24 February 2018

Kontekstualisasi dan Aktualisasi Pancasila dan Pemikiran Presiden Soekarno

KONFRONTASI-Pembukaan Momentum tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila adalah sebagai salahsatu tonggak penting dalam perjalanan panjang Bangsa Indonesia. Adalah penting kiranya pada hari ini pula adanya kegiatan-kegiatan yang menjadi aktualisasi dari momentum historik itu. Kesempatan ini kami pergunakan sedapat-dapatnya untuk mencoba menuangkan pemikiran, pemahaman akan momentum bersejarah itu. Secara inheren, tentunya dalam pembahasan kami tidak lain adalah berupa upaya memahami konteks historiknya.

Oleh Dr. Suparjo (Anggota Pengawas Yayasan Aku dan Sukarno-Dosen FHUI)

Pada wacana inilah tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari sosok Bung Karno (penggali Pancasila itu) dan pemikiran-pemikiran besarnya. Pemikiran beliau mulai dari bagaimana manusia Indonesia, tatanan kebangsaan, tatanan negara bahkan mencapai tatanan dunia yang ideal. Pemikiran Bung Karno sesungguhnyalah telah merefleksikan adanya keserasian, keseimbangan yang dimulai dari individual, bangsa, dan semesta universal. Untuk itulah dalam pembahasan singkat ini kami mencoba menyampaikan dari dua pendekatan besar, yaitu kontekstualisasi dan aktualisasi Pancasila dalam kronologi waktu (tempus) yang di dalamnya berisi dinamika-dinamika politik global,regional, nasional yang pada akhirnya sampai dampaknya pada individual-individual Bangsa Indonesia.

Bagian Pertama: Kontekstualisasi

Kontekstualisasi yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah pemahaman akan momentum lahirnya Pancasila dan pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam perspektif politik seluas-luasnya. Pada tataran situasional yang menjadi latar belakang dari momentum itu adalah semangat menentang penjajahan yang mempraktekan exploitation de l’home par l’home dan exploitation de nation par nation. Atas dasar itulah bagaimana semangat untuk merdeka dan berjuang untuk merdeka dari penjajahan digerakkan dan digelorakan ketika itu. Perjuangan itu juga disertai secara inheren cita-cita akan lahirnya tatanan baru, negara baru yang anti penjajahan-anti penindasan seperti itu. Singkatnya dari dua momentum (lepas dari penindasan dan cita-cita akan tatanan baru, negara baru yang merdeka) itulah dapat dipahami pentingnya momentum 1 Juni 1945 dan makna historis kelahiran Pancasila serta peran, kontribusi, jasa-jasa besar Bung Karno. Namun peran Bung Karno juga tidak dapat diingkari kemudian dalam pergolakan politik pascakemerdekaan (dekade 1940 hingga dekade 1960) dalam melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi Pancasila ketika itu. I. MOMENTUM-KULMINATIF: ANTI PENINDASAN-MERAIH KEMERDEKAAN Ada banyak momentum yang merefleksikan dan menjadi bukti sikap pemimpin-pemimpin bangsa sebagaimana sejarah membuktikannya. Perlawanan terhadap penindasan-penjajahan melalui revolusi fisik, intelektual, diplomasi politik telah mewarnai sejarah meraih kemerdekaan.

Salahsatu momentum-kulminatif yang terdekat dengan lahirnya Pancasila adalah momentum Sumpah Pemuda 1928. Momentum ini penting dan relevan karena dapat dipahami dari makna hasil Konggres Pemuda II dan momentum itu sendiri. Dalam cara berpikir ontologis memaknai Sumpah Pemuda adalah realitas sebagai sebuah tonggak untuk memahaminya menuju pemahaman yang utuh. Sementara perspektif aksiologis yang berkenaan dengan moral conduct dan socio-political conduct akan melengkapi pemaknaan Sumpah Pemuda.

1.1.Makna Ontologis:

Realita Kesadaran Persatuan dari Pluralitas Pertama, hakikat sumpah pemuda itu sendiri sesungguhnya dapat dibaca pada paragraf pertama isi ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia”. Hakikat yang fundamental itu tidak lain adalah adanya kesadaran kebangsaan diantara organisasi, perkumpulan pemuda yang ikut berkonggres ketika itu. Ada makna dari nuansa kebhinekaan yang diakui sekaligus pula adanya kesadaran akan adanya isme ‘kebangsaan’. Kedua, secara ontologis peristiwa Konggres Pemuda II itu sebentuk realita, kenyataan (reality) tidak bisa dipungkiri dari (1) kesadaran pluralisme dan faham kebangsaan sebagai esensi pokok hasil konggres itu sendiri (2) kemudian penggunaan sebutan “Sumpah Pemuda” sejak dedake 1950 dan tetap lestari hingga masa kekinian. Realitas itu juga terus memperoleh pembenaran dari domain geopolitik menjelang proklamasi kemerdekaan dan teruji sebagai kenyataan yang diterima hingga masa kini. Ketiga, realita dibalik Konggres Pemuda II itu sendiri secara ontologis dimaknai sebagai sebentuk perubahan (change). Hal itu dapat diketahui dari (1) secara inheren, perjalanan panjang sebelum lahirnya Republik Indonesia sebagai sebuah “negara bangsa”, (2) secara koheren dapat diketahui dari implikasi kesadaran kebangsaan sebagaimana disebutkan secara jelas di dalam dua paragraf terakhir ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia”. Yaitu, (1) asas persatuan wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan dan, (2) dasar persatuan itu diperkuat dengan dasar persatuannya yang terdiri dari: kemoean, sedjarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean Keempat, dari substansi yang terkandung di dalam realita perubahan pada butir ketiga di atas maka realita Konggres Pemuda II itu dapat dimaknai sebagai realitas tunggal (singular) yang berisi muatan substansi yang bernuansa jamak (plural). Pluralitas yang secara nyata dapat dilihat dari latar belakang organisasi, perkumpulan pemuda yang menginisiasi konggres itu. Sifatnya unik jika dipahami pada realita (1) membawa pluralitas ke dalam sebuah persatuan kebangsaan, (2) persatuan itu sendiri karakternya dibangun dari dasar-dasar pluralisme. Atau sebagai sebentuk kebhinekaan yang menjadi satu dimana kesatuan itu dibangun dari kebhinekaan.

Demikian penjelasan singkat dari ranah ontologi realita Konggres Pemuda II yang memperoleh pengukuhan sebagai tonggak sejarah dengan sebutan “Sumpah Pemuda” itu. Pengakuan atas realita Konggres itu seiring dengan perjalanan bangsa dan negara Indonesia sesudah peristiwa itu. Kemudian menjadi penting pemahaman terhadap makna realitas itu dalam ranah aksiologinya berikut ini. 1.2.Makna Aksiologis: Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dan Aktualisasinya Aksiologi berasal dari perkataan ‘axios’ (Yunani) yang berarti nilai, layak, pantas, patut dan ‘logos’ yang berarti teori, pemikiran. Jadi Aksiologi adalah “teori tentang nilai”. Aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam tiga bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, esthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan (seni/estetika). Ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Jadi, aksiologi yaitu teori tentang nilai-nilai ketiga aspek ini, yakni moral, keindahan, dan sosial politik (Jujun S. Suriasumantri , 2010). Ada dua nilai pokok Sumpah Pemuda hasil ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” yang seyogyanya patut menjadi acuan pokok dalam era kekinian dan di masa mendatang sebagai acuan moral dan dalam kehidupan politik di negeri ini. Pertama, yaitu nilai-nilai dalam paragraf kelima, yaitu: (1) pengakuan kesatuan-keIndonesiaan terhadap tumpah darah dan kebangsaan, dan (2) menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, nilai-nilai yang terdapat di dalam dua paragraf terakhir (keenam dan ketujuh), yaitu: (1) nilai-nilai dibalik asas persatuan, (2) nilai-nilai dibalik kemoean, sedjarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean. Dari kedua unsur kelompok nilai yang ada itu kiranya haruslah dibangun kesadaran kebhinekaan yang membentuk kesatuan dan persatuan keIndonesiaan. Hal itu harus melandasi cipta, karsa dan rasa sebagai manusia Indonesia dalam ranah antar individu dan kehidupan sosial politik. Ada sebuah nilai penting dalam hoekoem adat sebagai elemen penting penyusun persatuan Indonesia. Nilai komunal-religius yang ada di seluruh hukum adat di nusantara. Kekuatan nilai itu pula yang mampu menjadi sendi pemersatu dalam Sumpah Pemuda.

Nilai itulah yang menjadi sandaran moral dalam perikehidupan semua suku bangsa yang terus menerus dianut diajarkan dengan cara khas yang bhinneka. Meskipun bhinneka tidaklah berbeda tujuannya, melainkan tujuan yang sama dalam hakekat hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ciri manusia yang adil dan beradab dalam interaksi dengan sebangsanya (bangsa dalam artian ras manusia maupun entitas politik-negara). Nilai adil dan beradab itulah seyogyanya menjadi landasan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik. Nilai-nilai luhur itu secara aksiologis. sebagai acuan moral antar individu dan berperilaku dalam kehidupan sosial-politik. Selain itu penting pula kesadaran perkembangan karakter jaman sebagai tantangan nyata. Oleh sebab itulah, seyogyanya dipahami dan diaktualisasikan makna hakiki nilai-komunal-religius “hoekeom adat” sebagai landasan fundamental semangat persatuan diputuskan dalam ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” pada tanggal27-28 Oktober 1928 itu. Nilai-nilai hakiki itulah yang kemudian menjadi ruh atau jiwa dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai saripati nilai-nilai dari bumi Indonesia. II. MOMENTUM-KONTEMPLATIF: CITA-CITA DAN CITA NEGARA BARU Momentum 1 Juni 1945 adalah momentum puncak dari momentum sejarah perlawanan terhadap penindasan-penjajahan di Indonesia. Di dalamnya terdapat wacana, cita-cita dan cita (pemikiran) akan lahirnya negara baru yang merdeka dan berdaulat. Bangunan negara baru itu akan diletakkan di atas fondasi yang kokoh sebagai landasannya, dasarnya yang disebut Pancasila. Dalam pemahaman kami, seluruh sila dalam Pancasila itu tidak lain sebagai penjabaran dari nilai-nilai komunal-religius yang ditemukan dalam momentum 28 Oktober 1928. Pada dasarnya nilai-nilai itu memberikan pedoman bagaimana sifat hakiki sebagai manusia yang hidup sebagai manusia secara individu sekaligus berhimpun, berkelompok, berbangsa, berkesemestaan. Hal mana sifat sebagai manusia itu tidaklah lepas dari sangkan-paraning dumadi-nya manusia yang tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah demikian maka kesadaran akan nilai Ketuhanan pada diri manusia akan melahirkan nilai-nilai kemanusiaan. Adanya kesadaran sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Tentu berbeda halnya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun dari faham antroposentris yang melahirkan individualisme-liberalisme dan bukan ajaran seperti ini yang menjadi cita dan cita-cita berdirinya republik ini (sich!). Atas pemahaman dari nilai-nilai itulah, Bung Karno bercita dan bercita-cita akan adanya landasan persatuan sebagai sebuah bangsa yang kokoh-kuat. Persatuan sebagai bangsa yang bersatu dari kemajemukan (pluralisme) yang dibangun atas kesadaran sebagai manusia mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang demikian adanya sebagai fitrahnya. Bhineka Tunggal Ika, dapat dimaknai tidak saja dalam fenomena nyata perbedaan fisik manusia (SARA) belaka, melainkan juga sebagai perbedaan yang berasal mula dan berakhir pada sesuatu yang satu, yang “IKA” dan tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa. Itulah landasan Persatuan Indonesia, itulah nilai-nilai persatuan yang seutuhnya dalam menghormati perbedaan dalam dua dimensi, yaitu dimensi fisik (transendental) dan dimensi ketuhanan (imanen). Selanjutnya nilai-nilai dan kesadaran seperti itulah yang melandasi demokrasi a la Indonesia yang sejati. Musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan atas dua-dimensi yang juga melandasi sistem perwakilan dan hikmat kebijaksanan. Rakyatlah yang berdaulat, dimana kedaulatan rakyat itu sendiri tersusun dan terbangun dengan nilai-nilai hakiki kemanusiaan dan ketuhanan. Itulah sejatinya nilai-nilai yang memimpin demokrasi di Indonesia dan bukan yang lain-lain, bukanlah yang lainnya! Pada akhirnya adanya landasan-landasan nilai yang dimaksud dalam sila pertama hingga sila keempat itu dapatlah dikatakan bahwa keadilan sosial bukan merupakan utopia, khayalan, fiksi belaka. Keadilan sosial adalah keniscayaan, adalah cita-cita ideal sekaligus logis-riil adanya. Hal itu disertai adanya anugrah kekayaan alam yang luar biasa dan sejarah sudah membuktikannya, setidaknya melalui kebijakan kolonial yang terjadi pada dekade 1920 dimana kebijakan tanam paksa telah mencatatkan rekor bumi nusantara ini menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Atau sebagaimana ditulis Bung Karno dalam “Indonesia Menggugat” pada dekade itu tidak ada yang menyamai kelebihan ekspor hasil bumi nasantara. Itulah anugrah Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia kekayaan alam, harta karun berlimpah ruah untuk menjadi modal fisik tercapainya keadilan sosial yang tidak lain secara idial hanya dapat tercapai dengan pelaksanaan, manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Tidak ada yang lain dan bukan dengan cara yang lain! Lihatlah pelajaran mahal, pengalaman berharga yang muncul dalam dinamika politik di Indonesia berikut ini. Lihatlah bagaimana cita dan cita-cita idial menegakkan Pancasila yang penuh gelombang, turbulensi yang terus menghantam perjalanan bangsa dan negara ini. Upaya deideologisasi dalam menjalankan agenda neokolonialisme adalah sebagai bentuk nyata praktek penjajahan dalam format baru (Imperialism without colony-James Tully) yang dimulai pada era pascaperang dingin di pertengahan dekade 1950. III. MOMENTUM-DEIDEOLOGISASI:AGENDA NEOKOLONIALISME PASCAPERANG DINGIN HINGGA GLOBALISASI Penjelasan perihal deidelogisasi yang sejalan dengan agenda rekolonisasi (neokolonialisme) itu sudah banyak ditemukan dari berbagai referensi sejarah, politik Indonesia maupun politik global. Kami sendiri telah melakukan kajian perihal tersebut dalam menyelesaikan studi di program doktor illmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil penelitian itu kemudian membawa kami sendiri memahami bagaimana upaya deidoelogisasi itu seperti layaknya fenomena alam, yaitu gerhana bulan ataupun matahari. Pada fenomena itu bulan/matahari tetaplah ada, namun terhalang karena diantara bumi dengan bulan/matahari ada yang menutupinya. Kalau boleh berteori maka fenomena deideologisasi itu maka dapat disebut sebagai “teori gerhana” (eclipse theory). Dimana Pancasila tetap ada namun tidak terlihat manifestasinya secara logis dan nyata adanya.

Penjelasan ringkasnya fenomena upaya deideologisasi itu dari intisari penelitian kami adalah dalam kronologi sebagai berikut: Pertama, pascaproklamasi 17 Agustus 1945. Upaya deideologisasi sudah dimulai ketika dari upaya agresi militer di surabaya, ambarawa, yogyakarta, dan lain-lain. Jika masih ada pertanyaan relevansinya dengan deideologisasi, tentu secara mudah dijawab dengan pertanyaan pulamungkinkah agresor-agresor itu tidak akan mencabut/mengganti Pancasila? Pada perkembangan selanjutnya dekade 1950 hingga awal 1960 terjadi upaya infiltrasi di berbagai daerah yang memunculkan gerakan-gerakan separatis yang tidak lepas dari tangan-tangan demit itu. Pada praktek demokrasi berubah menjadi liberal, negara menjadi negara serikat dan bahaya disintegrasi mengancam sehebat-hebatnya. Fenomena-fenomena itulah yang menimbulkan ‘gerhana’, Pancasila masih ada tetapi dihalangi, ditutupi semangat rekolonisasi. Pancasila masih belum termanifestasikan secara idial sebagaimana yang dicita dan dicita-citakan. Kedua,pascarevolusi 1965. Puncak deideologisasi pascarevolusi akibat turbulensi politik infiltrasi yang superhebat itu. Segala perikehidupan menjadi terkontrol pusat kekuasaan, pemegang tampuk penguasa eksekutif yang berada di bawah remote-powerdemit itu. Pancasila seolah-olah ada, masih ada dalam pelajaran sekolah, penataran2 P4 namun dalam kehidupan demokrasi sudah bukan menjadi esensi lagi. Pancasila dijadikan demit versi-lainnya. Terkena label “Anti-Pancasila”, akan berarti tamat riwayat karir, rejeki bahkan hidup siapapun yang dibidik dengan label itu. Seolah-olah menyamai kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila. Pancasila masih ada tetapi dihalangi, ditutupi semangat rekolonisasi (Imperialism without colony).

Pancasila masih belum termanifestasikan secara idial sebagaimana yang dicita dan dicita-citakan bahkan menjadi causa yang menakutkan, mematikan. Ketiga, pascareformasi 1998. Momentum reformasi pascasoeharto lengser telah kehilangan momentum untuk kembali kepada format, tatanan idial negara sebagaimana cita dan cita-cita pembentukkannya. Demit-demit Alengka Diraja dan para komprador lokalnya masih menjadi penghalang, menjadi “gerhana” baru, buto-buto baru yang hendak menelan bulan/matahari (mitos masyarakat tentang gerhana-red). Pancasila diabaikan dalam manifestasi agenda liberalisasi sistem demokrasi dan ekonomi. Pancasila ada, masih ada! Tetapi marilah kita semua jujur dan logis berpikir akan realita yang terjadi dan akan terus terjadi menjelang era liberalisasi-globalisasi perdagangan. Hakekatnya dampak secara “teori gerhana”, deideologisasi itu dapat diungkapkan dalam peribahasa wong desa “entek alas entek ngomah”. Ideologi hilang (meski masih ada), kekayaan alam dikeruk para demit itu! Rakyat kecil masih belum tercukupi kebutuhan dasarnya secara merata.

Di restoran mahal di Jakarta orang bisa menghabiskan makan siang hingga puluhan juta bahkan seratusan juta, sementara tidak jauh dari Jakarta di sebelah kulon-nya, masih saja terdengar dan dijumpai saudara-saudara sebangsa kita yang makan “recycling-rice” alias nasi aking, karena kesusahan-nya, kemelaratanya.!! Bagian Ketiga :

Penutup IV.

AKTUALISASI PANCASILA DI ERA REVOLUSI MENTAL DAN4G-LTE (MOMENTUM-REAKTUALISASI: KEADILAN SOSIAL DI TENGAH CENGKERAMAN KAPITALISME DAN LIBERALISME SELURUH ASPEK KEHIDUPAN)

Dari uraian di atas, selanjutnya timbul pertanyaan kapan dan bagaimana momentum reaktualisasi Pancasila? Jawabnya secara material tidak lain sekarang, sekarang bukan besok atau lusa. Mengapa demikian? Perut rakyat kecil, penyakit rakyat jelata, demokrasi politik dan eknomi adalah kebutuhan mutlak, conditio sine qua non ! Alasan yang lainnya (formal) tidak lain adalah adanya komitmen politik pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan ajaran Bung Karno “TRI SAKTI”: (1)Berdaulat-kedaulatan dalam bidang politik;(2)Berdikari dalam bidang ekonomi;(3)Berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Namun tidak kurang ada pula nada pesimis akan hal itu. Adanya kekurang pede-an akan terwujudkannya hal itu. Demikian adanya kah? Sudah separah itukah kondisinya? Kami sendiri kemudian berpikiran dengan merenungkan esensi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai transenden dan imanen (komunal-religius) yang menjadi ruh-spirit Pancasila sebagaimana uraian bagian sebelumnya. Teringatkan pula akan ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu sendiri ogah, tidak mau merubah nasibnya. Pada pendekatan fundamental-hakiki akhirnya membawa pada sifat-sifat buruk manusia yang jauh mendominasi segala perikehidupan ini. Perikehidupan dalam lingkup Indonesia maupun global. Inilah yang menjadi perspektif ataupun periskop Revolusi Mental! Mental seperti apa yang harus direvolusi tentu harus ada mapping-nya, termasuk apa yang pernah diajarkan Bung Karno (Indonesia Menggugat), “Imperialisme tidak lain adalah urusan rejeki!” atau golek panguripan, mencari penghidupan agar terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tataran itulah Bung Karno mengajak kita mengenali manusia dari sifat dasarnya, hakekat dan penyakit buruknya. Dalam pembahasan ini kami mencoba membuat aktualisasi dari isitilahnya belaka namun tetap sama esensi hakekatnya manusia. Istilahnya 4-G dan LTEyang saat ini aktual dan familiar di dunia telekomunikasi. Adapun penjabarannya dalam sifat watak manusianya adalah sebagai berikut. Watak 4-G (empat G) itu: (1) Golek benere dewe. Watak atau sifat seperti ini yang mengingkari hakekat jatidiri sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang maha Esa. Lupa bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna “melik nggendong lali” karena ada rasa memiliki yang keliwatan.Praktek sogok, catut, korupsi dianggap benar karena sudah bayar untuk dapatkan jabatan, proyek. (2) Golek menange dewe. Watak atau sifat mau menang sendiri ini amat berbahaya, karena tidak mengenal kalah atau rugi secara materil/imateril. Bagaimanapun dan cara apapun gigih tanpa malu-malu supaya bisa menang dalam pilkada, pileg, dan pil-pil lainnya. Waton menang, waton caranya halal-haram, benar-salah sudah dibuang jauh-jauh. (3) Golek sugihe dewe Fenomena dalam demokratisasi dimana dunia politik dikuasai para pedagang yang cenderung mencari laba materil yang sebesar-besarnya akan terjebak melakukan 2-G yang pertama. Apapun, bagaimanapun harus untung supaya bisa sugih, paling kaya sendiri jabatan dan proyek banyak yang bisa dibeli. (4) Golek penake dewe Watak atau sifat yang masih banyak dijumpai dalam praktek demokratisasi saat ini tak jarang mengorbankan tidak saja orang-seorang bahkan rakyat banyak, tunawisma-tunakarya, perut jutaan bayi, sumber gizi dan asi berjuta ibu-ibu yang sedang menyusui.

Yang penting aku-nya enak, orang lain mah sebodo teuing! Sedangkan LTE itu melengkapi watak 4-G: (L)akune (T)ansaya (E)dan.Fenomena LTE itu secara kasat mata dapat dilihat dalam berbagai media dan menjadi tontonan rakyat (wong cilik) selama ini. Pada akhirnya akan menghalalkan segala cara, mengabaikan perikemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Itulah musuh utama TRISAKTI dan PANCASILA sejatinya. Tentu tidak mudah dilakukan, semudah membalikkan telapak tangan karena sifat dan mental seperti itu bertebaran di berbagai tempat mulai fenomena di jalan raya hingga kantor-kantor pemerintah, juga sudah banyak merasuki kantor-kantor swasta, bahkan sekolah-sekolah. Namun ada pelajaran berharga dari praktek bernegara di masa kejayaan Majapahit yang bisa menjadi pelajaran akan ketulusan-konsistensi menegakkan hukum dan keadilan. Fenomena bernegara di masa Majapahit yang memiliki karakter“Koherensi” diantara unsur-unsur negara: raja, hukum, agama dan adat-istiadat (tatanan kehidupan sosial). Atau dengan bahasa singkatnya konsisten antara ucapan dan perbuatan yang dilandaskan pada tatanan unsur-unsur negara tadi. Hal itu dapat tercapai ketika hukum dan penegakkan hukumnya dijalankan secara konsisten dan merefleksikan kesadaran rakyatnya yang dilandasi nilai-nilai “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa”.

Selain itu pelajaran berharga lainnya adalah runtuhnya kejayaan, kebesaran Majapahit karena sifat,watak mental 4-G dan LTE pada masa itu, “melik nggendong lali”. Mental 4-G dan LTE seperti itu kiranya juga telah mengingkari kesadaran jatidiri manusia dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan pada ranah politik telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi “way of life”Bangsa Indonesia dan menjadi landasan filosofis (philosophische-grondslag) Negara Republik Indonesia. Jakarta, 1 Juni 2016

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...