21 July 2019

Harga BBM Naik: Mengapa Jusuf Kalla dan Para Pengusaha Ngotot Naikkan Harga BBM ?

Sejak sebelum dilantik resmi sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla diberbagai kesempatan telah mengindikasikan bahwa se-olah2  telah diputuskan bersama Jokowi bahwa BBM akan dinaikkan Rp 3000/liter. Bahkan pada akhir Oktober 2014 ramai diperkirakan orang bahwa BBM akan naik pada tanggal 1 November 2014, sehingga akibatnya banyak terjadi antrian di SPBU berbagai kota sehari sebelumnya. Kemudian juga selanjutnya terjadi spekulasi bahwa BBM akan naik pada bulan November ini juga.

Tapi dilain pihak belum lama ini Jokowi juga membantah bahwa BBM sudah diputuskan akan segera naik, tetapi masih dikaji lagi besaran kenaikannya.Hal ini menunjukkan bahwa JK lah yang ngotot menaikkan BBM  3000/liter dan telah fait accompli ( memojokkan, mendahului ) keputusan Jokowi. 

Mengapa JK demikian ngotot untuk menaikkan BBM 3000/liter tentu mempunyai latar belakang tersendiri. Memang benar bahwa subsidi BBM untuk APBN 2015 telah mencapai 276 T. Dan sangat wajar bila orang berpikir bahwa sebaiknya subsidi sebesar 276 T itu dihilangkan dan digunakan untuk membangun infrastruktur dll. Namun masalahnya adalah bagaimana caranya menghilangkannya, apakah hanya dengan menaikkan harga BBM sebesar 3000/liter atau dengan cara lain yang lebih cerdas tanpa menjadikan rakyat sebagai korban dari kenaikan BBM sebesar 3000/liter ?

Yang membela kenaikan BBM 3000/liter bahkan sampai mengajukan argumen yang manipulatif, yaitu bahwa subsidi BBM yang ratusan triliun itu sama dengan hanya membakar habis uang ratusan triliun

Tidak benar bahwa subsidi bbm yang ratusan triliun hanya dibakar dijalanan. BBM subsidi itulah yang menghantar 86,3 juta sepedamotor ketempat tujuannya untuk mencari nafkah, ke kantor,pasar,toko,kerumah rekanan,saudara, ke tempat rekreasi dll. dan pulang kembali ke rumah, hanya demi keuntungan yang sedikit dan mempertahankan hidup mereka. BBM subsidi itu juga yang menghantarkan 2,2 juta nelayan pergi melaut demi mempertahankan hidupnya. BBM subsidi itu juga yang bisa menggerakkan pompa2 air jutaan petani untuk mengairi sawahnya ,juga untuk sekedar mempertahankan hidupnya. BBM subsidi itu juga yang menjalankan 3 juta  angkutan umum termasuk bus2 antar kota dan antar propinsi dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya dan di-daerah2 diseluruh Indonesia, memindahkan jutaan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain,menjalankan kereta api, kapal2 antar pulau diseluruh wilayah Indonesia. Dan harus dicatat bahwa semua itu adalah kegiatan produktif dan yang menggerakkan perekonomian kita selama ini , bukannya hanya dibakar habis seperti yang dikampanyekan oleh para menteri ekonomi yang malas mikir diberbagai media nasional dan dibisikkan ke Jokowi.

Mengapa mereka itu begitu ngotot untuk menaikkan BBM 3000/liter ?  Karena bila BBM naik 3000/ liter, maka akan ada tambahan dana ratusan triliun/tahun di APBN yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan yang akan sangat menguntungkan pengusaha2 besar sekelas Jusuf Kalla,Sofyan Wanandi dkk. yang telah siap dengan  banyak perusahaan dan jaringannya untuk menerkamnya dan mendapatkan dagingnya dari proyek2 tersebut. Sementara itu pemerintahan Jokowi tidak mempersiapkan skema kebijakan pengembangan UMKM terkait dengan proyek2 besar infrastruktur tersebut agar tidak selalu berulang skema perusahaan besar mendapatkan dagingnya dan UMKM hanya mendapat tulang belulangnya saja sekedar untuk  mendapatkan keuntungan yang kecil dan mempertahankan hidupnya.

Pada waktu JK menjadi Wapres SBY 2004-2009, perusahaan2 keluarga Kalla juga mendapatkan banyak sekali proyek2 besar infrastruktur seperti jalan tol,pembangkit listrik,bandara dll. yang tentu sangat menguntungkan dan memperbesar pundi2 keluarga Kalla.

Yang mengherankan, ditengah ngototnya JK untuk menaikkan BBM 3000/liter, tidak pernah terdengar JK menekankan pemberantasan mafia minyak, pembangunan kilang minyak, pembangunan energi alternatif dan pembangunan transportasi publik yang merupakan paket strategis kebijakan menyeluruh soal energi.

JK menunjukkan didepan publik se-olah2 dominan, padahal kekuatan dan kontribusi politik JK saat ini jauh sekali berbeda dengan 2004 pada waktu menjadi Wapres SBY, yang waktu itu juga mampu mengambil alih Golkar menjadi Ketua Umumnya. Namun kekalahan 6-0 KIH dari KMP dari sejak UU MD3 s/d penguasaan Komisi2 DPR oleh KMP menunjukkan kekuatan

dan kontribusi politik JK kepada JKW sangat kecil bahkan mendekati nol. Bahkan demo2 penolakan2 bbm yang paling keras ada di Makassar, menunjukkan bahwa wibawa dan peranannya sebagai tokoh masyarakat Makassar pun sudah pupus. Dari semua itu menunjukkan bahwa posisi JK hanya " mendompleng " kekuasaan Jokowi.

Selain itu kenaikan BBM yang dipaksakan juga sama sekali tidak bisa dikompensasi dengan kartu2 KIS,KIP dan KKS . Kartu KIS baru mempunyai nilai uang apabila yang bersangkutan sakit. Apabila pemegangnya sedang sehat maka nilai kartu tersebut menjadi nol. KIP dan KKS mungkin hanya bisa mengkompensasi kenaikan biaya transportasi sekeluarga. Tetapi biaya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari yang melambung tinggi tidak mungkin diatasi dengan kartu2 tersebut. Sehingga terjadilah dengan yang dinamakan pemindahan subsidi BBM yang ratusan triliun dari APBN disebar menjadi beban hidup rakyat. Jadi tadinya yang memberi subsidi BBM ratusan triliun itu APBN, menjadi rakyatlah yang memberi subsidi BBM itu dengan cara menurunkan taraf hidupnya menjadi rentan miskin atau miskin sekali,mengurangi makannya, berhenti sekolah, dan mengurangi apapun yang bisa dikurangi. Sementara itu bermacam-macam janji subsidi ke sektor2 produktif maupun terbukanya lapangan kerja baru akibat adanya pembangunan infrastruktur, baru akan terjadi paling cepat 6 bulan sampai 1 tahun sesudah kenaikan BBM karena faktor perencanaan,birokrasi,tender2, sosialisasi dll.

Kenaikan harga BBM itu juga semakin tidak bermoral bila melihat turunnya harga minyak dunia yang tadinya $105 /barrel sekarang sudah dibawah $ 80/barrel dan ramalan 1 tahun kedepanpun masih akan disekitar $88/barrel. Namun semua itu terpulang kepada kepemimpinan Jokowi yang dikelilingi oleh pengusaha besar, birokrat2 yang mempunyai kepentingan dan menteri2 ekonomi yang malas mikir.

 

Ir. Abdulrachim K,  Aktivis/Pengamat, alumnus ITB

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...