19 July 2019

Korban (terus) Bertambah, Penguasa Peduli?

Oleh : Aishaa Rahma

Mengikuti perjalanan hajatan negeri yang telah selesai digelar pada 17 April 2019, menyisakan berbagai polemik yang membuat gonjang ganjing di seluruh negeri.  Tentu saja tidak sedikit dari masyarakat yang merasa lelah, jenuh bahkan muak menyimak sisa ajang tanding antara kubu 01 kontra kubu 02. Keberadaan  kandidat pemimpin bangsa yang cuma dua pasang inilah yang membuat persaingan di pesta demokrasi kali ini menjadi panas dan frontal.  Sulit mengungkapkan dengan diksi yang sopan, bahwa keadaan negeri ini tidak sedang baik baik saja -kalau tidak ingin disebut "rusak"-.   Negri ini mengalami krisis moral dan etika, dampak hajatan rutin 2019.

Namun anehnya, tersiar kabar dari petahana, bahwa tak kurang dari 30 pimpinan negara lain memuji pelaksanaan Pemilu 2019. Seperti yang dilansir dari Merdeka.com - Sebanyak 30 negara memberikan ucapan kepada Presiden Jokowi karena penyelenggaraan Pemilu 2019 di Indonesia berjalan dengan lancar. Tiga kepala negara yang menyampaikan langsung kepada Jokowi antara lain, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Erdogan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Armanatha Nasir mengatakan bahwa ucapan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dan ada juga yang melalui sosial media.  "Memang ada sekitar 20 negara yang menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas pelaksanaan pemilu yang lancar, damai dan adil, melalui berbagai cara. Kepala negara yang telepon langsung kalau tidak salah Turki, Malaysia, dan Singapore," kata Armantha Nasir kepada Liputan6.com, Sabtu (28/4).

Selain soal isu curang, tersiar juga kabar memprihatinkan tewasnya ratusan orang petugas pemilu. Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia terus bertambah. Sampai pagi tadi, 469 petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia.  "Jumlah petugas KPPS yang wafat 469 orang," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting kepada wartawan, Jumat (detik.com, 10/5).    Dengan data penambahan ini jumlah seluruh petugas Pemilu 2019 yang wafat menjadi 583 orang, plus dengan 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan. Lalu ada sekitar 4602 lainnya masih terbaring sakit. (republika.co.id, 11/5). Hampir 600-an, itu jumlah fantastis.  Seolah pesta Demokrasi meminta tumbal. Astaghfirullah.

Jika menilik dari jumlah KPPS yang meninggal, tentu saja mencengangkan publik, bahkan lebih besar dibandingkan dengan korban peristiwa terorisme. Antara lain Peristiwa Bom Bali, yang diperkirakan merenggut 200 lebih nyawa. Atau dengan beban kerja para korban Rodi (kerja paksa) di masa Gubernur Jenderal HW Daendels (1808), yang jelas sangat berat.   Dosen FK Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) , Umar Zein mengatakan semasa kerja proyek ambisius di jaman Belanda  yaitu jalan raya Anyer-Panarukan , kaum pribumi dipaksa bekerja membuat parit, memecah batu gunung dan segala aktifitas berat lain yang diperlukan. “ Mereka bekerja siang malam. Tak tentu waktu istirahat dan makan. Namanya juga kerja paksa,” katanya.  Pastilah lelah dan kurang gizi, imunitas melemah, akhirnya jatuh sakit. “ Banyak yang terkena malaria tropika, kejang-kejang, koma, kemudian  meninggal.”

Dalam konteks Pemilu kini, kata Beliau situasinya berbeda.  Para petugas bekerja di TPS  dapat asupan makanan, punya kesempatan untuk istirahat dan mengatur ritme kerja.  Bahkan “ boleh permisi dalam kondisi darurat,” lanjutnya.  Beliau mempertanyakan soal kabar kelelahan sebagai sebab kematian. Perlu “kejujuran” rumah sakit yang memeriksa dan merawat para korban untuk menjawab semua spekulasi. (cnnindonesia.com, 2/5).

Memang saat ini, masyarakat digiring dengan opini bahwa kematian tersebut (diduga) hanya karena faktor kelelahan. Dari BBC.com mengabarkan bahwa  hasil audit medis dan autopsi verbal yang dilakukan Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sebagian besar penyebab kematian adalah penyakit yang dipicu oleh kelelahan dan usia tua.  "Selain di DKI Jakarta, secara garis besar kita sudah mendapatkan poin dari daerah, rata-rata meninggalnya karena penyakit. Ditambah juga dengan kelelahan... Dan usia juga rata-rata di atas 50 tahun paling banyak," papar Oscar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan.

Di DKI Jakarta sendiri Oscar menjelaskan bahwa hasil audit medis mereka menemukan "Dari 18 orang yang meninggal itu penyebabnya ada penyakit-penyakit bawaan, ada penyakit infarkmiokard 8 orang, gagal jantung 4 orang, ada koma hepatikum satu orang, stroke dua orang, gagal napas dua orang, meningitis. Dan semuanya bukan terjadi secondary tapi akibat dari penyakit bawaan," pungkasnya.

Tapi beberapa pihak menganggap ratusan kematian petugas pemilu tersebut tak wajar. Sejumlah dokter yang mewakili berbagai keahlian mengadakan pertemuan di Gedung DPR Jakarta. Mereka membahas kematian ratusan petugas KPPS dan polisi seusai proses pemungutan suara di Pemilu 2019.  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah—pihak yang menerima para dokter tersebut—mengatakan dirinya sejak awal sudah mencurigai kematian ratusan petugas tersebut.  “Mereka melaporkan beberapa temuan, saya tertarik karena dokter-dokter dari berbagai keahlian yang hadir,” katanya, seperti dilansir Detik.com.  “Saya kira sebaiknya pemerintah terbuka dengan apa yang terjadi, terutama KPU. Dibuka saja masalahnya apa dan investigasi terhadap korban. Itu harus dilakukan satu per satu, jangan membuat generalisasi lalu ada uang tutup mulut.”

Dia mengatakan, sejumlah dokter yang melakukan investigasi menyatakan adanya kemungkinan kematian disebabkan racun. Karenanya, Fahri meminta pemerintah untuk bertindak. Dia menduga kasus kematian ratusan petugas KPPS ini sengaja ditutup-tutupi.  Salah seorang dokter yang menghadiri pertemuan, dr Ani Hasibuan, mengaku telah melakukan investigasi dengan mendatangi keluarga petugas yang meninggal, juga melakukan penyelidikan di rumah sakit di Yogyakarta. Dia berharap, kasus ini tak diabaikan begitu saja oleh pemerintah, hanya karena dianggap sebagai kematian karena kelelahan.  “Kita kan belum tahu yang sekarang. Yang jelas ada kematian dan kematiannya banyak. Kemudian ditambah dengan orang sakit yang banyak dalam momen-momen yang mirip, yaitu momen pemilu,” kata Ani.  “Apakah bener kejadian ini karena kecapekan? Betul atau tidak? Harus dilakukan investigasi supaya tidak diabaikan," tambahnya. (Tribunnews.com).

Demokrasi, minta tumbal?

Jaman terus berubah, seiring waktu menyuarakan pemikiran pemikiran besar dan revolusioner dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, tentu saja tak ketinggalan ranah sosial-politik. Masyarakat Indonesia tidak bisa menghalau untuk tidak ikut menyelami arus perubahan yang kian mengglobal. Berbagai dinamika yang dipertontonkan pada masyarakat tak jarang harus dibayar mahal dengan aneka pengorbanan, bahkan korban darah maupun nyawa atas nama revolusi dan reformasi.

Semestinya, kebingungan masyarakat mulai teratasi, tapi kenyataan justru bertingkah sebaliknya. Masyarakat sulit memperoleh kejujuran dan keterbukaan dari pemimpinnya. Kesulitan hidup yang mengular di masyarakat, telah lama melilit sendi kehidupan.  Eh, masih ditipu dengan berbagai kebijakan imbas politisasi para birokrat. Tak pelak, hal ini menjadi asumsi negatif dari rakyat terhadap kinerja pemerintah.

Dengan capaian korban yang terlampau mahal untuk membayar sebuah pesta demokrasi, harusnya membetot nurani penguasa agar berani mengambil langkah tegas, bila perlu menggunakan seluruh instrumen yang memadai untuk menyelidiki kasus hingga tuntas. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah, mengingat harga trilyunan hajat ini cukup  untuk membangun Burj Khalifa (Qatar)!

Maka sangat tragis bagi korban dan keluarganya, bila hanya menerima ucapan bela sungkawa, atau sekedar penyematan gelar “pahlawan” belaka. Sebab ini perkara nyawa yang jumlahnya tidak wajar, yang demi peri kemanusiaan dan peri keadilan harus ditegakkan sesuai yang tertuang dalam preambule Undang-Undang Dasar, yang hingga kini masih dijadikan alas kekuatan pilar negara.

Kecuali kebanyakan dari mereka tidak cukup memiliki hati nurani untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Maka seperti sinetron yang sedang disajikan dengan epik bertajuk "gugurnya pahlawan demokrasi" dengan harapan selesai semua perkara. Padahal mereka memiliki tanggung jawab untuk membela dan melayani kepentingan rakyatnya.

Persepsi tentang demokrasi dan kesejahteraan untuk rakyat akhirnya seperti dongeng anak yang ceritanya sering diulang. Sampai kapan masyarakat harus menunggu pembahasan terbuka, juga investigasi detil soal kematian tragis ini ? Mungkinkah keterbukaan itu terjadi? Setidaknya berpura pura agar negeri ini masih bersemboyan dari “rakyat oleh rakyat untuk rakyat”.   Kalau itu tak terwujud, tak salah kalau dikatakan semua hanyalah mitos dalam sistem demokrasi.

Takutlah dengan amanah pemimpin

Jika ditarik benang merah, sejatinya multiplikasi permasalahan yang menimpa negri ini bakal terus berulang.  Sebab haus kekuasaan bukanlah hal baru dan tabu terjadi di kalangan pejabat atau tokoh dari para pelaku demokrasi. Ibarat gunung es, terkadang yang tampak hanya permukaaannya saja. Selebihnya menyisakan sejumlah persoalan yang bertumpuk-tumpuk, yang tak nampak di mata publik. Lihat saja kasus Pemilu kali ini, dengan korban yang terus berjatuhan para poitikus lebih disibukkan klaim kemenangan dan memantau perolehan suara.  Lebih-lebih pagi penguasa yang masih menjabat, tak seharusnya terlalu “dingin” bersikap.

Jawablah pertanyaan besar, mengapa kasus kematian banyak orang ini bisa terjadi? Apakah rezim dan panitia Pemilu tak memperhitungkan beban kerja para korban sebelumnya? Bagaimana keteladanan dan kepedulian pemimpin menyikapinya? Apakah begitu mahal kita dapatkan sebagaimana kejujuran menjadi langka saat ini.

Seharusnya, peran negara (pemimpin) sangat vital sebagai sebuah keharusan dalam pengurusan  masyarakat banyak.   Baginda Rasulullah saw bersabda:   “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”.  (HR Ibn Majah dan Abu Nu’aim).

Tugas peri’ayahan (pengurusan) oleh pemimpin karena sadar betul tanggung jawabnya kepada rakyat.  Karena dalam Islam, penguasa atau kepala negara (khalifah)  adalah mas’ul (Penanggung Jawab). 

Nabi SAW bersabda: “Setiap  dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya’’. (Bukhari & Muslim).  Kalau bicara tanggung jawab, maka setiap individu termasuk pemimpin akan dihisab atas amal dan amanah di pundak mereka.

Para penguasa wajib peduli dengan gugurnya para petugas,  karena Allah Swt pun telah berfirman : “.... barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. “ (TQS.  Al Maidah :32).

Realitanya, tak ada sikap negarawan dari para pejabat di negri muslim terbesar ini. Seolah menjadi bukti krisis kepemimpinan yang tak bisa ditampik. Bisa disebut, bangsa ini masih belum menemukan sosok pemimpin idaman, dan masih menjadi perburuan hingga akhir jaman.

Sungguh masyarakat tak boleh diam. Karena kalau tidak dikejar, para penguasa akan “santai” dengan amanah berat di pundaknya.  Apalagi musibah ini tentu menjadi problem tersendiri bagi keluarganya.  Maka kita semua harus peduli.   Rasulullah Saw bersabda  : ” Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. ” (HR. Muslim).

Inilah bagian dari kewajiban individu, agar ia bisa selamat di Yaumul Hisab kelak.  Sedangkan pada penguasa maka hal ini adalah konsekuensi logis kepemimpinannya.  Dia harus lebih khawatir lagi akan nasibnya di akhirat yaitu ia terjaga dan selamat hingga ke surga atau justru terpelanting jatuh ke neraka.

Selebihnya, umat harus semakin sadar sistem Demokrasi memang menihilkan munculnya pemimpin bertakwa, yang takut kepada Allah jika dia tidak amanah.  Rakyat akan terus menelan pil pahit dampak sistem bobrok.  Hidup menderita, tak berkah. Bahkan menuntut tumbal ratusan jiwa. Sungguh kita sangat membutuhkan sistem alternatif, yang mampu menhadirkan pemimpin amanah dan mampu menjaga jiwa rakyatnya.   Hanya Sistem Islam yang mampu untuk itu.

“Jikalau sekiranya penduduk negri-negri beriman  dan bertakwa, pastilah  Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami sisksa mereka disebabkan perbuatannya. “( TQS. Al A’raf : 96). Wallahu’alam[]

 

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...