19 October 2019

Kesehatan Tergadai Demi Jaminan

Oleh: Roro Ery Soeryaediningsih, S.Pd
Member Akademi Menulis Kreatif, Pemerhati Sosial & Kesehatan

Rakyat disuruh paham bahwa biaya kesehatan itu tidaklah murah. Kalau rakyat disuruh memilih mereka akan memilih sehat, daripada sakit yang akhirnya harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit bahkan segala aktivitas otomatis tertunda. Siapa yang mau ?

"Saya pikir semua masyarakat harus memahami itu (iuran BPJS Kesehatan naik), karena nanti, jangan mengembangkan sehat itu murah, nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9).

"Kalau (masyarakat beranggapan) sehat itu murah nanti orang menjadi sangat manja, gitu. Tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat. Sehat itu perlu perjuangan, perlu olahraga, perlu mengurangi rokok," ujarnya melanjutkan statemennya.(CNN.Indonesia 4/9/2019)

Dari kalkulasi yang dilakukan bahwa pemerintah harus menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan manajemen BPJS Kesehatan untuk diperbaiki.

"Menurutnya, dari hitung-hitungan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, keuangan BPJS Kesehatan tak pernah mencukupi. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menutupi kekurangan itu adalah menaikkan iuran peserta. Bahkan Presiden sudah beberapa kali memberikan penekanan untuk segera melakukan pembenahan dari sisi manajerial. Dua duanya akan berjalan dengan seiring,  termasuk bagaimana membangun sistem lebih efisien dan lebih efektif" ujar Moedoko pula.

Wacana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan menuai penolakan di Maluku Utara. Seorang dokter, Fatir M. Natsir memimpin demonstrasi menolak kenaikan iuran BPJS.

Massa dari Solidaritas Rakyat Peduli Jaminan Kesehatan Indonesia Malukul Utara menggelar aksi di halaman kantor DPRD Maluku Utara, Selasa (3/9). Massa aksi menyiapkan petisi berisi lima poin tuntutan untuk pemerintah dan BPJS.

Isi petisi itu di antaranya mendesak pemerintah membatalkan usulan Menteri Keuangan terkait kenaikan iuran BPJS yang dinilai sepihak dan membebani ekonomi rakyat.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah memberikan sanksi bagi 2.348 perusahaan yang menyebabkan defisit BPJS Rp32,8 triliun sehingga merugikan negara.

Massa juga mendesak pemerintah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerimaan bantuan dan mencari solusi lain menutupi defisit BPJS alih-alih membebani rakyat kecil dengan kenaikan iuran.

Tuntutan lain yaitu mendesak BPJS melakukan transparansi dalam mengelola anggaran, serta mendesak pemerintah segera mencari solusi menutupi defisit tanpa membebani rakyat.

Petisi tersebut bakal diserahkan pada Komisi IV DPRD yang membidangi kesehatan untuk diteruskan ke pemerintah pusat

Kenaikan iuran BPJS sungguh mencekik rakyat bagaimana tidak bila kenaikan itu bukan hanya kenaikan  dengan yang sedikit bahkan hingga dua kali lipat dari jumlah setiap kelasnya.

Belum lagi kenaikan secara mandiri jumlahnya besar sesuai pilihan awal pada saat mulai menjadi peserta berdasarkan kemampuan yang menurut mereka akan mengcover kebutuhan kesehatan bila sewaktu waktu diperlukan.

Akankah BPJS menjamin semua jenis penyakit ?

BPJS Kesehatan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014 sebagai badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan bantuan jaminan sosial dalam bidang kesehatan.

Dari segi struktur perusahaan, BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ASKES, dimana fungsinya adalah melayani bantuan sosial kesehatan layaknya asuransi kesehatan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) No. 28 Tahun 2014, seluruh penyakit berdasarkan indikasi medis bisa ditanggung BPJS kecuali yang telah disebutkan secara eksplisit tidak masuk pertanggungan.

Dengan demikian jelas bahwa kelas BPJS yang diambil peserta berbeda satu sama lain, secara tersirat jelas bahwa tidak semua jenis penyakit yang mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan termasuk dapat dilihat dari tingkatan kelas yang tentunya berbeda.

Mengapa iuran harus naik?

Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sebelum memperhitungkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018).

Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp3,6 triliun (2017) dan Rp10,3 triliun (2018).

Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021. (Merdeka.com)

Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya.

Jaminan kesehatan menurut Islam

Kesehatan karena termasuk kebutuhan pokok masyarakat, maka negaralah yang harusnya menjamin kesehatan seluruh warga negara tak peduli miskin atau kaya, muslim atau non muslim semua mendapatkan pelayanan yg sama, mudah, dan profesional

Pada masa sebelum eropa berkembang sebenarnya yg lebih dulu menguasai ilmu pengetahuan adalah muslim. Karena didukung oleh negara, disupport penuh oleh negara, penelitian dikembangkan , didirikan rumah sakit.

Tentunya negara yang memang menjalankan syariat Allah sehingga seluruh pelayanan kesehatan ditanggung oleh negara

"Alimamu ro'in wa huwa mas'uluun 'an roiyatihi

Pemimpin adalah imam yg akan diminta pertanggung jawaban atas apa yg dipimpinnya.

Nah sebagai masyarakat kita pun dapat merasakan sudah terpenuhikah kebutuhan kesehatan dalam kehidupan atau justru menjadi beban atas kenaikan iuran BPJS yang rencanany tahun 2020 akan direalisasikan

Konsep jaminan sosial atau BPJS di zaman Rasulullah berbeda dengan yang digunakan pemerintah saat ini. Saat itu, Rasul memberikan layanan kesehatan bagi sahabat-sahabatnya yang tak lain merupakan warga yang dipimpinnya tanpa memungut biaya sepeserpun.

Dalam pandangan hukum Islam, perundang-undangan yang dibuat pemerintah bukan berdasarkan syariah Islam. "Padahal hukum Islam itulah hukum yang terbaik, bukan hukum buatan manusia."

Konsep jaminan BPJS tersebut dapat menimbulkan mudarat karena menambah beban hidup masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya pemaksaan bagi peserta untuk membayar iuran bulanan sebelum mendapatkan hak mereka.

Dengan begitu, konsep tersebut sangat bertentangan dengan Islam di mana minimnya peran negara dalam mengurus rakyatnya sendiri, termasuk jaminan kesehatan. Sementara dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan."

Rasulullah SAW tak pernah memungut biaya bagi umatnya untuk memperoleh jaminan kesehatan. Hal itu tercantum dalam HR Muslim 2207 saat salah seorang sahabat sedang sakit, dan dokter memotong urat dan mengobatinya.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. Walahu'alam bi sawab (RE)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...