18 February 2018

Bijaklah Menerima Kritik Rakyat

Oleh: Ange S. Septia
Lingkar Studi Perempuan Peradaban – LSPP

Kartu kuning Zaadit Taqwa Ketua BEM UI masih menjadi fenomenal. Setuju atau tidak, begitulah kondisi rakyat yang mampu melihat fakta denga mata terhormat. Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) menuturkan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk evaluasi bagi Jokowi dan Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Dia dan sejumlah mahasiswa UI lain telah menyiapkan tiga tuntutan yang dalam aksi di Stasiun Kereta API UI.

Pertama, BEM UI meminta Jokowi segera menyelesaikan gizi buruk di Papua. Kedua, Jokowi harus bisa menetapkan Penjabat Gubernur agar tidak seperti Orde Baru di mana ada dwifungsi Polri, di mana anggota polisi aktif justru memegang jabatan selain di lembaganya. Terakhir, terkait mengenai aturan bahwa mahasiswa bisa bergerak dan berorganisasi serta berkreasi secara aktif, tidak dikukung oleh peraturan yang membatasi ruang gerak mahasiswa.

Menurut Managing Director ICJR, Erasmus Napitupulu yang mengatakan RKUHP bisa memidanakan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang memberi 'kartu kuning' pada presiden. Dia bisa terjerat Pasal 263 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal ini bermaksud menempatkan kepala negara tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik, yang sebelumnya diatur dalam pasal 134 KUHP.

Penerapaan pasal 134 KUHP pernah menimpa aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Monang Johannes Tambunan, yang karena ucapannya dianggap merendahkan nama baik presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu Monang berorasi karena kekecewaan terhadap kinerja program 100 hari SBY. "Atas perbuatan Monang pada 9 Mei 2005, ia dihukum pidana selama 6 (enam) bulan penjara melalui penggunaan pasal 134 KUHP. (REPUBLIKA.CO.ID - 04/02/2018)

Catatan Kritis

Terkadang demokrasi berubah wajah. Kritik dianggap tak simpatik. Sebaliknya, kekuasaan mampu memenjarakan suara kritis ke jeruji besi. Penyelewengan kekuasaan inilah yang kerap muncul.

Demokrasi yang sejatinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta berkebebasan berpendapat hanya isapan jempol belaka. UU dalam demokrasi semakin nyata bukan untuk rakyat tetapi untuk penguasa. Dengan masuknya pasal penghinaan pada Presiden dalam revisi UU KUHP tersebut sangat memperlihatkan penguasa sangat antikritik atas kebijakan-kebijakannya. Jangan sampai muncul potensi keotoriteran. Sehingga pasal ini bisa dijadikan alat pandai besi. Suatu sikap yang menempatkan kepala negara sebagai posisi yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.

Penguasa haruslah menyadari betul hakekatnya sebagai pemimpin adalah untuk melayani (rain) dan melindungi(junnah) rakyatnya. Kedua hakekat inilah yang harus ada pada diri seorang penguasa agar bisa bersikap adil, tidak diskriminasi, tidak zalim dan tidak salah sasaran dalam menetapkan kebijakan.

Tindakan Zaadit Taqwa atau yang lainnya yang pernah mengkritik kebijakan penguasa merupakan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa memang tidak mudah. Konsekuensi dari mulai dipenjara, disiksa maupun dibunuh adalah resiko yang harus diterima. Demikian Rasululullah SAW telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang syahid di kalangan para da’i dan aktifis yang tetap tegas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zhalim.

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

Penghulu para Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berdiri di hadapan penguasa zhalim lalu ia menyuruhnya dan melarangnya, lalau pemimpin itu membunuhnya. (Hadits Shahih dalam Mustadrak ‘ala shahihain, imam Al Hakim no. 4884).

Dalam hadits yang lain ditegaskan:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Jihad yang paling afdhal adalah berkata benar di hadapan pemimpin zhalim (H.R. Abu Dawud no. 4344, Ibnu Majah no. 4011, dishahihkan oleh Syaikh Al Bani).

Sangat menyedihkan jika muncul pemerintahan yang anti-kritik. Mengkritik kebijakan penguasa malah dianggap ancaman. Karenanya, rakyat tidak boleh diam. Harus ada gerakan taghyîr al-munkar secara global dan inqilâbî (revolusioner). Caranya adalah dengan mengembalikan lagi sistem politik dan hukum Islam melalui eksistensi negara yang mendasarkan diri, menjaga, melaksanakan dan mempropagandakan akidah dan syariat Islam; yaitu melalui Negara Khilafah yang merujuk pada manhaj Nabi saw. Tentu saja, semua itu harus melalui tahapan/metode yang dilandasi oleh perjalanan Rasulullah saw. membangun Negara Madinah, bukan berdasarkan metode lain.[***]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...