26 August 2019

Kerja, Kerja, Kerja... Eh Nyungsep: Jokowi Mentok di 5 Persen

Oleh: Gunadya Devan

Pamor Joko Widodo alias Jokowi kian meredup. Elektabilitasnya mulai terjun bebas karena berbagai persoalan, terutama ekonomi. Sebabnya sederhana saja. Realisasi janji-janji Jokowi yang hingga kini jauh panggang dari api atau tidak sesuai harapan. 

Mau bukti? Tengok saja pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinan Jokowi sejak 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sejak 2014 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di level 5,02%. Angka ini jauh dari asumsi dasar yang dipasang pemerintah dalam APBN yakni sebesar 5,5%.

Setahun kemudian, ekonomi tumbuh di bawah 5%, tepatnya 4,79%, jauh di bawah target 5,7%. Pada 2016, target pertumbuhan ekonomi 5,1%, tapi realisasinya 5,02%.  

Pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 5,2% pada 2017. Laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,07%.

Tahun 2018, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2%. Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 2018 bisa mencapai 5,2-5,3%. Tapi, angkanya jauh dari janji Jokowi yang menargetkan ekonomi tumbuh 7% hingga 2019.

Itu baru sektor pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan BUMN? Sejumlah BUMN disebut-sebut memiliki utang hingga US$50 juta dari China. Kabarnya, utang itu disuntikkan ke sejumlah bank pelat merah untuk menyokong infrastruktur agar tak mangkrak. 

Lembaga pemeringkat utang global itu juga melaporkan rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali. 

Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan menanggungnya. Nah lho!

Masalah lainnya soal utang negara yang hingga kini terus membengkak. Untuk yang satu ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ekonom Senior Rizal Ramli, kerap adu argumentasi. Publik awam pun dibikin bingung, argumentasi mana sih yang benar? 

Kubu satu menyebut pengelolaan utang sudah tepat, yang lain mengatakan utang negara sudah lampu merah alias berbahaya. Hanya saja pertanyaan umumnya, seberapa mampu sih pemerintah membayar cicilan utang? Faktanya, untuk membayar cicilan utang tahun ini, duitnya juga ngutang lagi. 

Oke, persoalan apalagi yang muncul di era pemerintah Jokowi? Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencetak rekor terbanyak! Dihitung-hitung, rezim Jokowi telah 12 kali menaikkan harga BBM. Bandingkan dengan masa Presiden SBY, Gus Dur, Megawati, BJ Habibie, dan Soeharto. 

Selama 10 tahun menjabat, hanya empat kali SBY menaikkan harga BBM. Sebelumnya, Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, 3 kali menaikkan harga BBM. Gus Dur dan Megawati, masing masing 2 kali. Hanya BJ Habibie yang tidak menaikkan harga BBM selama menjadi Presiden. 

Listrik juga sami mawon. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik mengabaikan jeritan masyarakat banyak. Kenaikan listrik disebut tidak masuk akal lantaran bahan bakunya seperti batubara, minyak dan energi terbarukan, mengalami penurunan harga.

Lantas kebijakan importasi komoditas pangan. Impor garam, beras, bawang, jagung, dan daging, membuat petani terpuruk. Padahal, saat masa kampanye Pilpres 2014 lalu, para petani sudah berangan-angan indah ketika Jokowi-Jusuf Kalla menyampaikan janji-janji manisnya. 

Duh, makin runyam saja pemerintahan Jokowi ya. Belum lagi soal anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Atau kebijakan menggunakan dana haji dan BPJS untuk membangun infrastruktur yang bikin publik gerah. Plus kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah pendukung Jokowi. 

Simak saja, Bupati Malang Rendra Kresna (NasDem) diduga menerima gratifikasi atau hadiah dari pelaksana proyek atau kontraktor. Lalu Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin (Golkar) terjerat suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada 16 Desember 2018.

Ada lagi Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu. Kader Demokrat yang mengalihkan dukungan ke Jokowi itu terjerat suap Rp 550 juta sehubungan dengan proyek infrastruktur. Kemudian Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar) dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (NasDem) yang juga terlibat kasus suap.

Melihat kondisi seperti itu, kok rasanya semua sudah terang benderang. Kerja, kerja, kerja yang digaungkan Jokowi dan kabinetnya, tak lebih sekadar jargon. Yang ada malah pencitraan dan janji-janji palsu.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...