6 December 2019

Isu Laut China Selatan dan Para Aktor Negara di Asia Pasifik

KONFRONTASI- Asia Pasifik merupakan arena global bagi berbagai kekuatan dunia untuk berkiprah di dalamnya.    Sebuah operasi besar Tiongkok untuk mereklamasi tanah di sedikitnya lima tbeting di kepulauan Spratly mengancam gagalnya upaya berminggu-minggu Beijing dan Hanoi untuk memuluskan hubungan bilateral sejak Tiongkok memindahkan rig minyak HYSY 981 dari satu wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Berbagai aktor negara di Asia Pasifik jelas berkepentngan dengan isu Laut China Selatan, antara lain:

Amerika Serikat adalah pemain besar global, ia juga memainkan peran penting di Asia Pasifik. Sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memiliki hak veto dan sangat berpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri. Minat mereka adalah untuk mengamankan dan menstabilkan Asia Pasific serta memimpin dengan tema global, demokratisasi, HAM, lingkungan, globalisasi perang ekonomi dan global melawan teror.

 China  adalah nomor 2 dalam kekuasaan politik di wilayah dan juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka memiliki minat yang kuat dalam perdagangan, investasi asing langsung dan pariwisata yang memerlukan keamanan strategis baik dalam politik dan militer. Di PBB, China memainkan “Good Boy” sebagai kebijakan luar negeri, yang memastikan bahwa China akan abstain dalam semua masalah di Dewan Keamanan PBB, kecuali masalah yang memiliki korelasi langsung dengan  China. Mereka juga memainkan “soft power” permainan (dengan berbagai program bantuan internasional) untuk menyebar pengaruh mereka ke negara-negara di kawasan untuk memenangkan hati dan pikiran mereka.

   Politik Luar Negeri Rusia adalah dengan menekankan pada ekonomi ketimbang hegemoni  militer. Namun dengan terjadinya perimbangan kekuatan militer, membuat Rusia khawatir tentang perluasan NATO yang secara langsung akan berdampak terhadap pengaruh politik luar negerinya.

   Jepang adalah negara yang demokratis, dengan kebijakan luar negerinya yang tidak menonjolkan diri, relatif fokus pada pertumbuhan ekonomi mereka. Mengandalkan “Generous Diplomatic” yang sering memberi bantuan keuangan masyarakat. Tetapi untuk beberapa tahun terakhir, Jepang terlihat seperti mengubah kebijakan ini perlahan-lahan. Mulai berpartisipasi untuk peran yang lebih luas di masyarakat internasional seperti berpartisipasi dalam Perang Teluk, mengirim pasukan mereka di bawah PBB Perdamaian ke Kamboja, Mozambik, Golan Heights dan Timor Timur pada 1990-an dan 2000-an. Artinya, secara pasti Jepang telah membuat langkah-langkah strategis untuk menunjukan kemampuan militernya di tingkat internasional.

   Korea Selatan, Agenda politik luar negerinya adalah fokus pada dua hal yaitu Ekonomi dan Keamanan. Mereka mengejar PMA sebagian besar dari Jepang dan AS dan juga membuat hubungan politik yang kuat dengan AS untuk tujuan pertahanan. Korea Selatan memiliki perselisihan politik dengan Jepang tentang sejarah perang dunia ke II. Disamping itu juga sengketa wilayah di pulau Dokdo (pulau Takeshima) dengan Jepang adalah catatan yang berpotensi menjadi konflik antar negara.

  Korea Utara adalah sistem komunis dengan tipe kepemimpinan fasis. Selain dengan kegiatan “mengintimidasi” mereka ke wilayah tersebut, DPRK memiliki gerakan diplomatik aktif, sejak tahun 1999 mereka telah aktif menyebarkan pengaruh mereka dan pesona diplomatik. Dari hubungan diplomatik normal dengan Cina pada bulan Oktober 1999 ke DPRK dan Singapura, juga dilakukan penandatanganan perjanjian investasi dan kerjasama komersial pada bulan Desember 2008.

   Singapura adalah negara demokrasi dengan sistem parlementer, tetapi tidak berarti bahwa warga negaranya memiliki hak yang sama, terutama jika warga ingin mengkritik pemerintah. Politik luar negeri Singapura ‘telah dikenal sebagai pemain paling agresif di arena diplomatik. Untuk memastikan keselamatan, mereka memiliki Kebijakan Pertahanan yang berhubungan dengan pertahanan diplomatik, militer dan ekonomi. Oleh karena itu mereka memiliki banyak pengaturan bilateral dan multilateral seperti Five Power Defence Arrangements, oleh karenanya Singapura memiliki hubungan politik yang kuat dengan Washington DC Amerika Serikat. Singapura telah menandatangani Memorandum of Understanding 1990, (memungkinkan akses AS untuk fasilitas Singapura di Paya Lebar Airbase dan dermaga Sembawang). Dan MOU telah diubah pada tahun 1999 untuk mengizinkan kapal-kapal AS untuk berlabuh di Changi Naval Base, yang selesai pada awal tahun 2001.

    Malaysia adalah Negara dengan sistem parlementer sebagai negara demokrasi. Kebijakan nasional untuk keamanan nasional tidak dapat dipisahkan antara stabilitas politik, keberhasilan ekonomi dan harmoni sosial. Malaysia memiliki sikap kebijakan luar negeri yang kukuh pada Nonblok. Malaysia menghindari memiliki pakta militer tetapi tumbuh dan mengembangkan keamanan bilateral serta hubungan pertahanan dengan mengejutkan Amerika Serikat dan Australia. Dr Mahathir juga inisiator Kaukus Ekonomi Asia Timur (EAEC) sebagai alternatif untuk forum APEC. Mereka telah aktif juga di ASEAN dan ARF.

   Thailand adalah negara demokrasi dengan sistem parlementer, tapi kudeta militer oleh Dewan Keamanan Nasional pada 19 September 2006 membuat Thailand di bawah junta militer dan Pada tanggal 23 Desember 2007, pemilihan umum kemudian diadakan dan kembali ke demokrasi namun  tidak ada kontribusi khusus untuk agenda internasional, mungkin karena Thailand masih sibuk dengan masalah politik dan domestik nasional nya. Namun secara geopolitik berbicara bahwa Thailand adalah memiliki posisi strategis  di benua Asia. Alasan ini membuat AS mendekati Thailand dengan US-Thai Special Logistic Aggreement pada tahun 1963   yang memungkinkan AS menggunakan wilayah mereka untuk mendukung upaya perang Vietnam AS.

   Indonesia adalah negara demokrasi dengan campuran sistem parlementer dan presidensial. Dengan pandangan kebijakan luar negeri yang Bebas Aktif membuat Indonesia tidak jelas akan berada di mana. Non terintegrasi kebijakan dan manajemen juga bagian dari masalah politik Indonesia. Masalah yang saling terkait saat ini meliputi: mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, mencegah terorisme, konsolidasi demokrasi setelah empat dekade otoritarianisme, melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan yang penuh dengan korupsi. Namun Indonesia masih memainkan peran strategis di kawasan Asia Pasifik, seperti kontribusi untuk APEC, ARF, ASEAN dan partisipasi aktif dalam Perang Global Melawan Teror di wilayah ini. Indonesia juga merupakan negara yang paling aktif di dunia yang berpartisipasi dalam misi Penjaga Perdamaian PBB. Geopolitik, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial adalah titik kuat untuk politik, namun kondisi Indonesia saat ini untuk politik luar negerinya masih mendukung kepentingan pemain besar karena masih lemah dalam sistem politik, ekonomi dan militer secara internal.

  Australia adalah negara demokrasi dengan sistem parlementer. Australia memiliki peran penting untuk mendukung kebijakan AS di kawasan Asia Pasific dan ini menciptakan ketegangan di wilayah tersebut, terutama dengan Indonesia (dalam masalah Timor Timur maupun penempatan pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin). Australia merasa bahwa semua ancaman kemungkinan besar akan datang melalui atau dari Indonesia sebagai halaman depan rumah mereka. Oleh karena itu Australia menjalin hubungan bilateral dan multilateral politik untuk mengantisipasi hal tersebut. Seperti Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) yang nilai $1 miliar selama lima tahun terhadap rekonstruksi dan pembangunan di Aceh dan daerah lain di Indonesia. Sedangkan kerjasama multilateral Australia adalah seperti ANZUS, APEC, East Asia Summit, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Selain masalah keamanan, Australia juga memiliki kepentingan dalam sumber daya mineral di Indonesia, Amerika Serikat dan China.(Mayor Mar Kakung Priyambodo, 2014.)

ISU LAUT CHINA SELATAN

Pekerjaan reklamasi di Beting Selatan Johnson di kepulauan Spratly, yang juga diklaim oleh Vietnam dan Filipina, telah berlangsung sejak Januari 2014, menurut laporan BBC yang diterbitkan 9 September.

"Jutaan ton batu dan pasir telah dikeruk dari dasar laut dan dipompa ke beting tersebut untuk membentuk sebuah pulau baru," katanya.

Laporan itu, yang terbit hanya beberapa hari setelah anggota Politbiro Vietnam Le Hong Anh dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk memulihkan hubungan bilateral menyusul perselisihan terkait rig minyak, telah mendorong Hanoi untuk mengajukan sebuah protes lagi ke Beijing. Tiongkok memindahkan rig ke lokasi yang berbeda di Laut Tiongkok Selatan pada bulan Juli.

"Setiap tindakan sepihak oleh negara-negara asing untuk mengubah status quo di Truong Sa [nama Vietnam untuk Spratly] adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Hai Binh pada sebuah konferensi pers di Hanoi.

Binh mengatakan Vietnam memiliki bukti sejarah dan hukum lengkap untuk membuktikan kedaulatannya atas kepulauan Spratly dan bahwa tindakan tersebut oleh Tiongkok bertentangan dengan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan [DOC] ASEAN-Tiongkok tahun.

"Tindakan tersebut meningkatkan ketegangan di kawasan itu," tambahnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan kegiatan negaranya di kepulauan Spratly [dikenal di Tiongkok sebagai Kepulauan Nansha] sepenuhnya dibenarkan karena pulau-pulau tersebut sepenuhnya berada dalam kedaulatan Tiongkok.

Tujuan reklamasi ini, Hua mengatakan, adalah "terutama untuk meningkatkan kehidupan dan kondisi kerja orang-orang yang ditugaskan di pulau-pulau ini."

Tiongkok membangun pangkalan militer, diplomat memperingatkan

Namun, seorang mantan diplomat Vietnam memperingatkan tindakan penguasaan terbaru Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ini bermakna lebih dari apa yang terlihat langsung.

Vo Anh Tuan, mantan Duta Besar Vietnam untuk PBB yang juga memimpin misi negosiasi Vietnam untuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 [UNCLOS], mengatakan Tiongkok tidak akan berhenti di Kepulauan Spratly tetapi akan memperluas ke daerah lain "dalam rangka mewujudkan dan menegaskan 9 garis putus-putus negeri itu."

"Setelah mereka mendirikan sebuah pangkalan udara di Gac Ma [Beting Selatan Johnson], Tiongkok kemungkinan akan mendirikan sebuah Zona Identifikasi Pertahanan Udara [ADIZ] di Laut Vietnam Timur [Laut Tiongkok Selatan]," kata Tuan, seraya menjelaskan bahwa langkah itu akan memberikan kendali maritim dan udara di seluruh laut kepada Tiongkok.

"Tiongkok telah menetapkan tujuan yang sangat konkret untuk dicapai di Laut Vietnam Timur. Negeri itu telah menetapkan peta jalan untuk menduduki laut dan melaksanakan rencana itu secara bertahap, tanpa mempedulikan kepentingan dan aspirasi negara-negara penuntut lainnya," kata Tuan kepada Tuoi Tre News dari Vietnam. "Tiongkok tidak ingin negara-negara lain berunding dengannya sebagai mitra, tetapi ingin memaksa negara lain untuk mengikuti aturan-aturannya sendiri. Itu adalah kebijakan yang sangat berbahaya.”

Hilangnya kepercayaan, kerugian utama dari perselisihan rig minyak, menurut para analis

Pengerahan rig minyak HYSY 981 yang didanai pemerintah Tiongkok dekat kepulauan Paracel, yang diklaim Vietnam terletak dalam zona ekonomi eksklusif [ZEE] Vietnam, menyebabkan keretakan besar antara kedua belah pihak pada bulan Mei.

Dalam perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berlangsung lebih dari satu bulan, kapal-kapal penegak hukum Tiongkok di sekitar rig sengaja menabrak dan menembakkan meriam air ke kapal-kapal Penjaga Pantai Vietnam dan kapal-kapal nelayan pada beberapa kesempatan, bahkan ketika pihak Vietnam memilih untuk menahan diri.

Serangan terhadap kapal-kapal Vietnam mengakibatkan ledakan kekerasan di seluruh Vietnam, di mana demonstran yang marah membakar lebih dari 300 perusahaan milik asing, termasuk 14 pabrik Tiongkok. Kerusuhan anti-Tiongkok menyebabkan Beijing mengevakuasi para pekerjanya dari Vietnam.

"Kerugian utama dari konfrontasi seputar pengerahan rig minyak adalah terkikisnya kepercayaan strategis antara Vietnam dan Tiongkok," menurut Carl Thayer, Profesor Emeritus di Universitas New South Wales. "Kepercayaan strategis hanya dapat dibangun selama jangka waktu yang panjang tetapi dapat dirusak dengan mudah. Jika Tiongkok dan Vietnam bekerja sama berdasarkan ketentuan UNCLOS, konfrontasi ini seharusnya bisa dicegah. "

Pada tanggal 15 Juli, sebulan lebih sebelum jadwal penyelesaian pekerjaan pengeboran HYSY 981, Tiongkok mengumumkan akan menarik anjungan minyak tersebut, dengan mengatakan program pengeboran telah selesai lebih awal dari yang diharapkan.

Dalam beberapa hari setelah penarikan rig minyak, Tiongkok dan Vietnam memasuki posisi menahan diri untuk tidak menimbulkan kerusakan. dan Le Hong Anh dari Vietnam terbang ke Beijing untuk berkunjung selama dua hari dengan tujuan tunggal meredakan ketegangan atas undangan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.

Selama pembicaraannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Anh meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan jalan keluar dari perselisihan secara jelas dan memerintahkan kementerian-kementerian mereka untuk secara ketat menerapkan "Persetujuan tentang prinsip-prinsip dasar pedoman penyelesaian masalah kelautan antara Vietnam dan Tiongkok."

Xi setuju untuk memulihkan dan mengembangkan hubungan bilateral, dengan mengatakan Tiongkok "selalu menekankan pentingnya membina hubungan dengan Vietnam."

Vietnam menuduh awak Tiongkok menyerang dan merampok nelayan

Pada tanggal 9 September, Vietnam menuduh bahwa awak kapal Tiongkok menyerang dan merampok nelayan Vietnam yang beroperasi di Laut Tiongkok Selatan pada tiga peristiwa yang berbeda bulan lalu. Vietnam menuntut penyelidikan atas insiden tersebut, selain kompensasi yang memadai bagi para nelayan.

Sekelompok kapal Tiongkok memblokir dan merampok dua kapal nelayan Vietnam pada tanggal 1 Agustus dan 14 Agustus, padahal kapal-kapal tersebut beroperasi di lepas pantai kepulauan Paracel, menurut Departemen Luar Negeri Vietnam.

Pada tanggal 15 Agustus, sebuah perahu nelayan Vietnam lain dicegat oleh dua kapal Tiongkok di sekitar tempat yang sama, kata kementerian pada 9 September, seraya menambahkan bahwa awak kapal Tiongkok memasuki kapal Vietnam dengan paksa, memukuli para nelayan, menghancurkan peralatan dan kemudian membawa kabur beberapa harta benda mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Binh mengatakan nota diplomatik protes telah diserahkan kepada perwakilan kedutaan Tiongkok di Hanoi.

Thayer melihat bahwa protes atau permintaan untuk penyelidikan tidak mendapatkan perhatian.

"Penelitian saya mengenai konfrontasi yang melibatkan kapal-kapal penegakan hukum sipil dan kapal-kapal nelayan dari tahun 2007 sampai sekarang, dengan satu pengecualian, tidak menunjukkan adanya contoh dimana negara itu menegur atau menghukum para kapten kapal-kapal ini karena bertindak di luar kewenangan mereka," kata Thayer.(berbagai sumber/APDF/K)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...