22 August 2019

Bagi-Bagi Kursi, Siapa yang Happy?

Oleh :  Desi Dian Sari, S.I.Kom
Penggiat Literasi

Baru saja pesta demokrasi terbesar di negeri ini usai.   Mencuatkan nama Jokowi- Ma’ruf Amin sebagai pemenang kontelasi politik tertinggi di negeri ini. Akhirnya : “There ain’t no such as a free lunch“. Partai-partai pendukung sang pemenang pun mulai berdatangan dengan menyelipkan nama-nama calon menteri yang mereka (akan) ajukan kepada sang presiden.

Dimulai dari lawatan ke istana presiden, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yakin usulan partainya akan mendapatkan perhatian khusus. Meski awalnya enggan menjawab, Cak Imin menyebut setidaknya sepuluh kursi bagi PKB di kabinet. (sindonews.com 2-07-2019)

Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB. (www.jawapos.com11-07-2019)

Tak mau kalah, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman menilai, usulan PKB itu adalah hal yang biasa. Ia menyerahkan komposisi menteri sepenuhnya kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Ia menyebut komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.  "Kalau sampai 20 juga tidak apa-apa. Namanya juga usulan yang tentunya semuanya akan kembali kepada hak prerogatif presiden," (kumparan, 3-07-2019).

Haruskah  bagi-bagi?

Semua sudah menjadi rahasia umum, para elit partai pendukung presiden berburu jabatan publik tanpa malu. Karena dalam Demokrasi, hal itu telah menjadikan hal yang biasa.  Lihat saja,  bagaimana para elite berebut posisi politik tanpa rasa sungkan, tidak jarang dengan sikap narsis. Demi posisi tinggi, politik uang dan upeti pun menjadi tradisi, yang tidak jarang diperoleh dengan korupsi. Dengan entengnya menjadikan kekuasaan sebagai ajang bancakan.

Apakah bisa amanah mengurus rakyat  itu tetap diemban? Ketika kursi hanya diperebutkan untuk kepentingan segelintir golongan.  Lagi-lagi rakyat yang akan menjadi korban. Duh

Sistem demokrasi sebagai sebuah sistem yang dibentuk dari suara mayoritas, menyebabkan partai politik berbondong-bondong bangun koalisi agar memperoleh suara terbanyak.  Agar bisa meraih dan memenangkan kontestasi, guna memegang kekuasaan. Bagi-bagi jatah, atau apa saja termasuk kursi basah jabatan publik memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan ala Demokrasi.  Karena politik memang ditujukan untuk menduduki kekuasaan. Maka berteriak nyaring-protes- akan hal ini adalah bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.  Sebuah kesia-siaan mengubahnya.

Hal ini nantinya akan berdampak pada munculnya kebijakan yang dibangun atas “pesanan” untuk meraih kepentingan partai, kelompok maupun sponshorship.  Lihat saja, banyak kasus kebijakan negara, yang justru menguntungkan pengusaha.  Rakyat malah gigit jari karenanya.  Contoh sederhana masalah pajak.  Apa coba yang sekarang tidak kena palak? Dari parkir sampai nasi padang kena pajak. Sedangkan untuk meningkatkan investasi, pemerintah mau memberi diskon  pajak pada investor.  Bahkan hingga 300 persen. (detik.com, 9 /7). Wah!

Mereka bisa saja melupakan janji-janji semanis madu semasa kampanye.  Rakyat dijanjikan soal kesejahteraan, kesehatan keluarga, pendidikan murah, lapangan pekerjaan dsb.  Semua itu tidak cukup hanya dipenuhi dengan menghibur dan menghimbau, lalu diwujudkan dengan  berbagai kartu untuk rakyat. Tak kan menuntaskan masalah, kalau cuma jadi dagelan dan pidato berbusa-busa supaya dipilih masyarakat.

Tidak bisa diingkari bahwa masyarakat telah lama merindukan figur-figur politikus – negarawan- yang mampu melayanni dan memperbaiki kehidupan  publik menjadi lebih baik.  Bukan politisi busuk yang cuma peduli “perut’nya, kroninya, atau kepentingan bisnisnya semata.

Islam : sistem alternatif

Sedangkan dalam Islam, bentuk kedaulatan berada ditangan syara’ (Islam) .   Sedangkan kekuasaan ada di tangan umat. Islam tak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Sehingga segala tata aturan dan kebijakan haruslah bersumber dari hukum syariat. Imam Ghazali menyatakan “ Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaga.  Apa saja yang tidak punya pondasi akan hancur, apa saja yang tak punya penjaga akan lenyap.’ (Al-ghazali, al iqtishad fi al-itiqad, hal 199).

Rakyat mengangkat penguasa (dalam sistem Islam), untuk mengurusi masyarakat, sesuai syariat.  Semua telah dicontohkan secara praktis bagaiman kepemimpinan dengan sebuah sistem yang bersumber dari hukum syara’ yang disebut kekhilafahan.

Firman Allah Swt :  “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. ” (TQS. An-Nisaa : 58).

Sistem kekhilafahan memiliki perbedaan diametral dengan sistem demokrasi yang diterapkan dunia saat ini.  Pemimpin dalam demokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat. Dalam praktiknya, yang disebut “rakyat” tersebut hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan.  Tak heran jika kemudian pemimpin hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, yakni membuat aturan dan memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara.

Dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Sedangkan Makna ungkapan kalimat “al-imaamu (khalifah) junnatun” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. 

Sehingga prinsip bagi-bagi kursi akan dijauhkan dari pikiran penguasa.  Karena beratnya amanah dan besarnya tanggung jawab penguasa di hadapan Allah Swt.   Khalifah akan bersungguh-sungguh memilih dan mengangkat para mu’awin dan lijan di bawahnya agar seluruh urusan masyarakat tak terabaikan.  Bahkan tak jarang, Khalifah turun tangan langsung memastikan pelayanan publik. Maka tak aneh, pemimpin yang demikian akan sangat dicintai rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang tak peduli urusan rakyatnya, tapi hanya peduli urusan koalisi dan kroninya akan dibenci masyarakat .

Sabda Nabi Saw:

“ Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian” (HR. Muslim).  Ini disebut imarah as-sufaha atau pemimpin yang dungu , dan rakyat sulit untuk mencintainya.Naudzubillah[].

------

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...