22 August 2019

Fatwa Politik Mencegah Perpecahan Bangsa akibat Pemilu Paling Buruk dan Kegagalan KPU

 “GERAAAK Indonesia”  (Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni dan Aktivis Kampus  Indonesia)

BERSAMA PARA TOKOH BANGSA.

MENYUARAKAN , KEBENARAN DAN PENEGAKAN KEADILAN, SERTA MENGUTUK SEMUA FENOMENA IMMORAL PADA PEMILU 2019.

YANG AKAN DISAMPAIKAN DIHADAPAN MPR DAN DPR RI PADA HARI RABU TANGGAL 8 MEI 2019.*

MENCERMATI SITUASI YANG BERKEMBANG SEBELUM DAN PASCA PEMILU 2019:

1. Dinamika Konstelasi Politik telah menjadi stereotype  kesewenangan yang sarat dengan nuansa kecurangan pada Pemilu ini. Sebab, ada diskursus pengendalian seluruh institusi hukum di negeri ini hanya demi kepentingan sepihak saja. Sehingga institusi hukum terkesan hanya sebagai alat melegatimasi tindakan represif sesuai ukuran kebenaran sepihak, diatas kepentingan publik. Sehingga, diskursus itu lebih dirasakan sebagai proses pemberangusan hak-hak rakyat bangsa ini. Dan yang pada gilirannya telah menyandera keadilan dalam alam demokrasi yg baru 1,5 dekade kita nikmati.

2. Keadaan semakin genting. Aparat hukum yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, yang seharusnya melayani dan melindungi dan jauh dari tindak dan sikap sebagai “penguasa”. Kenyataannya, terkesan kehilangan nilai-nilai “Vigilant Quiescant” (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

KAUKUS KEBANGSAAN,  MENYIMPULKAN BAHWA :

1. Ditemukan dan telah beredarnya Banyak Audio, Foto dan Video Kecurangan Pemilu 2019.

2. Ada 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15,4% dari total 477.021 TPS yang ditemukan oleh relawan BPN.

3. Meninggalnya 474 petugas KPPS, setelah melaksanakan tugas. Tidak dapat dikatakan sebagai hal yang kebetulan. Justeru menggelitik kecerdasan emosional kami untuk mencari tahu fenomena yang anomaly itu. Dan bukan tidak mungkin adanya upaya sistemetis dan massive menghilangkan nyawa petugas KPPS tersebut demi menghilangkan jejak kecurangan.

4. Banyak Kotak Suara yang dibakar / Dibobol. Baik di dalam negeri maupun Di luar negeri.

Semua Hal tersebut diatas adalah FAKTA, yang patut menjadi alat bukti permulaan yang  Cukup,  atas dugaan Kecurangan Pemilu 2019.

Oleh Karena itu :

1. Tidak dapat dihindari bahwa KPU, BAWASLU dianggap sebagai actor lapangan yang terlihat kasat mata diduga kuat menjadi bagian integral dari Kecurangan yang Terstruktur, Massive dan Sistematis, pada pemilu 2019. Walupun, tidak dapat disembunyikan lagi bahwa aktor intelektualnya adalah penguasa Negeri ini.

2. Kecurangan Pemilu ini akan memicu ketegangan sosial dan akan terus bergerak ke titik puncak intoleransi, akibat ulah penjahat demokrasi negeri ini, yang akan mendorong terjadinya  "Law of Diminishing Return". Yaitu, akan berputar arah ke titik awal sebelum tahun 1945 ketika kita masih di jajah. Efeknya sangat destruktif, sebagaimana opini dan spekulasi-spekulasi yang beredar di group sosial media. Dimana, mereka semua mengkhawatirkan bahwa muaranya berpotensi pada Kekacauan dan instabilitas sosial, politik dan ekonomi.

3. Harus ada upaya kongkrit, agar rakyat tidak menjadi korban, jika terjadi benturan politik, yang bermuara pada kekacauan destruktif. Meskipun demikian, kami yakin bahwa Allah SWT, tidak akan membiarkan rakyat bangsa ini sendiri berjuang menghadapi penguasa yang otoriter dan represif.

4. Kita tidak akan biarkan rakyat bangsa ini terus menerus kehilangan tempat untuk mengadu mencari keadilannya, akibat institusi hukum negara ini telah tersandera oleh penguasa yang otoriter dan represif.

SEHUBUNGAN DENGAN   HAL TERSEBUT DIATAS,

KAMI MENYAMPAIKAN “FATWA POLITIK” INI, KEPADA PEMERINTAH DAN KPU, ANTARA LAIN :

1. Meminta Pemerintah dan KPU agar menghentikan proses penghitungan suara dan TIDAK Mengumumkan hasil Pemilu 2019 secara sepihak. Sebab, KPU telah GAGAL menjalankan tugas KPU yg seharusnya menjaga NETRALITAS, JUJUR dan ADIL.

2. Mengganti para petugas KPU dan Menon-aktifkan Paslon 01 sebagai Penyelenggara Negara. Dan sesuai konstitusi tugas kenegaraan wajib diserahkan kepada Wakil Presiden RI, untuk menjalankan tugas negara dan memimpin investigasi kecurangan KPU. Sampai dilantiknya President RI yang definitive.

3. Seruan ini, demi menjaga martabat bangsa dan mencegah kekacauan sosial yang akan mengarah pada perpecahan bangsa. Yang pada gilirannya akan dapat merugikan rakyat bangsa keseluruhan.

4. Namun, apabila seruan ini tidak di indahkan maka, semua konsekwensi benturan sosial yang berpotensi kuat untuk terjadi, akan menjadi tanggungjawab Penyelenggara Pemerintahan dan KPU, di hadapan Mahkamah Rakyat negeri ini.
Selanjutnya, akan kami ajukan kehadapan "Mahkamah Internasional". Sebab, patut diduga bahwa skandal politik pada Pemilu ini adalah kecurangan yang paling brutal sepanjang sejarah Demokrasi dan akan menjadi catatan sejarah  kejahatan Demokrasi pertama di dunia

(para warga/netizen)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...