10 December 2019

Benarkah Pengusaha Besar Batubara Lagi Menekan Pemerintah?

Oleh: Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI

Susah dibantah begitu kuatnya posisi pengusaha batubara pemegang izin PKP2B generasi pertama, sehingga bisa memaksa Menteri ESDM Ignatius Jonan harus menerima mereka dihari libur dikediaman dinas menteri pada Sabtu 16 Maret 2019, suatu hal yang tak mungkin bisa dinikmati oleh pengusaha gurem alias kaki lima, jangankan mereka mampu minta pertemuan atau menghadap menteri ESDM dihari libur dan diluar kantor, memohon pertemuan dihari kerja dan dikantor saja pun ibarat pungguk merindukan bulan.

Pasalnya kedelapan pengusaha batubara ini bukan orang sembarangan, sebut saja mereka Boy Tohir dari Adaro, Arsyad Rasjid mewakili Indika Energy,  Kiki Barki dari Harum Energy, Adhi Dharma Mustopo dari Multi Harapan Utama, Nirwan Bakrie dari Kaltim Prima Coal, dan Fuganto Wijaya pemilik Berau Coal adalah cucu  Eka Cipta Wijaya Sinar Mas Group dan lainya, dan mereka adalah konglomerat yang menguasai hampir separuh dari total produk nasional batubara yang saat ini sudah mencapai 485 juta metrik ton pertahun, adapun prodksi kedelapan pengusaha ini mencapai sekitar 210 juta metrik ton pertahun, bila dengan asumsi mampu meraih laba USD 10 permetrik ton, maka kemampuan mereka meraih keuntungan USD 2,1  miliar setiap tahunnya adalah hal yang mudah, dan kontrak itu sudah berlangsung sejak tahun 1996 - 1997. Semua lahan batubara tersebut awalnya juga merupakan milik BUMN PN Bukit Asam.

Fakta keberpihakan kepada konglomerat itu terlihat jelas dari sikap pemerintah  terkesan seperti melakukan operasi intelijen dalam membuat rencana revisi ke 6 PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tujuannya jelas dan mudah dibaca agar kedelapan pengusaha itu mendapat kepastian perpanjangan operasi dalam bentuk IUPK lebih cepat dari semestinya, meskipun proses RPP itu diduga dibuat dengan cara kurang lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Hirarkis dan Tata Cara Pembuatan Undang Undang, karena  RPP itu sebelum harmonisasi seharusnya  disosialisasikan terlebih dahulu dengan melakukan aktifitas Forum Group Discussion ( FGD ) dengan pihak pihak terkait, yaitu pihak kampus, asosiasi batubara atau profesi pertambangan serta pihak masyarakat disekitar lokasi tambang, hal itu penting agar dipetoleh produk revisi PP menghasilkan manfaat besar untuk kepentingan nasional dari sisi ketahanan energi jangka panjang, termasuk untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengharapkan manfaat ekonomi lebih banyak bagi masyarakat disekitar tambang, termasuk mengevaluasi kepatuhan pengusaha tambang dalam menjaga kelestarian lingkungan dan taat dalam melakukan pemulihan lahan terhadap bekas lahan tambang.

Namun hal tersebut diatas nampaknya diabaikan dalam proses ini, malah kami dikejutkan berita pada sekitar November 2018 bahwa konsep RPP telah lolos proses harmonisasi di kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan terakhir di Kementerian Hukum dan HAM, diperoleh informasi pada bulan Desember 2018 posisi draft final RPP sudah di Kementerian Sekretaris Negara dan hanya tinggal menunggu waktu tanda tangan Presiden Jokowi.

Belakangan kehadiran surat Menteri BUMN kepada Presiden terkait kepentingan BUMN Tambang untuk DMO ( Domestic Market Obligation ) untuk memenuhi kebutuhan PLN sebagai pengguna energi batubara dianggap telah mengganggu kepentingan pengusaha besar kedepan.Padahal sudah benar sikap Menteri BUMN memperjuangkan hak pengelolaan potensi itu sesuai perintah UU Minerba pasal 75 ayat b, bahwa BUMN dan BUMD diprioritaskan.Tak ada kewajiban bagi Pemerintah untuk memperpanjang izin operasi berupa IUPK kepada kedelapan swasta tersebut.

Seharusnya Presiden harus mengamodir maksud surat Meneg BUMN untuk menjaga ketahanan energi nasional, karena pada revisi RUPTL 2018 - 2027 malah porsi energi batubara ditingkatkan menjadi 68% dari total energi lainnya, diperkirakan pada tahun 2024 kebutuhan batubara untuk PLTU milik PLN sudah mencapai sekitar 160 juta metrik ton pertahun, selain ada potensi tambahan pemasukan bagi negara sekitar USD 2 miliar setiap tahun nya, selain tetap menerima pemasukan pajak dan royalti.

Adapun tuntutan mereka diwakili Arsyad Rasyid  menyampaikan " kekhawatiran atas beredarnya surat Rini, kami minta keadilan, tidak lebih, semestinya semua kontrak generasi pertama sudah dimiliki pengusaha nasional, We Stay here and we don't go anywhere". pada saat bersamaan PT Adaro Energy Tbk yang diucapkan oleh Head of Corporate Comunication Febriati Nadira ( 28/3/2019) telah menuntut " kepastian perpanjangan kontrak batubara generasi pertama dan kelangsungan luas wilayah usaha yang telah disepakati pemerintah dalam amandemen PKP2B pada 17 Januari 2018, dan membatasi luas wilayah 15 ribu hektar justru bertentangan dengan Pasal 171 Undang Minerba" adalah pendapat sesat, aneh dan lucunya karena mereka hanya mengutip Pasal 171 saja, akan tetapi tidak memenuhi Pasal 169 ayat b yang menegaskan kepada semua pemegang KK dan PKP2B telah diberikan kesempatan untuk menyesuaikan isi kontraknya dengan UU Minerba selambatnya satu tahun sejak diberlakukan nya UU Minerba pada tahun 2009, kecuali soal jangka waktu berakhir kontrak dan penerimaan negara tidak boleh dirubah,  jadi batas waktu amandemen nya adalah tahun 2010, tetapi faktanya semua pemegang KK dan PKP2B telah melanggarnya, sehingga bagi mereka yang masih berpedoman pada isi amandemen 17 Januari 2018 yang kalau bertentangan dengan isi UU Minerba bisa dikatakan batal demi hukum. 

Pertanyaan kritisnya adalah apakah Presiden Jokowi punya keberanian menolak keinginan konglomerat batubara untuk tetap menguasai operasinya dengan melanggar UU Minerba ?, sikap inilah yang lagi ditunggu publik.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...