23 October 2018

Freeport Bikin Negara Jadi Merosot

Oleh: Bagas Kurniawan
Aliwa' Institute

Wacana Pemerintah ingin mengambil alih saham Freeport Indonesia makin memberikan hasil. Presiden Jokowi Dodo dalam akun twitternya menyatakan "sejumlah perjanjian lanjutan mengenai divestasi saham Freeport diteken kemarin di Jakarta. Akhir tahun 2018 ini, Insya Allah, Indonesia akan sepenuhnya menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Seluruh proses divestasi saham Freeport ini dilakukan secara transparan." (28/9)

Dengan penguasaan 51,23 persen saham yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia kedepan dengan hasil royalti dari Freeport akan menambah pemasukan APBN. Sehingga tidak ada alasan lagi yang mengatakan bahwa APBN jebol. Begitu seharusnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, juga memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Sesuaikah dengan kebutuhan dan pendapatan ?

Benarkan demikian ? Atau justru rakyat dalam menjalani kehidupan makin tidak karuan ? alias sulit menempuh dan berharap kepada arus pusaran sistem ekonomi liberal. Maka, perlu dilakukan sebuah perhitungan yang matang sehingga kekayaan milik rakyat dapat berdampak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

PT. Inalum Indonesia melalui kementrian ESDM Ignasius Jonan membuat suatu keputusan yang tentu harus bangga dengan di akuisisi saham Freeport untuk Indonesia. Karena hampir selama puluhan tahun Pemerintah hanya mempunyai saham yang tidak sampai 50 persen.

Divestasi Freeport bagi Indonesia memang sangat menguntungkan, tetapi bila divestasi itu dilakukan jauh sebelumnya, pasti akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Karena Freeport bisa dikatakan adalah tambang emas terbesar di dunia.

Peran Pemerintah

Seharusnya pemerintah tidak harus membayaran US$ 3,85 miliar. Pasalnya Freeport adalah murni milik tanah air Indonesia. Sebagai aset Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Dan akan berakhir pada tahun 2021. Jadi mengapa Pemerintah menginginkan divestasi tersebut ? Toh, tinggal menunggu beberapa tahun lagi kontrak karya dengan Freeport berakhir ?

Dengan tindakan Pemerintah melakukan hal itu, justru membuat para pakar politik hingga ekonomi mempertanyakan, ada apa ? Apakah ada kepentingan antara PT. Inalum Indonesia dengan Pemerintah ? Atau ada deal-deal politik menjelang tahun politik 2019 ? Semuanya bisa saja terjadi.

Untuk selanjutnya, dengan divestasi 51,23 persen apakah semuanya itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat ? Atau rakyat Papua bisa terjamin tercukupinya kebutuhan hidupnya ? Nyatanya sampai saat ini rakyat Papua masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Jadi Freeport untuk siapa ?

Alih-alih pemerintah bisa memberikan kelebihan bagi rakyatnya, yang terjadi rakyat Indonesia dengan banyaknya sumber daya alam tetap tidak bisa menikmati secara langsung.

Begitulah ketika sistem politik Demokrasi dan sistem ekonomi Kapitalis tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Yang terjadi justru mensejahterakan para pemilik modal dan orang-orang yang duduk disekitar. Jadi Freeport bikin negara merosot atau tambah rakyat melarat ?

Wallahu a'lam.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...