19 April 2018

Denny Indrayana Terimakasih Pak Jokowi, Tetapi ... (Habis)

KONFRONTASI - Sebagai catatan tambahan, meskipun tidak langsung terkait Kapolri, proses penggantian Kabareskrim Komjen Suhardi Alius kepada dengan Komjen Budi Waseso juga harus dipaparkan di sini. Tidak sulit menyimpulkan bahwa pergantian mendadak tersebut adalah akibat dari gonjang-ganjing pencalonan Budi Gunawan yang bermasalah. Amat disayangkan, Presiden Jokowi akhirnya menyetujui proses tersebut, yang berpotensi memperumit koordinasi antara KPK dan Polri yang telah berjalan baik di era Komjen Suhardi. Jangan sampai pengangkatan Plt Kapolri dan Kabareskrim tersebut menjadi pintu masuk ketegangan baru antara KPK dan Polri.

Dengan catatan-catatan kritis demikian, sebaiknya Presiden Jokowi segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Langkah meminta persetujuan pengangkatan Plt Kapolri kepada DPR mengandung risiko, yaitu jika DPR menolaknya. Saya lebih memilih dan menyarankan, Presiden tidak hanya menunda pelantikan Budi Gunawan selaku Kapolri, tetapi secara tegas membatalkannya, lalu memulai lagi proses seleksi calon Kapolri dari awal. Kali ini libatkan secara penuh bukan hanya Kompolnas dan Mabes Polri, tetapi juga KPK dan PPATK. Pastikan semua proses berlangsung secara transparan, akuntabel dan benar.

Proses pemilihan Kapolri baru tersebut harus segera dilakukan. Tidak baik membiarkan institusi sepenting Polri dipimpin oleh Plt terlalu lama. Apalagi saat ini soliditas Polri dapat terganggu karena seakan-akan ada tiga orang bintang empat di mabes, yaitu: Jendral Sutarman yang baru akan pensiun di bulan Oktober, Plt Kapolri Badrodin Haiti dan Calon Kapolri Terpilih Budi Gunawan. Maka mempercepat proses terpilihnya Kapolri definitif adalah kewajiban Presiden Jokowi.

Itulah apresiasi, catatan-catatan kritis dan masukan saya. Semoga Presiden Jokowi, yang saya pilih dalam Pilpres 2014 lalu, terus dikaruniai kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini dan memilih Kapolri yang jelas-jelas bersih dari korupsi. Amin.

*) Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM . (Juft/Dtk)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...