29 January 2020

Bulog, Ada untuk Siapa?

Oleh : Ifa Mufida
Pemerhati Kebijakan Publik

Bagaimana perasaan anda ketika melihat ada bahan makanan pokok yang akhirnya dibuang karena rusak, di sisi lain ada rakyat yang kelaparan berkepanjangan? Bagi orang yang masih memiliki akal dan perasaan pasti merasa kaget dan sedih tak tertahan, dan berfikir kenapa bisa demikian?

Faktanya itu nyata ada. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu, Perum Bulog kembali akan melakukan disposal cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton karena usia penyimpanannya telah lewat setahun. Kerugian akibat pembuangan ini kira-kira mencapai Rp160 M (cnnindonesia.com).

Hal ini sebenarnya bukan yang pertama dan nampaknya terus berulang. Sebelumnya, beberapa Divisi Regional Bulog seperti di Jakarta, di gudang Bulog Kupang, dan Kabupaten OKU pernah melaporkan terjadinya kerusakan beras yang disimpan di gudang.  Memang, menurut aturan yang berlaku yakni Permentan nomor 38 tahun 2018, beras yang disimpan melebihi empat bulan berpotensi atau mengalami penurunan mutu, maka harus dibuang atau dimusnahkan.

Di sisi lain, impor pertanian Indonesia juga meningkat dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2014 total volume impor pangan Indonesia yang sebesar 19,4 juta ton meningkat menjadi 28,6 juta ton di tahun 2018, atau naik lebih dari 9 juta ton (detik.com).

Yang menyayat hati, hal ini terjadi di tengah kondisi pemenuhan pangan rakyat yang belum merata. Banyak rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok meski hanya untuk sekedar menyambung hidupnya.  Seperti ditemukannya warga Suku anak dalam yang mengalami kesulitan pangan berminggu-minggu yang terpaksa memakan makanan yang tidak sewajarnya (news.okezone.com).

Kemudian, Masih terdapat 88 daerah (sekitar 7 juta jiwa) yang mengalami rawan pangan karena rendahnya akses terhadap pangan (republika.co.id). Bahkan laporan ADB menyebut 22 juta warga Indonesia masih mengalami kelaparan kronis (news.detik.com). Ironis! Bisa jadi kondisi yang di masyarakat lebih parah dengan data yang terungkap.

Dari data tersebut, pantaslah kita bertanya? Bulog ada untuk siapa?

Ketika rakyat banyak yang kelaparan, ternyata bulog justru membuang beras yang sudah rusak. Beras yang sebelumnya mungkin “sengaja” ditimbun. Di sisi lain kran impor terus dibuka. Semuanya dilakukan untuk kepentingan siapa?

Padahal, selama ini adanya bulog “dikatakan di atas kertas” berfungsi sebagai stabilisator harga pangan dan penyimpan cadangan beras pemerintah untuk ketahanan pangan. Nyatanya, justru kehadiran bulog tidak pernah dirasakan perannya oleh rakyat. Bahkan dalam fungsi stabilator harga, justru petani sering dirugikan karena anjloknya harga karena bulog tidak bisa menyerap secara optimal panen petani pada saat produksi berlimpah. Terlebih, saat panen raya kran impor justru dibuka selebar-lebarnya.

Di sisi lain, ketika harga di pasaran melonjak, bulog beroperasi hanya untuk menurunkan harga sementara, sedang harga tak pernah benar-benar stabil. Selain itu,  sebagai penyimpan CBP untuk ketahanan pangan hanya sebatas retorika yang tak pernah bisa melayani kebutuhan pangan rakyat. Fakta pembuangan beras adalah nyata bahwa bulog selama ini tidak benar-benar ada untuk masyarakat.

Terlebih akibat diberlakukannya pasar bebas sebagai implikasi penandatangan Agreement of Agriculture (AoA) yang dirumuskan WTO sejak 1995 menjadikan sektor pertanian dengan semua aspeknya makin diliberalkan. Persaingan bebas pun terjadi antara korporasi raksasa dengan petani-petani kecil. Implikasi persetujuan ini maka bulog sudah tidak boleh ada kewenangan mengatur pangan, baik dalam menjadga stabilitas harga pangan ataupun untuk melakukan impor-ekspor. Bulog tidak lagi mengatur tata kelola pangan, namun bulog harus berkompetisi dengan berbagai pihak termasuk korporasi-korporasi asing.

Karenanya wajar jika mayoritas stok bahan pangan hari ini dikuasai oleh korporasi (lembaga non-Bulog) dan hanya 6-8 % saja yang dikuasai Bulog (finance.detik.com). Dengan kata lain bulog sudah tak punya peran di negeri ini. Meski bulog ada, tetapi bisa dipastikan sampai kapan pun tidak akan pernah mampu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan.

Yang perlu digaris bawahi bahwa bulog tidak sendiri. Sebab adanya  WTO juga, akibatnya pemerintah akan terus ditekan oleh hegemoni global untuk mengadopsi tata kelola pemerintah yang neo-liberal. Pemerintah yang neo-liberal wajib menghilangkan peran pemerintah sebagai pengatur kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah ada justru sebagai regulator dan fasilitator bagi kemudahan-kemudahan investasi (hegemoni) korporasi.

Inilah wajah negeri ini saat ini. Dimana Pancasila yang katanya menolak ideologi kapitalisme yang diemban negara global? Pancasila diemban hanya sebatas retorika dan justru kapitalisme yang menguasai negeri ini. Dan Kapitalisme dengan ekonomi neo-liberalnya nyata telah membuat rakyat menderita di semua lini. Baik di dalam masalah pangan sebagai kebutuhan pokok yang harusnya dijamin. Pun juga kesehatan rakyat yang “dipaksa” dikomersilkan di bawah BPJS yang nyata dholim.

Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi kepala per kepala. Pemerintah diwajibkan memastikan bahwa setiap individu di dalam negerinya terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, papan dan pangan secara layak. Di dalam Islam, pemerintah wajib memastikan distribusi bahan pangan sampai kepada masyarakat. Konsep “distribusi” yang tidak pernah dianggap di dalam kapitalisme.

Seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah kelak bila ada satu saja dari rakyatnya yang menderita kelaparan. Apalagi hingga hilangnya nyawa manusia. Untuk mendapatkan ketahanan pangan, bulog harus dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang sahih, dijiwai fungsi pelayanan dan dibersihkan dari aspek komersial. Sebab, Bulog merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai (pelayan) dan junnah (pelindung) rakyat. Yang utama, pemimpin dalam Islam harus benar-benar didudukan sebagai pelayan.

Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw., “Imam adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Krisis pangan yang terjadi saat ini bukan karena jumlah pangan tidak mencukupi kebutuhan rakyat terbukti bulog berasnya menumpuk hingga basi, melainkan karena sistem distribusi yang buruk. Mengapa terjadi distribusi yang buruk? Sebagai akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan kurangnya (bahkan tidak adanya) tanggung jawab negara dalam pengurusannya. Maka, sampai kapankah kita mau mempertankan sistem yang rusak ini? Sudah saatnyalah manusia kembali pada aturan yang berasal dari Tuhannya manusia. Insya Allah, keberkahan akan menaungi negeri ini.

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...