23 October 2019

Habil Marati: Apakah Jokowi Boleh Menerima Pengurus Partai Komunis Cina di Istana Negara?

Oleh: Habil Marati

Setahu saya, Paham komunis dan marxisme sangat di larang disebarluaskan di seluruh indonesia, setiap warga negara Indonesia dilarang menganut komunis dan marxisme baik sembunyi sembunyi maupun terang terangan. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat negara termasuk president di larang keras menganut kedua paham tersebut. Ada Tiga alasan mengapa Komunis dan marxisme di larang di edarkan di Indonesia, pertama pengalaman sejarah kejahatan PKI di Indonesia, Kedua tidak sesuai dengan Pancasila, dan Ketiga, Bangsa Indonesia adalah masyarakat religius.

Dengan demikian, ketika President Jokowi pada bulan April 2016 menerima delegasi partai Komunis Cina yang di pimpin oleh Deputy luar Negri Partai Komunis Cina di Istana Negara,telah menabrak rambu rambu konstitusi yaitu TAP MPRS/ XXV/ 1966, TAP MPRS ini sangat tegas dan melarang keras kepada siapapun yang menyebarkan faham komunis, marxisme, atau menjalin kerja sama dengan idiologi komunisme dan Marxisme. President Jokowi menerima delegasi Deputy hubungan luar Negri Partai komunis Cina di Istana Negara menurut pandangan saya perlu di kaji apa kah  merupakan pelanggaran TAP MPRS/ XXV/1966 ?. Istana Negara adalah merupakan simbol negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, President Jokowi dengan alasan apapun tidak dibenarkan menerima dan menjalin hubungan dagang dan ekonomi dengan negara yang beridiologikan Komunis yang dinyatak sebagai faham terlarang di Indonesia. Investasi Cina maupun pinjaman Cina ke Indonesia tidak semata mata hanya ber motif ekonomi, tapi Cina juga memastikan bahwa Investasi yang mereka lakukan di Indonesia maupun pinjaman yang diberikan pada pemerintah Jokowi harus memilki efek idiologis Komunis.

Efek President Jokowi menerima deputy hubungan luar negri Partai komunis Cina di Istana Negara, Rakyat Indonesia bisa menafsirkan macam macam bisa saja Rakyat Indonesia berpikir bahwa Faham komunis dan marxis tidak lagi menjadi faham terlarang di Indonesia khususnya kalangan generasi muda  karena mereka melihat President Jokowi telah menerima secara resmi utusan Deputy hubungan luar negri Partai Komunis Cina di Istana Negara pula. Dan ini bisa menjadi pemicu kebangkitan dan rasa percaya diri pada kader kader PKI di Indonesia. Dan ini bisa kita lihat secara terang terangan para kader PKI mengibarkan simbol simbol PKI yang di klaim oleh Ripka Cipta Ning telah berjumlah 20 juta kader. Baru saja kita di kagetkan di malang muncul sebuah baliho besar bergambarkan mantan walikota malang dengan simbol Red Army yang merupakan tentara merah komunis. Untung saja Jokowi tidak jadi mengucapkan permintaan maaf pada kader kader PKI atas peristiwa 1965.

Saya ingin menyampaikan kebenaran kepada Jokowi, memang betul Pak Jokowi Semboyan negara kita itu adalah bhineka tunggal Ika, akan tetapi Pancasila itu tidak bisa berbhineka dengan Komunis, Pancasila itu tidak bisa berbhineka dengan Marxisme, Pancasila itu tidak bisa berbhineka dengan Yahudi. Demikian juga Pancasila itu tidak bisa menerima sila Ketuhanan Yang Mahasa Esa menjadi sila ke-5. Menerima Deputy Hubungan Luar Negri Partai Komunis Cina ke dalam Istana Negara bisa di kategorikan pelanggaran TAP MPRS / XXV/ 1966, tapi Ini membutuhkan kajian konstitusional.[***]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...