21 August 2019

Kepemimpinan Jokowi, Mampu Akhiri Kebekuan Dua Kubu

KONFRONTASI-Para analis menilai Presiden Jokowi makin kelihatan kepemimpinannya dalam mencairkan kebekuan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Dengan caranya sendiri, Jokowi sudah mampu mengakhiri kebekuan dua kubu itu.

Secara simbolik, kehadiran para pimpinan partai politik baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam Rakernas PAN menunjukan konflik politik pasca pemilihan presiden 2014 sudah berakhir.

Presiden Jokowi tampak berusaha menjaga keseimbangan politik dan menjadikan arena Rakernas PAN sebagai ruang untuk mengambil hati kubu Koalisi Merah Putih menuju penghapusan sekat pembatas antara KIH dan KMP.
Peneliti senior Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Rahadi T Wiratama melihat hal ini menunjukan suatu sinyal politik positif bahwa, konflik-konflik yang terjadi di elite politik KIH vs KMP semakin bisa cair. Sehingga kisruh politik yang terjadi dalam bulan-bulan terakhir ini, makin reda. "Ketidakpastian suasana politik bisa diatasi," ujarnya pada INILAH.COM.

Situasi politik yang kondusif ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat khususnya menyangkut soal pembangunan ekonomi. Namun masih ada kesan publik bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi masih mengalami gesekan.

PDI Perjuangan selama ini mendesak Presiden Jokowi untuk menilai kinerja kabinet, dan publik mungkin menangkapnya sebagai sebuah manuver politik berupa tekanan politik ke Presiden agar segera melakukan reshuffle kabinet (pergantian menteri). Jokowi bisa merespon desakan PDIP itu dengan cara yang konstruktif yakni menggandeng para kader PDIP yang berkualitas masuk kabinet dalam reshuffle nanti, juga menggandeng KMP mengajukan sosok yang kredibel masuk kabinet.

Untuk tim ekuin, Jokowi sebaiknya merekrut sosok profesional nonparpol, sosok teknokrat dari civil society. Semua itu penting untuk menjaga keseimbangan politik di tengah sistem presidensial semi parlementer yang mudah goyah dan rentan.

Di mata publik, itikad baik Presiden Jokowi untuk menyatukan semua partai politik dalam membangun Indonesia, harus juga diikuti oleh para pimpinan parpol untuk terus menjalin komunikasi agar tercipta stabilitas politik sebagai prasyarat stabilitas ekonomi.

Ekonomi kita terpuruk belakangan ini, dengan pertumbuhan merosot dari sekitar 5,4% turun jadi 4% dan Jokowi membutuhkan dukungan politik parlemen untuk membangkitkan kembali sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang merata di negeri ini.

Benar kata Jokowi, tanpa stabilitas politik, tanpa stabilitas keamanan, jangan berharap negara kita dapat bersaing dengan negara lain. Dengan adanya konsensus antarelite, stabilitas politik bakal terjaga dan Jokowi bisa melangkah lagi membangun ekonomi Indonesia.

Herdi Sahrasad, Pengamat Politik, Dosen Ilmu Sosial-Politik Universitas Paramadina, Jakarta

(Juft/Inilah.com)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...