24 November 2017

Jokowi, Kenapa Luhut Cs yang Mintakan Maaf Ahok?

Oleh: Muslim Arbi
Gerakkan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)

Siapa yang suruh, Menko Maratim, Luhut Binsar Panjaitan, Pangdam Jaya, Mayjen Teddy Laskmana dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan, malam-malam menyambangi kediaman Kiyai Ma'ruf Amin untuk memintakan maaf Ahok?

Dugaannya adalah pasti atas perintah Istana, Panglima TNI dan Kapolri. Karena Menko Maratim pasti tunduk pada perintah Presiden, begitu juga Pangdam dan Kapolda pasti tunduk pada Panglima TNI dan Kapori.

Menko Maratim, Luhut Binsar Panjaitan terlihat gunakan pakaian yang sering dipakai saat mendampingi Presiden Joko Widodo. Sedangkan Pangdam dan Kapolda juga pakai seragam dinas nya masing-masing. Jadi bisa di katakan kedatangan 3 pejabat negara ini atas tugas negara.

Presiden Joko Widodo, konon belum tahu tentang kunjungan Menko Luhut, Pangdam Jaya, Kapolda Metro ke rumah Rais Am PBNU dan Ketua MUI itu. Padahal kunjungan itu sudah tersiar luas di publik. Ini jadi tanda tanya di pikiran publik.

Kalau Jokowi tidak tahu soal kunjungan Luhut Cs itu, maka Jokowi harus panggil Luhut Cs. Kalian datang ke rumah Pak Kiyai Ma'ruf itu atas suruhan siapa? Kalau benar Jokowi sebagai atasan nya Luhut Cs itu merasa tidak tahu, dia harus cari tahu dan meminta keterangan mereka. Siapa yang suruh, sebagai apa mereka datang, dan atas dasar apa mereka datang memintakan maaf?

Kalau Jokowi tidak panggil Luhut Cs untuk di mintai keterangan dan jelaskan kepada Publik, maka publik anggap bisa saja ini sandiwara. Publik anggap Jokowi yang suruh tapi pura2 tidak tahu. Ini sebuah kebongan Publik!

Jika benar Jokowi tidak suruh, maka kedatangan Luhut Cs itu atas perintah siapa? Apakah ada kekuatan yang melebihi Presiden yang bisa kendalikan Pejabat Negara setingkat Menko, Pangdam dan Kapolda?

DPR harus segera panggil Menko Maratim, Pangdam dan Kapolda untuk pertanyakan kunjunga  mereka dalam misi memintakan maaf untuk Ahok itu. DPR jangan berdiam diri atas masalah ini, karena ini persoalan serius.

Jangan sampai Ketua DPR nya yang Ketum Golkar itu melarang dan menghalangi DPR persoalkan kunjungan Luhut Cs itu,  karena Setnov sudah menyatakan mengawal dan mendukung Jokowi sampai 2019 dan Golkar DKI dukung Cagub Ahok di Pilgub DKI. Lalu DPR tidak lagi kritisi dan kontrol Jokowi dan bawahan nya.  Jika itu di lakukan Setnov, maka ini adalah blunder politik dan Dewan semakin kehilangan Legitimasi.

Dalam beberapa hari ke depan ini, publik akan memantau dengan serius dan seksama, apa sikap dan tindakan Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan soal Kunjungan Menko Maratim, Pangdam V Jaya dan Kapolda Metro Jaya dalam misi memintakan maaf Ahok itu.

Jika Jokowi tidak panggi Luhut Cs dalam hal ini, dan berbicara ke Publik,  maka bisa saja itu atas perintah nya sendiri. Dan ini akan semakin membuka kedok siapa Jokowi yang sebenarnya.[***]

 

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...