11 December 2017

Bau Busuk Pengelolaan Billing System Telkom

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

Tulisan saya kemarin, tentang "Pragmatisme Korporasi Asing, PT TELKOM Tendang Partner Lokal", rupanya telah menimbulkan guncangan dan tindakan responsif yang sporadis di kalangan petinggi PT Telkom dari mulai direksi sampai jajaran komisaris serta pejabat kementrian BUMN yang menaungi perusahaan plat merah tersebut.

Rupanya, kemarin sore (Selasa, 5 Desember 2017) telah dilaksanakan pertemuan intensif antara petinggi PT Sofrecom Indonesia dengan kedua oknum Direksi PT Telkom beserta jajarannya pada pukul 16 s.d 19.00 WIB. "Fakta ini seperti yang sudah saya tulis sebelumnya bahwa akan terjadi pertemuan di antara Direktur PT Sofrecom Indonesia dengan Direktur Keuangan serta Direktur IT PT Telkom Indonesia".

Dalam tulisan-tulisan ini saya ingin mengajak seluruh anak bangsa dinegeri ini untuk bisa melihat agenda bau amis dan tidak sedap yang akan menghancurkan perusahaan perusahaan plat merah milik bangsa ini, "ketimbang harus nyir-nyir dengan aksi reuni 212 dan aksi persatuan umat islam lainnya", karena banyak dari anak bangsa kita yang masih tidak mengerti banyaknya para komprador dan budak kepentingan asing bin aseng yang ingin menguasai seluruh aset BUMN dengan cara-ciri licik yang menggunakan kaki tangan para kaum oportunis yang ada didalam PT. Telkom Indonesia.

"Apakah ada Agenda Koruptif dan Manipulatif"

Pada pertemuan tersebut, sempat dibahas niat tak baik di antara direktur Sofrecom Indonesia dengan kedua oknum direktur PT Telkom. Selain agenda untuk menendang partner lokal dalam menyediakan jasa Billing System, kedua kubu juga sepakat untuk memanipulasi besaran kewajiban bayar PT Telkom terhadap mitra lokal dalam hal penggunaan lisensi untuk 4 juta pelanggan. Sebagai catatan, "sejatinya PT Telkom harus membayar 20 USD untuk setiap lisensi, dan itu berarti jumlah yang harus dibayar adalah 4 juta x 20 USD = 80 Juta USD".

Permufakatan jahat disepakati di antara kedua kubu, "yakni kewajiban bayar 20 USD diturunkan drastis menjadi 1 USD, dan jumlah yang disepakati adalah 4 juta USD". Para pembaca bisa membayangkan, kewajiban bayar Telkom kepada Sofrecom di Prancis yang seharusnya 80 Juta USD, ternyata disepakati secara koruptif di angka 4 juta USD. Yang lebih parah, besaran uang tersebut untuk bancaan atau bagi-bagi ala rampok di antara kedua kubu tersebut, namun vendor lokal sebagai mitra PT. Telkom tetap harus membayarkan sebesar 80 juta U$D (tentunya vendor lokal tetap mendapat kompensasi secara proporsional).

Selain terjadi Kompromi mengenai pembayaran sebesar 4 juta U$D kemudian PT. Telkom juga memberikan Kompensasi, kepada PT. SOFRECOM Indonesia yang akan diberikan projek lain, dengan mengesampingkan peran vendor-vendor lokal yang ada dinegeri ini. "Sebagai catatan, sebenarnya dinegeri ini kita memiliki perusahaan lokal besar yang bergerak dibidang IT yang merupakan satu-satunya vendor lokal di antara 5 vendor besar yang mayoritas berasal dari mancanegara". Rencana praktik pemberian projek lain dari PT Telkom kepada PT Sofrekom Indonesia pada akhirnya melegitimasi tulisan saya sebelumnya bahwa, "Sofrecom Indonesia telah melanggar regulasi di negeri ini, yakni beroperasi tanpa melibatkan partner lokal".

"Apakah ada Tindakan Tak Etis Direktur IT PT Telkom"?

Pembaca mungkin masih ingat ketika beberapa bulan lalu terjadi kegoncangan sistem perbankan di negeri ini, "yakni tidak bisa beroperasinya seluruh gerai ATM salah satu bank terkemuka di negeri ini". Ternyata, penyebabnya bukan karena tak berfungsinya "satelit owned by Lockheed Marten", tetapi lebih disebabkan karena tindakan bernuansa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Direktur IT PT Telkom Indonesia.

Konkretnya, secara bertahap, tim di bawah arahan Direktur IT telah melakukan penghilangan data 4 juta pelanggan PT Telkom secara gradual atau bertahap. Analoginya, ketika sebuah mobil hendak berteknologi tinggi hendak dipreteli atau dicuri salah satu spare part nya, alarm bahaya akan berbunyi dan pemilik mobil bisa segera sadar akan terjadinya tindakan pencurian tersebut. "Kondisi yang sama terjadi dalam proses penghilangan 4 juta data pelanggan di Billing System PT Telkom Indonesia". Sebagai peracik dan peramu Billing System, perusahaan lokal sebagai pengelola mengetahui ada tindak tak etis yang dilakukan oleh Direktur IT PT Telkom. Fondasi yang kuat dari Billing System berisikan data 17 jutaan pelanggan Telkom, sudah tentu akan mengalami kontraksi dan tremor manakala 4 juta di antaranya dihilangkan!

Tujuan tak santun dari penghilangan 4 juta data pelanggan PT Telkom tersebut adalah meniadakan kewajiban bayar lisensi sebesar 20 USD per 1 user. Bukan hanya itu, "penghilangan tersebut bermuara ke arah penggantian operator Billing System dari mitra lokal kepada perusahaan asing". Sekuen destruktif dari tindakan tersebut salah satunya ialah mandegnya fungsi gerai ATM salah satu bank besar yang saya sebutkan di atas.

Coba bayangkan saja apabila terjadi pergantian operator dari partner lokal kepada perusahaan asing untuk mengelola Billing System yaitu data-data terkait pelanggan PT. Telkom yang kemungkinan akan merusak konektifitas dan jaringan lainnya, contohnya seperti sistem jaringan perbankan karena terjadi Jam.

"Penegakan Hukum atas Tindakan Tak Benar"

Dari gambaran tersebut, sudah seharusnya bila aparat penegak hukum segera bertindak untuk memerangi kasus tersebut, demi tegaknya wibawa bangsa dan negara dinegeri ini dari rakusnya para kaum komprador negara, salah satunya termasuk perilaku oknum Direksi PT. Telkom dalam kasus ini.

Kabar baiknya, kasus ini telah terendus oleh pihak Gedung Bundar dan semoga saja pihak kejaksaan agung tidak masuk angin dalam menyelidiki kasus ini. Informasi sahih yang saya dapatkan menyebutkan bahwa hari ini ada dua orang direksi perusahaan plat merah tersebut, yang akan dipanggil dan dimintai keterangan, demikian juga dengan Direktur PT Sofrecom Indonesia yang sampai saat ini izin tinggal di Indonesianya tidak jelas.

Harapannya, semua yang terlibat dalam persekongkolan jahat ini bisa dimunculkan batang hidungnya dan dihadapkan kepada publik, "karena mereka layak diatributi sebagai para komprador zaman now di negeri ini".

Pada tulisan selanjutnya esok hari, "saya akan menyajikan rencana jahat para komprador (penggadai harga diri bangsa) dalam merencanakan penjualan PT. Telkom kepada pihak asing". Menarik untuk disimak bahwa tindakan para oknum direksi PT Telkom dalam berbancak ria dengan PT Sofrekom Indonesia, salah satunya bermuara ke arah jatuhnya harga saham Telkom, dan itu berarti harga jual PT Telkom teramat murah bagi korporasi asing.

Jahat memang kelakuan mereka. Semoga Yang Maha Kuasa berkenan untuk menghentikan tindakan destruktif mereka serta implikasi buruknya buat negeri ini. Sebagai pesan penutup semoga saja salah urus yang terjadi dalam pengelolaan PT. Telkom bisa segera dapat diselesaikan dengan cara pemerintah pusat mengganti seluruh jajaran direksi dan komisaris PT. Telkom Indonesia dengan mekanisme mempercepat RUPS luar biasa.[***]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...