22 November 2019

Djarum Foundation vs KPAI: Ketika Audisi Berbau “Tembakau” Dikritik

Oleh :  Mila Haniif
Pegiat Literasi Lit-Taghyir

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan tanggapan mengenai keputusan PB Djarum menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis yang rutin diadakan setiap tahun.  Salah satu perusahaan rokok ini memutuskan audisi tahun 2019 menjadi yang terakhir kalinya diselenggarakan. Direktur Djarum Foundation, Yoppy Rosimin menyatakan, “ Tahun ini merupakan tahun perpisahan dari kami. Tahun depan event audisi ditiadakan.” (7/9).  Keputusan ini diambil karena tudingan KPAI bahwa PB Djarum memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.

Komisioner KPAI Sitti Hikmawaty menegaskan pihaknya tak melarang proses audisi yang diselenggarakan Djarum Foundation melalui PB Djarum.  “Perlu ditegaskan rekrutmen ini dalam bentuk audisi tidak kami larang,” kata Sitti.  Ia menjelaskan, yang diprotes  adalah proses yang dianggap mengeksploitasi anak secara terselubung dan ini harus dihentikan.  (kompas.com)

Menanggapi keputusan PB Djarum itu, jagad maya terutama Twitter pun ramai. Bahkan #KPAI menjadi trending topic Twitter Indonesia, Minggu (8/9) siang warganet memberikan beragam respons. “Terima kasih @KPAI_official dan @lenteraanak_ semoga kalian bersama Pemerintah (@KEMEPORA_RI) bisa menghasilkan bibit-bibit unggul bulutangkis Indonesia ke depannya dan semoga ini bukan awal dari kehancuran bulutangkis di Indonesia. Terima kasih untuk @PBDjarum atas dedikasinya,” demikian tulis salah satu akun.   Netizen berpolemik antara yang mendukung sikap KPAI dan yang khawatir pembinaan potensi anak bangsa akan macet karena kasus ini.  Bahkan saking panasnya ada yang pasang tagar #BubarkanKPAI

Sebelumnya, pihak Djarum menyatakan telah mengajukan jalan tengah untuk masalah ini kepada KPAI, yakni dengan meniadakan nama Djarum pada jersey dan nama event bulu tangkis. Namun, usulan itu tidak diterima oleh KPAI.

Antara cukai dan bahaya produk tembakau

“Merokok membunuhmu”, lafaz ini tertulis jelas di bungkus rokok.  Walaupun begitu perokok di Indonesia tetaplah tinggi,  bahkan cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.  Data Riskesdas 2018 menunjukkan jumlah perokok di atas 15 tahun sebanyak 33,8 %. Dari jumlah tersebut 62,9 % merupakan perokok laki-laki dan 4,8% perokok permpuan.  “Meskipun pemerintah telah mengatur peringatan bahaya merokok serta mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, tetapi hal ini tidak memberikan dampak signifikan bagi perokok,” kata Prof. Yayi Suryo Prabandari, M.Si.,PhD.  (ugm.ac.id

Peningkatan jumlah perokok ini dibarengi dengan peningkatan proporsi penyakit akibat konsumsi rokok. Beberapa diantaranya hipertensi, stroke, diabetes, jantung, dan kanker.  Tentu saja ini berpengaruh dalam peningkatan beban negara mengurus kesehatan publik. Bahkan -katanya- BPJS kesehatan mengalami defisit  hingga 16,5 triliun di tahun 2018 (dan diramal bakal terus membengkak menjadi Rp28,5 triliun pada 2019) akibat banyaknya jumlah peserta yang sakit.  Pemerintah pun mulai melirik dana bagi hasil cukai tembakau guna menambal defisit ini.  “Kebijakan harga rokok seharusnya mahal sehingga cukai industri rokok naik juga. Pajak rokok ini bisa digunakan tidak hanya untuk program kuratif saja, tetapi untuk pencegahan,” kata Guru Besar di UGM tersebut.  Seperti di Thailand, pajak rokok dan minuman alkohol dialokasikan untuk Badan Promosi Kesehatan, yang memberikan program promosi dan preventif. 

Keputusan pemerintah beberapa tahun belakangan terkait cukai rokok rata-rata 10,5 persen telah membuat harga rokok tidak berubah, yang berarti sangat terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat yaitu sekitar Rp12.600 hingga Rp23 ribu.  Legislator,  Eva Sundari mengatakan keputusan tersebut sudah adil terhadap industri tembakau dan itikad untuk melindungi masyarakat rentan terhadap efek kesehatan tembakau.  Menurut Eva, Presiden Jokowi juga memberi respons yang tepat pada aspirasi industri, terutama kalangan menengah ke bawah dan petani tembakau yang selama ini tertekan oleh kebijakan cukai yang cukup progresif.  (aa.com.tr)

Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menekan  peredaran rokok ilegal, yang lagi-lagi akibat kenaikan cukai. Bahkan karena kebijakan cukai yang progresif sebelumnya,  jumlah produksi dan pemain di industri tembakau terus berkurang, Jumlah pabrik rokok turun sekitar 80,83 persen dari 2.540 pabrik pada 2011 menjadi tinggal 487 pabrik pada 2017.

Bagai buah simalakama, membiarkan produksi rokok dan mendapat cukai darinya.  Tapi negri +62 menuai peningkatan pengguna rokok dan memperburuk kesehatan masyarakat.   Tapi mematikan perusahaan rokok, negara justru akan kehilangan cukai potensial untuk mengisi kas negara.   Apalagi hampir semua perusahaan rokok dan perusahaan lainnya wajib juga melakukan CSR. 

Apa itu CSR? CSR atau Corporate Sosial Responbility secara sederhananya, adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab sosial dan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri.  Dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungn, memberikan beasiswa pendidikan kepada yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat

CSR pertama kali didefinisikan oleh ahli ekonomi, Howard R. Bowen pada tahun 1953. Menurut Bowen dalam bukunya yang berjudul Responsibilities of the Businessman, CSR merupakan sebuah kewajiban pengusaha untuk bertanggung jawab atas kebijakan, membuat keputusan dan tindakan bisnis agar sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai di masyarakat. Pemikiran Bowen dalam buku tersebut dipandang berbagai kalangan sebagai pondasi dalam studi CSR. (sahabatnesia.com).

Inilah yang dilakukan PT Djarum sebagai sebuah perusahaan yang terbebani taklif CSR.  Termasuk dalam memberikan beasiswa bagi anak bangsa.   Tapi harus dicatat bahwa perusahaan tentu tak mau “asal keluar uang” alias tak mau rugi. Pakar Bisnis dan Marketing yang juga Managing Partners Inventure, Yuswohady menilai, guyuran pembelaan dari sebagian besar warganet atas respons keputusan berhentinya proses seleksi bulu tangkis itu merupakan buah dari keberhasilan program CSR PT Djarum. Sebab menurutnya, program CSR itu dirancang untuk membangun persepsi positif ihwal suatu merek.

"CSR Djarum itu telah berhasil membangun persepsi bahwa coorporate citizen yang bagus begitu. Ketika warganet membela Djarum itu berarti branding-nya berhasil. Sehingga seolah-olah warganet enggak mau tahu kalau Djarum punya bisnis rokok yang punya dampak merusak kesehatan," katanya saat dihubungi Alinea.id, Senin (9/9).

Model bisnis perusahaan rokok mempunyai dua sisi. Sisi pertama, bisnis rokok perusahaan konglomerat Indonesia itu dapat berdampak buruk akan kesehatan. Namun di sisi lain, program CSR PB Djarum mencitrakan bahwa perusahaan rokok tersebut berkontribusi besar bagi negeri dengan cara menciptakan atlet muda pebulu tangkis bertalenta.

Apalagi kita sudah maklum, memang perusahaan rokok tak boleh iklan vulgar (adegan merokok). Maka harus dengan cara lain, salah satunya dengan membantu berbagai hal seperti olah raga atau lingkungan. Tetapi perisitiwa ini menunjukan bahwa dengan kegiatan branding melalui CSR itu lebih powerfull mempengaruhi publik, sehingga nama Djarum jadi positif, dan orang kemudian agak lupa sisi negatif bisnis rokok si perusahaan.

Model branding rokok lintingan PT Djarum melalui program CSR-nya ini telah melekat di publik. Jangan heran, sejak ada PB Djarum pada 1974, program tersebut telah berhasil melahirkan pebulu tangkis prosfesional. See, ada Liem Swie King hingga Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Tantowi Ahmad.  Meski sudah melekat pada publik, Yuswohady menilai jika PT Djarum dapat mengamini tuntutan KPAI, ketenaran brand rokok kretek itu tetap dapat mempertahankan persepsi positif publik.  "Nama Djarum itu kan identik dengan rokok. Kita semua kan sudah ngerti bahwa kontribusi Djarum dalam mengembangkan olah raga itu sudah ngerti. Jadi tanpa ada nama dan logonya pun kita tahu. Dan jika Djarum betul-betul punya responsibility yang tulus artinya bukan dalam rangka branding ya sudah lakukan saja," ucapnya. (Alinea.id, 10/9)

Inilah paradoks-nya negara yang menargetkan warganya agar hidup sehat, rajin olahraga, dan berprestasi… bla bla bla.  Tapi selalu kurang anggaran, ujung-ujungnya mengandalkan para kapitalis, sang pemilik modal. Di mana-mana ya, serba salah jadinya. Lalu harus bagaimana?

Negara Kapitalis : Abai kepentingan publik?

Nampak negara +62 masih setengah hati mengurus pembinaan potensi generasi. Lihat saja, bagaimana pendanaan tidak full di-handle negara. Malah justru melibatkan dan cenderung dibebankan kepada swasta.  Lebih tragis lagi, jka perusahaan itu memproduksi barang yang justru-diduga kuat-  berbahaya bagi kesehatan.  (hukum merokok sendiri sebenarnya khilafiyah, tapi bahayanya sudah diteliti secara ilmiah).

Terkait 'tuduhan' soal promo terselubung merokok, ini bisa diperdebatkan.  Tapi sikap menteri olahraga -sebagai wakil pemerintah- yang justru berdiri di pihak pengusaha bukannya mencari jalan terbaik atau perlu berpikir jernih terkait mengoptimalkan peran pemerintah agar tak bergantung kepada swasta. Justru ini membuat penulis miris.

Fakta negara kapitalis ya begini.  Pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan negara (bukan demi rakyat lho ya), justru memelihara kondisi seperti ini. Memalak alias meminta cukai dari para kapitalis dan rakyat, lalu menekan juga agar perusahaan menjalankan CSR. Memang anggaran negara terkait olahraga sedikit?  Lalu bagaimana SDM bisa meningkat kualitasnya kalau biaya pelatihan mandiri juga mahal?

Sebenarnya, Komisi X DPR RI bersama Menpora telah bersepakat anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019 sebesar Rp 1,9 triliun.   "Saya kira kita akan memaksimalkan anggaran  itu untuk program-program prioritas. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi Kemenpora untuk bisa meyakinkan pihak swasta, karena beberapa kegiatan mestinya bergandengan tangan dengan pihak swasta dengan sponsor.  Termasuk di bidang pemuda, dengan anggaran terbatas, bagaimana yakinkan partisipasi masyarakat," ujar Imam Nahrawi. (detik.com)

Jadi sistem Kapitalis di negri ini memang tidak didesain untuk perduli masalah kebutuhan masyarakat termasuk pembinaan generasi.  Mereka tidak akan suport kecuali demi “gengsi”  dan prestise. Tak sedikit kasus atlet yang tak didukung pemerintah, pas dia berprestasi di kancah dunia baru diaku sebagai pembawa harum nama bangsa.  Selama ini pemerintah kemana? Sepertinya sibuk memikirkan infrastruktur plus pindahan ke Kalimantan ? Entahlah.

Harusnya negara  tampil dengan full kekuatan, agar persoalan begini tak muncul.   Tak akan terjadi paradoks antara kebijakan yang satu dengan yang lain. Kalau memang dampaknya mudhorot untuk publik, tinggalkan dengan tegas. Jangan malah pura-pura tak tau dampak suatu produk atau jasa (misal miras dll), dengan alasan cukainya lumayan.  Mungkin bisa kita coba lirik sistem alternatif yang peduli kepentingan publik, yaitu  sistem Islam.

Sistem Islam (Khilafah) akan menerapkan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Bagaimana dengan pembinaan dan pendidikan generasi ?  Karena merupakan kewajiban negara memenuhinya secara mutlak, maka anggaran untuk itu harus diupayakan semaksimal mungkin dari kas negara.  Bisa berasal dari pengelolaan SDA , atau dari sumber kas negara yang lain seperti jizyah dan ghanimah. Bukan dengan memalak rakyat atau menyerahkan SDA ke swasta. Sehingga pemerintah akan mampu mengemban amanah kekuasaan dan pelayanan publik dengan paripurna.  Serta jauh dari tekanan para kapitalis, pemilik modal.

Nabiyullah Saw telah bersabda :  “Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya” (HR Muslim). Wallahu’alam[]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...