi 3 point penting , antara lain bunyi point dua adalah Komisi VI DPR RI memberikan tengat waktu kepada BUMN BUMN sampai tgl 5 September 2017 untuk merealisasikan seluruh Program Bina Lingkungan yang diusulkan oleh masyarakat dan lembaga melalui Anggota DPR  RI sesuai pagu yang sudah disepakati.

Adapun point ketiga adalah Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memberhentikan Direksi dan atau pejabat penanggung jawab Program Bina Lingkungan , sesuai amanat Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 , UU nmr 19 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN nmr 9 tahun 2015.

Dari point tersebut diatas terkesan sikap Anggota DPR RI Komisi VI sangat arogan dan memaksakan kehendaknya , bahwa semua Program Bina Lingkungan harus yang merupakan usulan lewat Anggota DPR , padahal setiap BUMN mempunyai pertimbangan sendiri dalam penggunaan dana CSR sesuai lingkup bisnisnya dan persentuhan dgn masyarakat setempat dimana BUMN itu beroperasi , bahkan kadang program nya bisa bertolak belakang dengan usulan masyarakat melalui Anggota DPR , tentu sikap arogan dan memaksa sampai dengan memerintahkan kementerian BUMN memecat Direksi BUMN dan anak usahanya adalah sikap sontoloyo oknum Anggota DPR RI , sehingga KPK harus bergerak menilisiknya.


Jakarta 6 Nov 2018
Direktur Eksekutif CERI


Yusri Usman.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...