8 December 2019

BPJS Merugi, Haruskah Cabut Subsidi?

Oleh: Aishaa Rahma*

Carut marut masalah BPJS Kesehatan memasuki episode baru. Defisit jumbo BPJS Kesehatan yang terus membengkak/memaksa lembaga Jaminan Kesehatan Nasional itu semakin terbuka kepada publik. Setelah melewati serangkaian polemik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS dengan besaran jumlah dua kali lipat. Lantas, benarkah langkah yang ditempuh pemerintah kali ini mampu menjamin kesehatan yang selama ini kisruh tak berkesudahan akibat pelayanan yang tak kunjung beres dan apik?

Melansir dari detik.com. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya merefleksikan hari pahlawan dengan aksi demonstrasi di Sekretariat Daerah Ciamis, (11/11/2019). Dalam aksi ini mahasiswa menyoroti soal kenaikan iuran BPJS. Setiap 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Namun, massa menilai saat ini masih banyak kesewenang-wenangan oknum pemerintah baik di nasional maupun daerah dalam menjalankan amanah. Hal ini tidak selaras dengan nilai semangat pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam tuntutannya, mahasiswa secara tegas menolak adanya kenaikan iuran BPJS. Mengingat 60 persen pengguna BPJS adalah masyarakat miskin. Mahasiswa juga menuntut Pemkab Ciamis dan DPRD Ciamis untuk serius menanggulangi angka kemiskinan.

Melalui KOMPAS.com - Mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan naik hingga lebih dari dua kali lipat. Kenaikan ini disinyalir sebagai akibat kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus merugi sejak lembaga ini berdiri pada 2014. Oleh karena itu, diperlukan stimulus agar lembaga tersebut dapat tetap berjalan melayani masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Namun, di sisi lain, kenaikan premi BPJS Kesehatan juga bisa menimbulkan persoalan lainnya.

Kenaikan premi BPJS Kesehatan ini diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Adapun besaran iuran yang harus dibayarkan yaitu Rp 160.000 untuk kelas I dari sebelumnya Rp 80.000, sedangkan pemegang premi kelas 2 harus membayar Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 51.000. Sementara itu, kelas 3 sedikit lebih beruntung karena kenaikan yang dialami lebih kecil, yakni dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. BPJS Kesehatan meyakini kenaikan iuran bisa memperbaiki keuangan mereka yang selama ini mengalami defisit. Pada tahun 2019 ini, diprediksi BPJS Kesehatan akan mengalami defisit hingga Rp 32,8 triliun jika iurannya tak naik.

“Jangan ragu iuran (BPJS Kesehatan) naik, defisit tak tertangani. Ini sudah dihitung hati-hari oleh para ahli,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf di Jakarta, Sabtu (2/11/2019). Iqbal mengakui, masalah defisit ini tidak mungkin teratasi di tahun ini. Namun, dia yakin di 2020 keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus.

Melalui MONEY KOMPAS.com - Pemerintah segera mencairkan dana sebesar Rp 14 triliun untuk membayar kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan BPJS kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya.

“Artinya selisih dari kenaikan iuran dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 diberlakukan mulai Agustus 2019. Itulah dana yang akan masuk untuk melunasi kewajiban kami di faskes dan RS,” ujar Fachmi di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat ini justru akan meningkatkan jumlah peserta nonaktif hingga 60 persen dari total peserta, terutama peserta mandiri. Hal itu otomatis menurunkan pendapatan perusahaan dan malah kontraproduktif.

Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Tercatat hingga pertengahan 2019, jumlah peserta nonaktif adalah 49,04 persen dari total peserta mandiri, meningkat dari laporan tahun sebelumnya.“Tahun lalu peserta nonaktif sekitar 40 persen, lalu per Juni naik jadi 49,04 persen karena fasilitas kurang memuaskan. Sekarang iuran naik, fasilitas juga belum memadai, saya perkirakan peserta nonaktif bisa sampai 60 persen,” ujar Timboel dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/10/2019).

Oleh karenanya, permasalahan kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak hanya persoalan nilai nominal. Akan tetapi cerminan kezaliman dan kelalaian penguasa dan negara dalam kepengurusan  rakyat. BPJS adalah pesan nyata dari Pemerintah yang artinya “Masyarakat miskin tidak boleh sakit". Dan yang paling fatal, negara menjamin dalam konstitusi, namun justru jauh panggang dari api dalam pelaksanaannya, sebuah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebatilan Konsep BPJS

Dari fakta kegagalan tersebut, sebenarnya sejak awal Islam sudah memberikan kejelasan terkait kebatilan dalam konsep pelayanan kesehatan BPJS. Setiap kebatilan yang dipaksakan untuk diterapkan pasti akan menuai banyak bahaya/kerusakan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan terkait konsep BPJS, yakni pertama, konsep BPJS Bertolak Belakang dengan Jaminan Kesehatan Islam. Islam sudah memberikan konsep yang jelas terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sedangkan konsep pelayanan kesehatan oleh BPJS bertolak belakang dengan konsep Islam. Dalam konsep BPJS, untuk mendapatkan jaminan kesehatan rakyat dipaksa membayar iuran. Sedangkan dalam Islam, jaminan kesehatan diperoleh rakyat dari pemerintah secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali. Sesuai dalil umum sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah bagaikan penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya).” (HR Bukhari)

Dalil di atas adalah dalil umum bahwa negaralah yang menjamin seluruh urusan rakyatnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan. Ditopang pula dengan dalil-dalil khusus yang menunjukkan wajibnya negara menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, tanpa membebani rakyat untuk membayar.

Dari Jabir RA, dia berkata,”Rasulullah SAW telah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka’ab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Ka’ab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR Muslim no 2207). 

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 2/143).

Kedua, konsep BPJS Meniadakan Peran Negara. Dalam konsep neoliberalisme menegaskan bahwa layanan kesehatan dianggap lebih baik diselenggarakan melalui asuransi sosial daripada diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, asuransi BPJS pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang asalnya ada di pundak pemerintah, lalu dipindahkan ke pundak institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Institusi yang dimaksud untuk konteks Indonesia adalah BPJS.  

Konsep asuransi sosial melalui BPJS ini berasal dari WTO (Word Trade Organization), sebuah institusi perdagangan bentukan Barat pimpinan Amerika, yang memasukkan layanan kesehatan sebagai salah satu kesepakatan perdagangan global, atau yang disebut dengan GATS (General Agreements Trade in Services) tahun 1994. Konsep yang menganggap layanan kesehatan sebagai komoditi bisnis ini akhirnya menyusup ke Indonesia dan menjelma dalam bentuk undang-undang produk DPR, yaitu UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) (UU Nomor 40 Tahun 2004) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) (UU Nomor 24 Tahun 2011).

Semua itu terjadi lantaran pemerintah Indonesia dipaksa oleh Barat untuk mengadopsi dan melaksanakannya melalui program yang disebut Structural Adjusment Program (Program Penyesuaian Struktural) melalui LoI (Letter of Intent) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, pada saat Indonesia berupaya mengatasi krisis tahun 1998. Berdasarkan fakta tersebut, jelaslah asuransi BPJS merupakan bagian dari agenda asing yang memaksakan konsep neoliberalisme yakni meniadakan peran pemerintah atas urusan masyarakat. Allah SWT berfirman: "Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan suatu jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An Nisaa` : 141).

Islam Bicara Pelayanan Kesehatan

Tak perlu disangsikan, Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur segala bidang kehidupan termasuk kesehatan. Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dimana mekanisme pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini. "Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al –Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)"

Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, maka tidak mungkin diserahkan kepada pihak swasta dalam pelaksanaannya. Dan rakyat juga tidak akan diminta biaya sebagai iuran kesehatan. Akan tetapi negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki, untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk fasilitas kesehatan. Sudah menjadi kewajiban Negara untuk mengadakan rumah sakit, klinik, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh rakyat.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun (dalam kedudukan beliau sebagai kepala Negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay.  Saat Nabi SAW. Mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam.  Lalu mereka jatuh sakit di Madinah.  Rasulullah SAW . selaku kepala Negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’.  Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh Negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh Negara.   Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara.

Demikianlah pengaturan Islam dalam bidang kesehatan, hal ini dapat menjadi solusi dalam mengurai permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya, seharusnya mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus benar benar dikelola oleh negara dengan penuh tanggung jawab dan tidak diserahkan kepada pihak swasta.

Maka, sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara sebagai pelaksananya. Wallahu ‘alam.

*Pegiat Literasi Malang

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...