21 October 2019

Bohong Besar Proyek Kereta Cepat Enggak Pakai APBN

Jawaban pemerintah minggu lalu terkait Penjelasan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung - Jakarta ,kerjasama antara konsorsium BUMN dengan bendera PT .Pilar Sinergi BUMN dengan China Railway Corporation dengan membentuk perusahaan yang akan mengoperasikan dan mengelola Kereta Cepat bernama PT Kereta Api Cepat Indonesia China ( PT KCIC )

Terkait skema  pembiayaan proyek Kereta Cepat yang  sebesar 5,5 Milyar USD, didanai sebesar 75 persen ( 4,125 milayar USD dari pinjaman China Development Bank dan 25 % ( 1,375 Milayar USD )oleh PT KCIC

Komposisi kepemilikan saham PT KCIC ,60 persen saham dimiliki oleh PT Pilar Sinergi dan 40 persen dimiliki oleh China Railway Corporation . artinya beban 25 persen pembiayaan Kereta Cepat  yaitu 1,375 milyar USD ,yang akan ditanggung oleh PT.Pilar SInergi BUMN ( yang terdiri dari PT Jasa Marga ,PT WIKA ,PT Perkebunan Nusantara VIII Dan PT. KAI ) sebesar 825 juta USD atau 11,55 Trilyun rupiah .Sedangkan China Railway Corporation menanggung 550 juta USD atau 7,7 Trilyun Rupiah .

Saat pembahasan rancangan  APBN untuk tahun 2016 ada permintaan anggaran oleh kementerian BUMN untuk Penyertaan Modal Negara kepada  29 BUMN ,diantaranya PT WIKA mengajukan PMN sebesar 4 trilyun Rupiah ,sangat jelas PMN tersebut sesuai Penjelasan Direktur Utama PT WIKA ,Bintang Perbowo menjelaskan  proposal permintaan PMN untuk membiayai projek Kereta Cepat Jakarta Bandung - Jakarta ,Sementara PT Jasa Marga mengajukan PMN sebesar 1,25 Trilyun , PTPN 8 sebesar 32,78 Milyar

Nah ini bukti kebohongan publiki dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dan Meneg BUMN yang mengatakan pembangunan proyek Kereta Cepat tidak pakai APBN ,sebab sudah sangat jelas 2 BUMN yang masuk konsorsium yaitu PT WIKA dan Jasa Marga mengajukan PMN di APBN-P tahun 2016 diperuntukan untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung - Jakarta

Kalau  tidak dari APBN pembiayaan Proyek Kereta Cepat itu kalau PT WIKA dan PT Jasa Marga mengambil pendanaan untuk working capital awal untuk mendapatkan pinjaman dari China Development Bank ,itu diambil dengan cara PT WIKA dan PT Jasa Marga melakukan Penjualan penerbitan Saham baru di bursa Saham ,karena kedua BUMN tersebut sudah public listed .

Jadi tolong pemerintah harus transfaran dan akutanbel terkait pendanaan proyek  Kereta Cepat Jakarta Bandung - Jakarta ,sudah jelas Proyek itu rencananya dibiayai oleh APBN- P 2016 dengan melalui pengakuan PMN oleh PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya .

Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Banggar DPR RI untuk tidak menyetujui permintaan PMN untuk PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga pada pembahasan APBN-P 2016 ,karena sesuai pernyataan pemerintah yang tidak akan mengunakan APBN untuk membangun proyek Kereta Cepat .

Tri Sasono
Sekretaris Jendral
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu .

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...