20 September 2019

Jokowi Antara Tekanan PDIP/KIH dan Simpati KMP Prabowo: Mau Kemana?

KONFRONTASI- Jokowi dalam tarik ulur dua kekuatan: KIH dan KMP. Kini degan usainya Kongres PDI Perjuangan 2015, saling intip manuver politik Megawati dan Prabowo akan semakin menukik. Adapun manuver Jokowi, seperti biasa, tetap melakukan pembiaran. Ini sinyal perlunya penyegaran politik bersumber dari kaum intelektual-profesional Banteng. 

Bila Megawati makin mengerdilkan Jokowi, Prabowo malah sebaliknya. Sehari sebelum Kongres IV PDI-P 2015 digelar di Bali pada 9 April lalu, isu bahwa Megawati bakal “menyidangkan” Jokowi dalam arena Kongres justeru diredam Prabowo. Ini tecermin dalam pidato pembukaan Rapimnas Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, 8 April.

Dalam pidatonya, Prabowo secara lugas mempertegas kembali komitmen KMP mendukung pemerintahan Jokowi. “Saya bahkan sampaikan kepada Presiden Jokowi di rumah saya, bahwa Pak Jokowi, setelah saya pertimbangkan dan renungkan, saya yakin di hati bapak yang paling dalam bapak seorang patriot yang mencintai negara dan rakyat Indonesia. Karena itulah kami tidak akan menghalangi, tidak menjegal pemerintahan yang bapak pimpin. Dan terbukti dalam beberapa bulan ini (Maret-April) KMP-lah yang paling banyak mendukung pemerintah Jokowi,” paparnya.

Di kancah politik tanah air, memang jarang ada pihak yang kalah dalam Pilpres menawarkan dukungan terang-benderang seperti itu. Ini menjadi kebalikan Megawati yang tetap mutung terhadap SBY karena mengalahkannya dua kali berturut-turut dalam Pilpres. “Sakitnya tuh di sini” yang dirasakan Mega tampaknya sulit karena ketika SBY maju sebagai calon presiden, tak berkomunikasi dengan Megawati. Bagi Megawati, hal ini adalah sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan sampai kapanpun.

Kalau mengikuti alur sejarah konflik pribadi, Prabowo dan Jokowi juga mengalami. Dukungan Prabowo atas pencalonan Jokowi-Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tidaklah gratis. Imbalannya adalah mendukung Prabawo pada Pilpres 2014. Nyatanya Jokowi malah tampil sebagai musuh paling berat Prabowo. Namun sekarang kelegawaan Prabowo membantu Jokowi merupakan contoh positif bagi para konstituen kedua tokoh tersebut.

Di lain sisi, kecilnya kekuatan politik KIH di DPR merupakan pendorong yang wajar bila Jokowi menjalin komunikasi dengan KMP. Bahkan wajar jika Jokowi menginginkan KMP masuk Kabinet, apalagi di tengah situasi politik dimana KIH tak lagi memberi dukungan sepenuh hati kepada pemerintah. Menurut sumber IndonesianReview, Jokowi menawarkan pos menteri kepada Golkar versi Munas Bali dan Gerinda pasca pertemuannya dengan Prabowo pada Januari lalu. Namun Prabowo dan Aburizal Bakrie menolaknya, karena persoalan konflik internal Golkar dan PPP belum tuntas. Penolakan ini berangkat dari kenyataan bahwa kekuatan KMP di parlemen akan tergerus bila Golkar dan PPP bergabung dengan KIH.

Adanya pertemuan Jokowi-Prabowo-Ical dan kabar tawaran Jokowi ke KMP itulah yang membuat Megawati makin murka. Kemurkaan itu ia ditunjukan dengan memerintahkan Menkumham, Yasonna Laouly, untuk menggembosi kekuatan KMP di parlemen. Yakni dengan mengesahkan Golkar versi Ketum Agung Laksono.

Bisa dibayangkan bagaimana murkanya Mega jika KMP masuk dalam barisan Kabinet. Barangkali dia mencap Jokowi sebagai  pengkhianat. Sekarang saja Megawati sudah menuding orang-orang terdekat Jokowi melakukan “tikam dari belakang.” Tudingan ini dipicu oleh kenyataan bahwa mereka dulu adalah orang dekat Megawati, dan sekarang menjadi komunikator politik di pihak Jokowi. Orang-orang ini menjadi penghalang bagi kubu Megawati untuk melakukan intervensi dan menikmati lezatnya kue kekuasaan.

Itulah kenapa sejak wacana memasukan KMP di jajaran kabinet pada Januari bergulir, Jokowi lebih banyak berkantor di Istana Bogor. Di satu sisi, itu justeru nampak sebagai portal jalan untuk menghindar cawe-cawenya Megawati. Sisi lainnya sebagai gerbang jalan yang semakin merekatkan hubungannya dengan Prabowo karena sama-sama berada di Bogor.

Kini, pasca Kongres PDI-P di Bali itu, pesan politik Megawati sebagaimana tecermin dalam pidatonya menjadi ajang pembuktian manuver politik di berbagai kubu. Di kubu Megawati, mereka akan melihat apakah Jokowi akan lebih mengakomodasi kepentingan Megawati dan PDI-P dalam pembagian kue kekuasaan.

Selama hal tersebut masih tetap tidak diindahkan Jokowi, skenario ‘KMP’, Kalla-Mega-Paloh, menyandingkan JK-Puan bakal terus menghantui. Pidato politik Megawati yang menyatakan “kalau kalian tidak mau disebut petugas partai silahkan keluar” menjadi bom waktu Jokowi terusir dari PDI-P bila benar kekuatan Golkar di DPR secara de facto telah beralih ke KIH.

Sebaliknya, kubu Prabowo melalui orang-orang terpercayanya di barisan KMP, akan tetap mendukung Jokowi dengan membantu roda pemerintahannya, namun dengan “mahar” terselubung, yaitu menuntut kelincahan Jokowi untuk mengembalikan Golkar dan PPP ke dalam barisan KMP. Dukungan itu artinya sama saja membantu Jokowi membendung manuver Megawati. Sebab KMP bukan tidak menyadari keputusan Menkumham mengesahkan Golkar Munas Ancol dilakukan tanpa sepengetahuan presiden dan atas tekanan Mega.

Menyikapi berbagai manuver politik yang ada, kubu Jokowi juga dipastikan akan bermanuver dengan resiko kecil. Yang paling nampak dalam hal ini adalah sikap pembiaran kasus Komjen Budi Gunawan dimana Megawati melalui barisan politisi PDI-P menekan Jokowi agar Budi Gunawan segera dilantik. Dalam pembiaran, biaya riset pengambilan keputusan politik dapat dihemat, karena dengan sendirinya telah terukur dari berbagai respon publik. Sebagaimana halnya sikap Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan, yang ia putuskan setelah badai penolakan publik terhadap jenderal pemilik rekening gendut itu bergolak demikian dahsyat.

Jika membaca pola perilaku politik Jokowi, tekanan Megawati terhadap dirinya saat Kongres dan pasca Kongres, besar kemungkinan akan dibiarkan. Ia tidak ambil pusing karena secara alamiah akan mengalir simpati kepada dirinya. Jokowi tentu juga menyadari bahwa kalangan terdidik, terutama kelas menengah dan atas, sulit menerima arogansi Megawati, karena bertentangan dengan akal sehat dan berpotensi membunuh demokrasi.

Bagi KMP, situasi demikian akan selalu menjadi momentum untuk memperhangat hubungan dengan Jokowi. Konsistensi hubungan ini pula yang agakanya bisa dijadikan barometer penting Jokowi secara de jure dan de facto bergabung dengan KMP. Diposisikan sebagai “petugas partai” malah menjadi hikmah dan keberuntungan Jokowi bergabung dengan KMP, karena dia tidak memiliki beban ideologis dan struktural kepartaian dengan PDI-P. 

Jokowi bukanlah siapa-siapa di PDI-P, melainkan cuma kader biasa. Jika dia membelot ke KMP, nasib Jokowi lebih beruntung dibanding Saloth Sar yang dikenal dengan sebutan nama Polpot, pemimpin revolusioner Khmer Merah Kamboja. Sejarah mencatat, Polpot jatuh di tangan tentara Khmer Merah sendiri yang membelot ke Vietnam. Padahal kurang penting apa kharisma Polpot sebagai ideolog komunis ekstrim Khmer Merah.

Jika manuver Megawati terus dibiarkan oleh kaum rasional Banteng, bukan tak mungkin dalam dinamika politik berikutnya partai ini semakin ditinggalkan konstituennya. Sebaliknya, Jokowi akan memperoleh simpati lebih besar karena dianggap mewaikili sebagai pihak yang dizolimi.

Dalam situasi demikianlah barisan KIH berada dalam dilema. Mengikuti kehendak Mega yang angkuh sama saja menjauhkan diri mereka dari konstituen. Mereka tentu juga menyadari bila Jokowi gagal membenahi merekonomian, mereka bakal kehilangan kepercayaan masyarakat. Maka wajar jika mereka sekarang sedang mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan diri meski itu harus berarti bergabung dengan KMP. Pilihan lain adalah tetap berada dalam KIH namun secara diam-diam kongkalikong dengan KMP.

Jika KMP mendapat porsi dalam barisan Kabinet Kerja atau di pos-pos strategis di luar kabinet, tentu sama dengan tamparan keras bagi Mega dan PDI-P. Bila Megawati tetap mempertahankan sikapnya seperti seorang megaloman, PDI-P bisa mundur ke posisi semula, yaitu sebagai oposisi.  Lalu, Parpol berlogo banteng ini nanti tak hanya akan menyendiri tapi juga gigit jari.

Bila tidak ingin situasi tersebut menjadi kenyataan, ada  baiknya kaum intelektual-profesional PDI-P yang kini terpinggirkan seperti Hamid Basyaib, Arif Budimanta, Zainun Ahmadi dan sebagainya untuk menyadarkan Megawati bahwa menjalin komunikasi yang beradab anatara dirinya dengan presiden sangatlah penting untuk menarik simpati rakyat.  

Para intelektual tersebut bisa berperan dalam penyegaran hubungan politik antara Megawati dan Jokowi. Dengan demikian kedua tokoh ini bisa berhubungan secara harmoni tanpa perlu  mengandalkan para penjilat dan oprtunis. *** (kf/Alfi Rahmadi, analis indonsian review)

__________________________________
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...