23 November 2019

Koperasi berideologi kemanusiaan dan Pancasila

Seperti kita ketahui bahwa sudah sedemikian lama sejak awal membentuk negara Republik Indonesia, baik dalam Konstitusi, pencarian orientasi sistem ekonomi sering dikumandakan oleh Moh Hatta dalam banyak bukunya termasuk Pengantar Koperasi dan Ekonomi Indonesia. Hatta memang dengan tidak jemu-jemunya memperkenalkan perkembangan koperasi pada saat itu, dengan sangat gencar dalam rangka menemukan dan membentuk fondasi sistem ekonomi negara baru merdeka 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun praktek ekonomi koperasi itu dipelajarinya di Eropa Utara khususnya di negara-negara Skandinavia, Moh Hatta mengatakan bahwa tidak mustahil sistem ekonomi koperasi tersebut dapat dijalankan di negara baru saat itu. Sehingga disebutnya sebagai Soko Guru ekonomi Indonesia.

Oleh : Ashoka Siahaan, Ketua PUSAT KAJIAN IDEOLOGI PANCASILA dan Ahli filsafat lulusan UI

Hasil gambar untuk ashoka siahaan

Hasil gambar untuk ashoka siahaan
Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ekonomi koperasi boleh dikatakan hampir sejalan dengan dasar-dasar politik luar negeri kita pada saat awal
dikumandangkan oleh Moh Hatta dalam bukunya Mendayung diantara Dua Karang dan ini mengacu pada latar belakang suasana sehabis perang dunia kedua yang melahirkan dua kutub besar ideologi di dunia yaitu kapitalisme dan sosialisme dan amat sangat berpengaruh pada pilihan-pilihan strategi ekonomi yang diadopsi oleh negara-negara baru. Karena lahirnya konsep politik luar negeri kita yang mendayung diantara dua ideologi, boleh dikatakan sebagai ideologi Pancasila menjalin keseimbangan diantara dua kutub tersebut menjadikan bentuk ekonomi koperasi yang dipilih sebagai soko guru ekonomi negara.

Perhubungan antara Ideologi Pancasila kita, yang bersifat kooperatif tadi,
amat sangat mendukung sitem ekonomi koperasi tersebut sebagaimana yang Hatta
katakan sebagai soko guru dengan mengacu pada dua sila yang penting yaitu
Perikemanusian Adil dan Beradab serta sila kelima Keadilan Sosial. Kedua sila ini
saling mengisi untuk menjamin keseimbangan dari tarik menariknya kedua kutub
besar sistem ekonomi dunia, sehingga kita mempunyai ciri khas dalam
perkembangannya termasuk bermula dari konferensi Asia Afrika dan Non Blok
serta dialog Selatan-Selatan.
Begitu pula perkembangan terakhir PBB sangat mendukung bentuk
koperasi sebagai wajah kemanusiaan dan keadilan diikuti dengan diadopsinya
pemikiran 7 dosa sosial Mahatma Gandhi dengan tujuan menciptakan masyarakat
ekonomi yang bermoral (Code of Conduct). Tujuan ini di Indonesia sudah mulai
dijalankan oleh Prof. Murbiarto mengarah sistem pada Ekonomi Pancasila dengan
tujuan moral dari perilaku ekonomi bangsa tapi hingga kini tidak ada tindak
lanjutnya.
Dengan demikian jalan tengah dari kutub tersebut sebagai mana dalam
bentuk koperasi akan berhadapan dengan masalah berkeadilan dan kemanusiaan
3
(segi moralitas). Hal ini banyak menghadapi persoalan-persoalan yang sekarang
aktual yaitu kemiskinan dan keterbelakangan dalam konteks membangun ekonomi
koperasi. Masyarakat yang dikategorikan sebagai miskin maupun keterbelakangan
seperti dalam konteks perkembangan sosial dan ekonomi seringkali menemui
lingkaran yang tidak berujung pangkal dalam akurasi data maupun wacana ini
merupakan sebuah dilema karena ditilik dari berbagai pandangan antara lain dari
titik rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.
Produktifitas tenaga kerja yang rendah misalnya, baik disebabkan kurang
gizi dan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, serta rendahnya kualitas
keterampilan merupakan penyebab rendahnya pendapatan dan kualitas hidup
miskin yang dapat dilihat hubungannya yang rumit dalam dua diagaram lingkaran
kemiskinan dan perangkap keterbelakangan.karena sebagai dampak kemiskinan terjadilah lingkaran yang tak berujung pangkal
tersebut termasuk perangkap keterbelakangan tadi (underdeveloptment trap)



Untuk menghadapi persoalan pelik yang tidak berujung pangkal inilah perlu
tuntunan ideologi bagi jalannya koperasi agar berbagai rintangan yang dihadapi
koperasi seperti sekarang ini dapat diatasi dengan berkeadilan sosial bukan saja
pemerataan karena pemerataan belum tentu berkeadilan ini amat perlu untuk
dipakai sebagai pedoman bahwa pemerataan itu sifatnya sosial dan berkeadilan
sifatnya kemanusiaan oleh karena itu kementrian yang seharusnya mengurus sosial
lebih cocok bernama kementrian keadilan sosial ketimbang kementrian sosial.
Dengan lemahnya ideologi dalam kinerja koperasi misalnya kita menjadi
kabur dalam membedakan mana ketahanan mana kedaulatan dalam konteks
koperasi produksi. Ini amat relevan dalam melihat capaian kita atas kerja maupun
pertanian atau pun bidang lainnya. Kita mengambil contoh soal ketahanan pangan
dan kedaulatan pangan dalam hal ini kita baru mencapai pada ketahanan pangan
oleh koperasi produksi harus kita perjuangkan menjadi kedaulatan pangan.
Mengapa demikian? Karena bila kita bicara ketahanan pangan maupun ketahanan
lainnya seperti ketahanan kerja, kita berhetnti pada soal objeknya saja yaitu
produksi bukan pada subjek yaitu produsen. Hal ini yang perlu menjadi pembelaan
dari koperasi yang berideologi kemanusiaan untuk memperjuangkan ketahanan
apapun menjadi kedaulatan manusia. Kita tidak berhenti pada seberapa besarnya
tingkat produktifitas yang dapat dihasilkan dalam soal padi jagung dan pangan
lainnya tapi kita harus memikirkan secara lebih mendasar tentang si subyek petani
yang memproduksinya bukan saja pemerataan tapi kemanusiaannya, kualitas
kehidupannya, daya saingnya maupun daya belinya. Kalau kita hanya berhenti pada
7
ketahanan sebagai objek lebih kepada hal yang statis mekanis, bukan kepada yang
inovatif dan kreatif. Ini diperlukan untuk kita menyukseskan revolusi mental
menghadapi beberapa tantangan riil soal mental dan ideologi bangsa menghadapi
apa yang disebut milenial yang sifat-sifatnya jalan pintas dan tidak ideologis apalagi
kooperatif. Harus diingat karena ideologi adalah sebagai pertahanan terakhir untuk
mencapai kedaulatan.
Tantangan lain kalau tidak berideologi kemanusiaan, koperasi akan
menghadapi arus besar pasar tehnologi 4.0 selain itu menyikapi pembangunan 4.0
akan menjadi beban atau menjadi tantangan, pemerataan atau keadilan. Pasar
teknologi 4.0 hanya mendukung sekelompok kecil bukan wong cilik yang
dicilikkan yang justru akan menjadi 0.4. Hal ini perlu dikaji secara kritis dalam
konteks pemerataan keadilan akses informasi dan modal. Apakah wong cilik
(marjinal) mampu bersaing secara bebas dalam pembanguna 4.0? atau kita harus
memperkuat koperasi dengan berideologi dan berkemanusiaan sehingga tidak
menjadikan kita harus terbawa arus menjadi koperasi 4.0 seperti yang sering
disebutkan berbagai tokoh koperasi dalam konteks milenial, maupun InnoCircle
yang mengedepankan aspek individualitas ketimbang membangun semangat
kebersamaan kegotongroyongan. Disini peranan ideologi untuk koperasi apalagi
koperasi produsen dalam menghadapi pembangunan 4.0 dan harus mendapat selain
dukungan negara tapi juga masyarakat luas yang melalui pendidikan ideologis
koperasi dan gotong royong dapat mengkritisi sifat-sifat instan dari kaum milenial
dengan mengadvokasi untuk kepentingan kaum marjinal.

Makalah disampaiakan dalam Seminar Pancasila Bergerak dan Penanganan Masalah Sosial bertajuk “ Pancasila dan Koperasi Sebagai Ideologi dan Saka Guru Penyangga Ekonomi Kaum Marjinal” Kerjasama Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Polpum, Kemendagri RI dengan Pusat Kajian Ideologi Pancasila. Purwokerto, Aula VIP Joko Kaiman, Pendopo Bupati Kabupaten Banyumas, Kamis 15 November 2018.
2 Ketua Umum dan Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila dan Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana, Purwokerto

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...