15 November 2019

Ini Solusi Agar Papua Tak Selamanya Dipinggirkan Dalam Rumah Besar NKRI

KONFRONTASI-Pemilu legislatif tahun 2019 di Papua dan Papua Barat, telah ditetapkan dan dilantik para wakil rakyat tersebut. Bekerja untuk mengawasi kebijakan, anggaran dan legislasi. Namun, aspek kebhinekaan sebagai pijakan memperkuat bangsa, jauh dari harapanmu.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjalankan nilai nilai keluruhanya. Indonesia terdiri dari berbagai bangsa. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Masing-masing bangsa itu tentu punya leluhur yang menjadi spirit hidup secara turun temurun. Itulah kebhinekaan. Keberagaman bukan perbedaan, tapi serat pemersatu bangsa. 

Keterwakilan rakyat di beberapa daerah yang telah menerapkan otonomi khusus "kekhususan" Papua, Papua Barat, tidak sesuai dengan semangat tersebut. Terutama daerah yang heterogen, putra putri daerah Papua justru minoritas dalam komposisi wakil rakyat.

Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, wakil rakyat Papua dan Papua Barat di daerah yang heterogen, telah dilantik dan sudah ditetapkan untuk menunggu pelantikan, antara lain: DPRD Kabupaten TIMIKA Papua (non Papua 12, Papua 13), DPRD Kabupaten Jayapura Papua (non Papua 15, Papua 10), DPRD Kota Jayapura Papua (Papua 12, Non Papua 28), DPRD Kabupaten Boven Digoel Papua (Papua 6, Non Papua 14), DPRD Kabupaten MERAUKE Papua (non Papua 24, Papua 6), DPRD SORONG KOTA Papua Barat (non papua 30, papua 6), DPRD Kabupaten NABIRE Papua (non papua 7, Papua 18), DPRD Kabupaten MANOKWARI Papua Barat (non Papua 13, Papua 12), DPR Provinsi PAPUA BARAT (non Papua 18, Papua 27)

Bayangkan, pengontrol kebijakan dan pembangunan di tanah leluhur orang Papua, bukan dikendalikan oleh orang Papua. Tapi malah minoritas.

Akibat dari sistem pemilu legislatif yang liberal dan ugal ugalan. Ugal ugalan lantaran mereka yang punya uang, mampu merebut kursi wakil rakyat tersebut, bukan perwakilan bangsa bangsa sebagaimana keberagaman bangsa Indonesia. 

Dewan Rakyat Papua (DRP) yang di gagas kaum muda mudi Papua pada musyawarah besar di Jogja, awal Agustus 2019, menawarkan solusi tersebut sebagai bentuk kebijakan restrukturisasi kelembagaan politik di Bumi Papua. Dengan skema, musyawarah mufakat sesuai sila ke 4 Pancasila. Kami menawarkan bobot kuota keterwakilan dari Jalur marga dan suku, lalu keterwakilan agama dan perempuan serta parpol. 

Kuota paling banyak DRP di isi oleh jalur utusan marga dan suku pemilik hak kesulungan di masing masing daerah administratif. Menyusul kuota DRP diisi oleh jalur marga dan suku asli yang bukan pemilik hak ulayat di kabupaten kota dan Provinsi. Kemudian jalur utusan agama dan perempuan. Terakhir, sisa kursi DRP diperebutkan oleh parpol melalui pemilu legislatif. 

Keterwakilan jalur suku dan marga, melakukan musyawarah mufakat untuk memilih sekaligus seleksi dari bawah. Bukan seperti selama ini kesbangpol ikut berperan menyeleksi, padahal seleksi leluhur sudah ada. Tapi tidak diakui dan dilibatkan. Dilakukan di rumah adat masing masing. Honai, kunume, tikar adat, para para adat atau nama lainnya sesuai suku atau marga. DRP ingin memastikan agar tidak ada orang Papua yang merasa tidak diwakilkan hak mereka. 

DRP menjadi jawaban untuk meniadakan ketidakadilan dalam keterwakilan rakyat, sekaligus mengatasi problem kecemburuan sosial yang makin meluas. Kami ingin agar negara benar benar mengakui nilai nilai Pancasila di Papua dan Papua Barat, yang selama ini terinjak injak bahkan diabaikan. Strategi kebudayaan orang Papua sebagai nilai luhur, justru kuat, melalui tawaran kelembagaan tersebut. Biarkan orang Papua berbicara tentang diri mereka di dalam rumah adat mereka, tanpa klaim sepihak atau intimidasi dan berbagai macam rekayasa suara rakyat. 

______________

Oleh: Arkilaus Baho, Deklarator DRP

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...