16 June 2019

Demo Kecurangan Pilpres Harusnya Diapresiasi

Oleh: Radeya Irsyad

Benar kan apa kata Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU bermasalah! Buktinya, dua hari lalu, Kamis (16/5/2019), Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Situng.

Sejak awal Situng, BPN memang sudah mengungkap sejumlah kejanggalan, atau boleh dibilang kecurangan. Ada penggelembungan suara pada Situng, input data tanpa scan C1, juga algoritma angka yang tak sinkron. Namun, KPU sebagai lembaga pengadil pemilu kerap menepisnya. 

Mestinya KPU tak bersikap jemawa dan antikritik. Mengakui kesalahan sudah cukup. Namun yang terjadi malah mengulang kesalahan sama. Lucunya, reaksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf berlebihan. Muncullah label BPN menyebarkan hoaks, tak legawa atas kekalahan, bahkan makar.

Toh, BPN bergeming. Suara-suara miring dari kubu TKN tak membuat langkah BPN melemah. Mereka terus mencari keadilan, hingga melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu. Hasilnya cukup memuaskan. Bawaslu menyatakan KPU bersalah, meski Situng tetap dipertahankan. 

Ini tentu jadi pelajaran bagi KPU agar profesional menjalankan tugas. Sebagai pengadil pesta demokrasi terbesar di Indonesia, KPU harus lebih teliti lagi. Targetnya, ya memperbaiki tata cara situng agar tak terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang merugikan pasangan Prabowo-Sandi. 

Baiklah, masalah Situng anggaplah sudah selesai. Kubu BPN sebagai pelapor pun menerima keputusan Bawaslu. Kini, rekapitulasi suara Pemilu 2019 sedang berlangsung dan akan akan berakhir pada Rabu (22/5/2019). Tujuh provinsi lagi yang jadi pekerjaan KPU lima hari ke depan.

Di sisi lain, massa dikabarkan akan bergerak pada 22 Mei nanti. Aksi ‘Kedaulatan Rakyat’ itu serentak berlangsung di seluruh Indonesia. Sedikitnya, ada empat tuntutan yang rencananya akan digaungkan dalam aksi tersebut.

Pertama, massa bakal meminta negara bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kedua, menuntut pertanggungjawaban penyelenggara pemilu atas dugaan kecurangan yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur. 

Ketiga yakni massa akan menolak hasil penyelenggaraan pemilu yang dinilai sarat kecurangan sehingga melanggar sila ke-5 Pancasila. Kecurangan yang ada juga disebut melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta UUD 1945.

Keempat, massa akan menuntut pemerintah atas ketidakadilan hukum terhadap rakyat, penyimpangan pelaksanaan pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

Nah, aksi damai tanpa kekerasan, seperti yang digaungkan Titiek Soeharto, tentunya harus diapresiasi dengan semangat demokrasi. Perjuangan yang rasanya wajar dilakukan kubu Prabowo-Sandi melihat banyaknya kejanggalan-kejanggalan pada proses pemilu tahun ini.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...