19 October 2019

Konsep Pancasila untuk Perdamaian Korsel dan Korut, Solutifkah?

Oleh : Sumarni 
Anggota Komunitas Menulis untuk Peradaban

Ditengah persoalan Papua yang sedang membara, sampai hari ini belum ditemukan  titik penyelesaikannya. Megawati Soekarno Putri seolah tampil bak pahlawan menghendaki penyelesaian pertikaian antara kubu Korea Selatan dan kubu Korea Utara dengan musyawarah mufakat (konsep Pancasila)

Dikutip dari detikNews, 28/08/2019 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno putri akan mendorong Korea Selatan dan Korea Utara segera bersatu. Megawati akan menawarkan konsep Pancasila kepada kedua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Dia mengatakan "saya menawarkan Pancasila untuk bisa dipergunakan sebagai landasan mempercepat proses yang sudah terjadi" ujar Megawati.

Keinginan dan hajat besar dari mantan Presiden ke 5 ini, sangat menggebu-gebu menawarkan solusi untuk menyelesaikan persoalan antara Korsel dan Korut, yaitu konsep Pancasila.

Hal itu Ia sampaikan dalam kesempatannya sebagai pembicara dalam acara DMZ Internasional   Forum For Peace Economy di lotte hotel, Seoul, Korsel, Kamis (29/08). Ia mengaku sangat berbahagia di momen tersebut. Pemimpin Korsel Moon Jae In dan  Pemimpin Korut Kim Jong Un bermufakat untuk menandatangani deklarasi panmunjom untuk perdamaian, kemakmuran, dan unifikasi semenanjung Korea. (Republika.co. id, 28/08/2019).

Sangat responsif dengan persoalan negeri lain, sementara negeri sendiri tengah dirongrong perpecahan. Kondisi Papua yang tengah membara dengan tuntutan referndumnya harusnya menjadi perhatian utama. Mengingat posisi Megawati adalah ketua BPIP yang bertugas menjaga ideologi bangsa.

Begitu seriuskah menawarkan konsep Pancasila ke negara  orang lain yang bertikai? Sementara permasalahan di negeri sendiri tidak mampu ditangani.

Pertanyaannya, mampukah Pancasila menyatukan dua negara yang telah lama bertikai.  Sementara 74 tahun Pancasila digaungkan sebagai ideologi bangsa isu referendum masih saja menggema. Bahkan keberadaan pancasila hanya jadi perdebatan yang tak ada habisnya, sementara negeri ini justru dikuasai ideologi kapitalisme neo liberalisme yang menyebabkan segala penderitaan bagi rakyat.

Sungguh Pancasila bukanlah Ideologi, karenanya Pancasila tak akan mampu menyelesaikan persoalan negara.  Pancasila hanya berisi konsep nilai-nilai, tidak memuat konsep tariqah (Metode,penyelesaian) terhadap semua masalah.

Pancasila tak memiliki metode dan mekanisme untuk menyelesaikan segala persoalan. Masalah ekonomi (budaya ribawi), pendidikan (kurikulum dan sistem pengelolaan pendidikan) hukum dan peradilan (hukum dapat dibeli, keadilan berpihak pada yang memiliki duit), pergaulan (free sex, pacaran, gaul bebas). Semua itu tidak dapat diselesaikan dengan konsep pancasila.

Perlu dicatat, keberadaan Ideologi dianggap ada jika memenuhi Fikrah (Ide) dan Tariqah (Metode). Kerenanya, kita menjumpai Ideologi yang ada di dunia ini hanya ada tiga yakni Kapitalisme, Komunisme Sosialisme dan Islam. Ketiga Ideologi ini memenuhi syarat dan pernah diterapkan dan di emban oleh negara.

Indonesia saat ini, bukanlah menggunakan Pancasila sebagai Ideologi. Melainkan  Ideologi Kapitalisme yang diemban oleh negara dan diterapkan di negeri ini. Kegagalan negara dalam mengatasi persoalan Papua dan beragam masalah lainnya yang saat ini terjadi, itu karena Ideologi Kapitalisme, bukan karena konsep pancasila.

Keberadaan Asing dengan mudah mendikte suatu bangsa, karena suatu bangsa termasuk Indonesia mengadopsi ideologi Kapitalisme. Atas dasar kapitalismelah Undang-undang dibuat sesuai asasnya. Ideologi Kapitalisme tegak diatas  dasar Sekularisme (pemisahan  peran agama dari kehidupan).

Undang-undang yang diterapkan oleh negara disesuaikan dengan pesanan asing. Misalnya Undang-Undang Migas. Maka tak heran banyak kebijakan yang dikeluarkan dalam negeri untuk menyelesaikan beragam problem ditujukan untuk kehendak para Kapitalis, tuan dari Kapitalisme bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga kita mendapati kebijakan yang dibuat oleh para pemangku jabatan yang dibuat oleh para pemangku jabatan lebih banyak merugikan rakyat. BBM yang makin mahal, subsidinya di cabut. Tarif listrik naik, pangan lebih banyak di impor. Dan beragam kebijakan lainnya yang zolim.

Namun sungguh berbeda, jika negeri ini mau mengambil  Islam bukan hanya sebagai agama namun, juga sebagai Ideologi pastinya akan mampu menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi hari ini, termasuk akan menyatukan segenap negeri-negeri menjadi satu kesatuan dalam sebuah institusi negara yang super power.

Itulah negara Islam,  sebagai negara super power semuanya akan diurusi dan mengatur jalannya urusan rakyat.  Kekuatan negara akan digunakan untuk menjaga keutuhan wilayahnya sehingga dipastikan tidak ada gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara.

Karena semua kebutuhan rakyat akan dijamin dan menjadi tanggung jawab negara. Negara sangat serius memperhatikan semua wilayah-wilayah akan kebutuhan apa yg dibutuhkan, agar terpenuhi. Sehingga negara akan menyiapkan serta mengatasinya sedini mungkin.

Maka keluhan-keluhan rakyat mengenai kebutuhan mereka menjadi teratasi. Tentunya tidak akan ada cerita wilayah-wilayah yang ingin berpisah dari negara Islam meminta referendum. Karena wilayahnya terjajah dan tidak terpenuhi kebutuhanya ataupun terampas kekayaan alamnya.

Dan pastinya persatuan dan kesatuan tetap terjaga, keutuhan negara aman dari referendum jika ada pihak-pihak yang melakukan gerakan separatis. Keamanan sangat diperhatikan oleh negara.

Alhasil, Islam sebagai agama juga sebagai Ideologi mampu menjadikan negara Islam menjadi negara adi daya dunia yang membuat musuh-musuh Islam gentar. Sebagaimana pernah terjadi dahulu, ⅔ dunia  dipimpin oleh imperium Islam. Dan warganya hidup sejahtera.Wallahu'alam bi ash sawwab[].

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...