24 January 2018

Kinerja Buruk, Jokowi Bisa Kalah Pilpres 2019

Oleh : Dahlan Watihellu

Jadwal pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia ke depan akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Artinya kurang lebih 19 bulan lagi pesta demokrasi ini akan diselenggarakan. Sisa waktu ini akan dimanfaatkan dengan maksimal oleh Partai Politik dan para pelaku politik untuk menciptakan strategi, taktik, manuver, dan test water untuk menjadi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden atau menjadi pengusung. Satu kandidat yang sudah pastinya akan maju dalam pesta demokrasi ini tentunya Presiden Jokowi untuk dua periode pemerintahannya. 

Jokowi tentunya akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena sampai hari ini tidak ada kader PDIP yang lebih mampu dari Jokowi menjadi Capres 2019. Berbicara tentang pelungan Jokowi kembali menjadi Presiden di periode ke duanya bisa terwujud atau bisa juga tidak. Sebab, hal ini tergantung dari kehendak suara masyarakat Indonesia. Artinya kemenangan Jokowi kembali menjadi Presiden di periode ke dua dapat tercermin pada masa pemerintahannya diperiode pertama. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi berjalan, rakyat menilai Jokowi tidak membawa perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan. 

Visi-Misi nawacita yang dikampanyekan Jokowi saat menjadi Capres 2014 lalu hampir semuanya tidak terealisasi, dan bahkan bisa dibilang berbanding terbalik. Sejumlah catatan buruk yang menjadi acuan masyarakat untuk tidak lagi memilih Jokowi di Pilpres 2019 antara lain, diperiode pertama, Jokowi tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan sembako, mencabut subsidi BBM, harga LPG naik, listrik naik, transportasi naik. Belum lagi masalah minimnya lapangan pekerjaan untuk anak bangsa, angka kemiskinan semakin bertambah, sektor pertanian dan perikanan untuk masyarakat semakin lemah, masalah pendidikan dan kesehatan. Parahnya lagi, masyarakat dihukum dengan program tax amnesty membayar pajak. Semua ini adalah jeritan yang dirasakan masyarakat Indonesia, dimana beban hidup di negara ini menjadi semakin berat. 

Selain itu, Jokowi tidak mampu menghalau badai ekonomi global, akibatnya pertumbuhan ekonomi negara mengalami terjun bebas. Pertumbuhan ekonomi berada dibawah rata-rata berkisar antara 4,7 sampai 5,3 persen. Hal ini berdampak membuat negara terjebak dalam middle income trap, pembangunan melambat dan stuck, kemampuan daya saing menurun, daya beli rakyat lemah akibat beban hidup semakin berat. Lebih lanjut, ekspor tahun 2017 sangat tidak stabil. Disisi lain, pemerintah wajib membayar utang luar negeri yang saat ini telah menembus angka Rp 4.365 triliun dan setiap tahun bunga utang tersebut bertambah. Apakah besaran utang tersebut masih aman bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia ?. Sudah begitu, tidak terlihat adanya langkah dari Presiden Jokowi untuk melakukan renegosiasi utang luar negeri untuk meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka membangun perekonomian nasional untuk mengsejahterahkan masyarakat.

Ditambah lagi satu catatan buruk Jokowi yang hampir kita lupakan adalah tiga Bank plat merah yang digadaikan ke China untuk program pembangunan infrastruktur hingga membuat utang negara membengkak setiap tahun. Sejumlah persoalan bangsa yang tengah dihadapi pada pemerintahan Jokowi ini membuat masyarakat mulai gelisah dan mempertanyakan realisasi janji Presiden Jokowi pada pilpres 2014 lalu. Tidak saja mempertanyakan, tapi kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi perlahan kian memudar. Senada dengan hal tersebut, kegelisahan masyarakat ini mulai tertuang pada survei-survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei belakangan ini, salah satunya dirilis oleh Lembaga Media Survei Nasional (Median) pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu. 

Hasil survei lembaga Median ini menempatkan elektabilitas Jokowi menurun di angka 35,2%, dan 40,6% publik menginginkan adanya capres alternatif selain Jokowi di 2019. Selain hasil survey elektabilitas Jokowi, PDIP yang juga partai pengusung Jokowi terjun bebas pada Pilkada serentak 2017 lalu. Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 yang digelar di 101 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, PDIP menduduki kemenangan pada peringkan empat. Ini membuktikan PDIP tidak serta-merta mampu menguasai peta perpolitikan di Tanah Air. Tragisnya lagi, PDIP kehilangan kuasaan di dua Provinsi Strategis Banten dan DKI. Apalagi pada Pilkada serentak 2018 besok, PDIP kalah di provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur ?. Bagaimanapun juga deskripsi PDIP sebagai Parpol peraih peringkat ke empat pada Pilkada 2017 ditambah dengan merosotnya elektabilitas Jokowi di angka 35,2% akibat kinerja yang dibilang buruk sudah bisa dijadikan faktor sangat mungkin Jokowi gagal di Pilpres 2019.[***]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...