10 December 2019

Hujan Datang, Banjir Pun Menyerang

Oleh: Fitri Suryani, S. Pd
Guru Asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Musim hujan tentu tak sedikit dinantikan oleh sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan atau tergantung pada pasokan air hujan untuk keberlangsungan hidup. Seperti persawahan yang mengandalkana air hujan (sawah tadah hujan). Tetapi apa jadinya jika hujan yang membawa berkah justru menjadi masalah bagi manusia.

Sebagaimana dampak banjir di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Konut) makin parah. Jumlah desa yang terendam terus bertambah. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe, dari 15 kecamatan terdampak banjir, ada 109 desa/kelurahan terendam. Parahnya, ada dua kecamatan terisolasi, yakni Asinua dan Latoma.

Kepala BPBD Konawe, Ameruddin menjelaskan selain lokasi banjir meluas, juga sudah tiga korban jiwa akibat tenggelam. Jumlah pengungsi bertambah  menjadi 4.095 jiwa. Dia menambahkan, rumah tergenang dan terdampak banjir sebanyak 3.252 KK. Dampak banjir juga meluluhlantahkan infrastruktur di Konawe (Kendaripos.co.id, 12/06/2019).

Adapun dari peristiwa banjir tersebut setidaknya yang menjadi pemicu terjadinya banjir yakni: Adanya curah hujan yang tinggi. Selain itu, ketidakmampuan tanah dalam menyerap air tersebut dikarenakan sudah jarang ditemukan lahan hijau atau lahan kosong. Sehingga air langsung masuk ke salurannya, sungai, danau, selokan. Air dalam jumlah yang banyak dan deras yang tidak bisa tertampung lagi oleh saluran-saluran tersebut pun menggenang dan mengakibatkan banjir.

Dari itu, penting bagi pembukaan pemukiman baru untuk memperhatikan komponen-komponen berkaitan dengan drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah. Tak ketinggalan mengatur syarat-syarat secara ketat tentang izin pembangunan bangunan.

Di samping itu, penebangan hutan secara liar menyebabkan hutan menjadi gundul. Karena dengan gundulnya hutan, maka akar pohon yang berfungsi sebagai penyerap air pun hilang. Pun maraknya illegal logging dari dulu hingga kini belum mampu diatasi, merupakan bentuk minimnya pengawasan terhadap hutan yang menjadi salah satu daerah resapan air.

Ditambah lagi banyaknya alih fungsi lahan yang semula merupakan hutan kini menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal itu pun diperparah dengan adanya penambangan yang sulit dipungkiri menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini merupakan salah satu bukti adanya kelonggaran hukum yang ada di negeri ini. Memberikan SDA negeri ini kepada pihak swasta, tanpa memperhatikan dampak besar yang ditimbulkan dari sekedar untung besar yang diperoleh baik dari pihak swasta ataupun negara.

Memang benar, sejatinya segala sesuatu yang terjadi di bumi merupakan ketetapan dari sang pencipta. Namun, tak dapat dipungkiri pula bahwa bencana yang melanda suatu wilayah ada andil dari manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Sementara itu, dalam sistem Islam kebijakan dalam mencegah terjadinya banjir tersebut di antaranya: Pertama, membangun berbagai bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dll. Kedua, memetakan berbagai daerah rendah yang rawan genangan air dan selanjutnya mengeluarkan kebijakan melarang membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Ketiga, membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase untuk mengurangi/ memecah penumpukan volume air. Keempat, membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. 

Tak kalah penting yaitu adanya kebijakan tentang beberapa hal, yaitu: Pertama, membuat kebijakan tentang pembukaan pemukiman baru yang harus menyertakan variabel-variabel drainase, penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah. Kedua, mengatur syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Ketiga, menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam yang harus dilindungi. Keempat, menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan.

Dengan demikian, sulit menyelesaikan persoalan banjir secara tuntas jika tidak adanya kerja sama antara pihak masyarakat dan pemerintah. Terlebih pemerintah sebagai pihak berwenang yang memiliki andil besar dalam membuat kebijakan terhadap lingkungan agar terjaga dengan baik. Begitu pun memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi mereka yang merusak lingkungan. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...