23 November 2019

Desakan FSP BUMN BERSATU Kepada KPK Untuk Segera Menetapkan Dua Direksi PLN Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi PLTU RIAU 1

Jakarta,  24  Mei 2019.
No. Ref : Surat Terbuka Untuk KPK _____
 
Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
d/a Gedung Merah Putih, Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta Selatan, 12950.
 
HAL: PERMOHONAN TINDAK LANJUT UNTUK MENETAP TSK ( TERSANGKA) BARU PADA KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP RIAU I
 
Dengan hormat,
Untuk dan atas nama FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN BERSATU (FSP BUMN BERSATU), perkenankan kami menyampaikan perihal pokok tersebut di atas sebagai berikut:
 
1. Bahwa sehubungan dengan adanya upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Direktur Utama (nonaktif) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), Sofyan Basir, selaku Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau I, kami menilai langkah hukum tersebut tidak tepat, karena KPK telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur dan telah memiliki sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehinga penetapan Tersangka oleh KPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 
2. Bahwa kami mendukung KPK untuk tetap melawan dan menyanggah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengharapkan agar KPK tidak memberikan ruang ataupun celah sedikitpun terhadap Tersangka yang menyalahgunakan pranata praperadilan untuk lolos dari jeratan hukum;
 
3. Bahwa terhadap penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau I, selama ini para pekerja di BUMN bersama masyarakat telah mengikuti perkembangan terhadap penyidikan perkara tersebut, termasuk adanya pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero), Nicke Widyawati, sehubungan dengan kedudukanya selama menjabat jabatan tersebut. Salah satu kewenangan yang ditelisik penyidik lebih adalah mengenai perencanaan proyek PLTU Riau-I. Adapun Nicke saat ini menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
 
4. Bahwa Sofyan Basir diduga menerima janji fee proyek dengan nilai yang sama dengan Eni M. Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Sofyan Basir diduga memerintahkan salah satu direktur di PLN guna segera merealisasikan power purchase agreement (PPA) antara PT PLN, Blackgold Natural Resources Ltd. dan CHEC selaku investor. Tak hanya itu, Sofyan juga diduga meminta salah satu direkturnya untuk berhubungan langsung dengan Eni Saragih dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johannes B. Kotjo. KPK juga menyangka Sofyan meminta direktur di PLN tersebut untuk memonitor terkait proyek tersebut lantaran ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1. Sofyan dijerat sebagai Tersangka dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 
5. Bahwa Pasal 56 KUHP Ayat (1) menjelaskan dipidana sebagai pembantu kejahatan bagi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Selanjutnya Pasal 56 Ayat (2) menyebutkan dipidana pula sebagai pembantu kejahatan terhadap mereka yang sengaja memberi kesemptan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan.
 
6. Bahwa kami memohon agar KPK menindak seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi PLTU Riau I tersebut untuk ditetapkan sebagai TSK ( TERSANGKA) dengan penuh keberanian, tanpa pandang bulu dan tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk agar segera menetapkan status tersangka apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan alat-alat bukti lain yang dapat memberikan keyakinan hakim dalam persidangan terhadap orang-orang yang diduga membantu kejahatan tersebut.
 
Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
 
Hormat kami,
FSP BUMN BERSATU
 
 
FX ARIEF POYUONO.SE
 
Ketua Umum 
Tembusan:
1. Yth. Presiden RI;
2. Yth. Ketua DPR RI;
3. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
5. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Yth. Jaksa Agung RI;
7. Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI;
8. Yth. Ketua Ombudsman RI;
9. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat RI;
10. Arsip.
Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...