29 April 2017

Indonesia, Urutan Ketiga dan Reshuffle Jilid III: Catatan Muslim Arbi

Dalam pidato di depan peserta Hari Ulang Tahun ke 44 PDIP, Presiden Joko Widodo sebutkan Indonesia berada di urutan ke 3 dalam hal pertumbuhan ekonomi, setelah China dan India. Dalam kesempatan rapat antara Mentri Perdagangan dengan Para Importir Hortikultura Nasional, penulis bertanya kepada Mentri Perdagangan, Enggartiasto Lukita ttg sejumlah hal terkait Ekonomi, Pertanian dan Perdagangan. Di antara nya apakah benar Ekonomi kita mengalami pertumbuhan dan berada di posisi ketiga di bawah China dan India?

Penulis kemukakan sejumlah alasan, kalau Ekonomi Tumbuh dan berada di bawah China dan India, kenapa Utang Kita Numpuk, kenapa Menkeu seperti Panik dan putuskan kerjasama dengan JP Morgan? Presiden sudah teken Kenaikkan Pajak STNK dan BPKB, lalu di batalkan atau di tunda dan di ganti? Menko Maratim persilahkan Kelola 4000 Pulau dan boleh memberi nama sendiri? Pertanyaan penulis soal urutan ketiga tidak di jawab oleh Mendag, Enggar, dan hanya menjawab soal kenapa Menkeu putuskan huhungan kerjasama dengan JP Morgan, tentunya dengan bela Menkeu. Dalam tulisan ini, penulis hanya bertanya, bukan kah selama ini Pemerintah selalu gunakan pendapat JP Morgan dalam memberi status dan peringkat utang kita dan kita pun oke. Dan tidak masalah. Tapi ketika JP Morgan keluarkan riset dgn judul, "Trump Forces Tactical Changes", yang di tujukan pada Investor JP Morgan ttg Gejolak Pasar Keuangan Dunia terlebih di negara negara berkembang dan kita pun di turunkan pada tingkat, dari overweight ke underwright. Lalu pemutusan hubungan pun di lakukan oleh Menkeu. Karena pemerintah anggap penurunan status itu menggangu stabilitas keuangan. Kenapa kita cenderung klaim pertumbuhan dab berada pada urutan ketiga di China dan India? Sedangkan kondisi riil nya kita sangat ketar ketir dalam hal keuangan sehingga menaikkan sejumlah harga termasum BBM, mencabut subsidi listrik? Menaikkan pajak kendaraan bermotor dsb juga mau "melego" 4000 pulau kita kepada pihak Asing oleh Menko Maratim, Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan?

Lalu klaim pertumbuhan ekonomi itu seperti apa? Mendag, Enggar belum jawab pertanyaan penulis dan sehari hari Rakyat bergelut dalam kesulitan hidup seperti yang di dengar dan di rasakan dari suara2 teman pengusaha dan masyarakat kebanyakan. Bahkan untuk Harga Cabai saja semakin melambung. Tapi Presiden Jokowi beri solusi, "kalau cabe mahal tidak usah beli cabe rawit". Sebagai kepala Negara dan Pemerintah, Jokowi tidak beri solusi cerdas dalam urusan kenaikkan harga Cabe Rawit ini. Sehingga peringkat pertumbuhan Ekonomi di bawah China dan India itu cukup di patahkan oleh Harga Cabe Rawit. Soal posisi ketiga, ekonomi RI di bawah Cina dan India, di tengah ketidakstabilan ekonomi global belakangan ini perlu di cermati. Posisi hutang luar negeri sebesar Rp 4.155 triliun, defisit belanja negara Rp 330,2 triliun, penerimasn negara sebesar Rp 1.750,3 triliun, Belanja begara Rp 2.080,5 triliun. Akan menjadi tantangan ekonomi dan keunangan yang berat di tahun 2017 ini.

Dari sisi hutang pemerintah harus membayar cicilan hutang tahun lalu, dari Januari hingga pemerintah gelontorkan dana sebesar Rp 398,1 triliun. Jumlah uang bayar hutang dan cicilan itu setara dengan 36,8 persen dari total realisasi penerimaan negara. Karena penerimaan negara per september lalu adalah Rp 1.081,2 triliun. Kementrian keuangan di bawah komando Sri Mulyani, mantan direktur pelaksana bank dunia itu terlihat panik dan ambekan, kritik ekonom senior Dr Rizal Ramli. RR anggap Sri Mulyani tidak kreatif dan tidak lakukan terobosan.

Pendapat Rizal Ramli itu terkait pemutusan kerjasama pemerintah dengan JP Morgan. Bang Rizal yang berpengalaman jadi Menko di era Gus Dur anggap tindakan Sri Mulyani itu berlebihan. Terlihat Mantan Menkeu di Era SBY itu keteter juga. Jika situasi panik hadapi situasi ekonomi dan keuangan seperti ini bisa akibatkan fatal dalam tata kelola ekonomi nasional. Oleh karena melalui tulisan ini, penulis anggap Rizal Ramli terlihat lebih berpengalaman dan punya konsep atasi situasi ekonomi dan kekuangan, maka pantas RR bisa di tarik kembali ke Kabinet untuk benahi sektor keuangan nasional. Soal menempatkan kembali RR Kabinet adalah hal biasa, meski setelah direshuffle pada periode lalu. Bercermin pada kasus Ignatius Jonan dan Archandra Thahar, maka bisa saja RR dapat di tempatkan kembali di pos kementrian Keuangan pada Reshuffle Jilid III, nanti.

Depok, 14 Januari 2017

 Muslim Arbiadalah pengamat politik, mantan aktivis HMI

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...