16 October 2019

Dilema Pilkada (Tidak) Langsung

 Presiden SBY melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM mengusulkan RUU Pilkada ke DPR RI pada 15 Desember 2011. Karena satu dan lain hal, pembahasannya sempat terbengkalai dan belakangan ini dibahas kembali. Belakangan, polemik RUU Pilkada kian memanas seiring dengan munculnya wacana mengembalikan pemilihan melalui DPRD.

Sejumlah debat-debat publik dan protes di kalangan akar rumput bermunculan dengan berpijak pada dua argumen yang saling berlawanan satu sama lain. Pertama, argumen yang pro terhadap Pilkada langsung—dipilih oleh rakyat; dan kedua argumen yang anti Pilkada langsung—dipilih melalui DPRD.

Argumen pertama merujuk pada hilangnya hak-hak masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan bila Pilkada langsung ditiadakan. Dan hal itu hanya meneguhkan oligarki partai politik di mana calon Gubernur, Bupati dan Walikota bisa ditentukan dari pusat (Jakarta). Dengan demikian, pola ini dianggap tak akan menghasilkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, tetapi dekat dengan DPRD dan orang-orang partai di tingkat pusat.

 

Argumen kedua berpijak pada carut-marut Pilkada langsung yang selama ini memunculkan konflik dan korupsi. Data yang dihimpun oleh sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pilkada langsung memakan ongkos yang sangat mahal tidak hanya dalam soal biaya, tetapi juga solidaritas sosial antar pendukung menjadi pecah dan korbannya sudah banyak sekali. Realitas ini semakin menyeramkan ketika kasus korupsi menjerat ratusan Kepala Daerah gara-gara ingin mengembalikan modal yang dikeluarkan saat Pilkada.

 

Pada dua pokok argumen inilah dilema muncul: ke mana pilihan harus diarahkan?  Karena kedua argumen tersebut memiliki plus-minusnya masing-masing.

 

Reformasi tak terkendali

Bila kita refleksi ke belakang, Pilkada secara langsung bisa dikatakan capaian reformasi yang ”tak terkendali.” Disebut demikian karena Pilkada langsung diberlakukan di seluruh tempat dan wilayah tanpa mempertimbangkan aspek lokalnya. Karena itu keberhasilannya pun masih sangat terbatas dan bergantung pada kesiapan aspek-aspek di tingkat lokal. Banyak sekali data yang memperkuat argumen ini.

Pilkada langsung adalah eksperimen demokrasi liberal di mana para penganjurnya berharap akan muncul kekuatan politik masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Meski tujuan Pilkada langsung baik, yaitu untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal, namun masih banyak kelemahannya karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Akan tetapi niat baik saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Niat baik tanpa pemahaman yang baik justru bisa membawa malapetaka yang lebih gawat. Celakanya, kenyataan seperti itulah yang diperagakan oleh banyak Pilkada langsung selama ini.

Di satu sisi, Pilkada langsung dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan mempersempit praktek money politics (politik uang). Tapi di sisi lain, karena tanpa pemahaman yang memadai, Pilkada langsung malah memperluas praktek politik uang dan meneguhkan kembali konflik identitas di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, biaya Pilkada langsung yang sangat mahal justru menjadi penyubang terbanyak pada tumbuh suburnya korupsi di tingkat lokal.

Karena itu, pada beberapa level, capain reformasi kita dalam konteks Pilkada langsung, bukan hanya “reformasi”, tapi justru “revolusi” yang tak terkendali. Hal itu terbukti dengan produk Pilkada langsung yang secara serempak diberlakukan di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan kapasitas lokal. Padahal, untuk negara-negara maju saja, seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang dan Korea Selatan misalnya, masih melihat kapasitas lokalnya. Jadi, ada tempat-tempat tertentu di sana yang pemilihan kepala daerahnya dilakukan secara langsung, namun ada pula yang dipilih tidak secara langsung—melalui Dewan Kota, atau sejenis DPRD di Indonesia.

 

Sementara di negeri ini, mulai dari ujung timur Irian Jaya yang baru keluar dari semangat tribalisme hingga ujung barat Nanggoroe Aceh Darussalam yang baru keluar dari konflik akut juga diberlakukan Pilkada langsung. Alhasil, Pilkada langsung tidak hanya melahirkan korupsi, tetapi juga meneguhkan kembali konflik dan semangat tribalisme. Di daerah-daerah seperti Papua, Pilkada langsung malah menumbuhkan kembali identitas politik antarsuku, yang pada dasarnya bertentangan dengan cita-cita dan semangat baru; bahkan mengulang seluruh sejarah perjuangan para misionari yang berusaha menghapus ketegangan antarsuku berabad-abad lamanya.

 

Menimbang kapasitas lokal

Atas dasar itu pula, di dalam demokrasi juga tidak ada pilihan yang one send for all, yaitu satu pilihan yang diberlakukan untuk semua. Dalam konteks Pilkada langsung, tidak serta-merta harus diberlakukan untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kapasitas lokal. Mentang-mentang ada Pilkada langsung, maka di seluruh tempat dan wilayah harus Pilkada langsung juga?

Menengahi polemik argumentasi dua kutub di atas yang kian hari kian memanas, Presiden SBY sebagai pengusul RUU Pilkada datang dengan ide mempertahankan Pilkada langsung dengan sejumlah revisi yang layak dipertimbangkan. Beberapa idenya antara lain: 1) Setuju Pilkada langsung dengan catatan ada penegasan secara eksplisit dalam UU Pilkada terkait kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pendukung, maka yang kena delik hukum adalah calon yang didukungnya. 2) Terkait money politics harus tercantum jelas sebagai delik pelanggaran yang dibebankan kepada calon yang didukung. 3) Varian tawaran SBY Gubernur dipilih DPRD, Bupati/Wali Kota dipilih secara langsung karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara Gubernur dipilih melalui DPRD mengingat kapasitasnya berada dalam posisi antara: penyambung pusat ke daerah sekaligus penyambung daerah ke pusat.

Tawaran ini merupakan terobosan yang baik dalam menutup kelemahan Pilkada langsung. Khusus poin 1 dan 2 yang diajukan Presiden SBY, selama ini hal tersebut terlalu longgar sehingga setiap kekerasan dan money politics dalam Pilkada dianggap sebagai oknum yang bukan bagian dari calon. Bila ada kekerasan maupun money politics yang dilakukan oleh pendukung calon, hal tersebut langsung dilokalisir sebagai “oknum” dan bukan perintah dari Tim Kampanye atau Tim Sukses calon yang yang tercatat di KPU. Dengan ada penegasan secara eksplisit dalam UU Pilkada sebagaimana disusulkan Presiden SBY di atas, calon akan berpikir beribu-ribu kali untuk menggunakan kekerasan maupun money politics karena resiko yang akan diterima tidak tanggung-tanggung, yaitu didiskualifikasi dari pencalonan.  

 

Sedangkan varian usulan bahwa Gubernur dipilih DPRD dan Bupati/Wali Kota tetap dipilih langsung juga bisa dipertimbangkan. Seturut dengan itu, saya berpendapat, yang paling tepat dilakukan dalam Pilkada ini adalah mempertimbangkan kapasitas lokal. Jika beberapa tempat belum punya kapasitas yang memadai untuk melakukan Pilkada langsung—dengan berbagai alasan, terutama menyangkut konflik identitas-horizontal dan korupsi—seperti di Ambon, Maluku, Irian Jaya dan bebarapa daerah yang rawan konflik, maka Pilkada langsung tidak usah dilakukan. Dalam konteks ini, Pilkada melalui DPRD bisa menjadi alternatif, dengan catatan para wakil-wakil rakyat di tingkat lokal tetap membuka dan memperhatikan aspirasi rakyatnya.

Begitu juga sebaliknya. Jika di beberapa tempat kapasitasnya sudah memadai untuk melakukan Pilkada langsung, dan kemungkinan konfliknya sangat minimal, seperti di pulau Jawa dan juga tempat-tempat lain, maka Pilkada langsung bisa dilaksanakan. Dengan demikian, kita tidak lagi terjebak pada dilema argumentasi dua kutub di atas dan bisa melampuainya dengan mempertimbangkan kapasitas lokal disertai UU Pilkada yang ketat seperti diajukan Presiden SBY.

 

Sebagai epilog, kita harus jeli melihat dan menyadari pada konteks sejarah mana kita bermain. Pilihanya bukan soal menghapus Pilkada langsung atau melanjutkannya, tapi pada level historis mana kita berada dan kebutuhan apa yang harus segera dipenuhi terkait dengan Pilkada. Wallahu a’lam! 

 

Oleh Mohamad Nabil Bergiat di Kamura, Jakarta, Direktur Riset Freedom Foundation

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...