30 April 2017

Ambyar, Indonesia dibayangi Krisis Moneter era Jokowi-JK

Pemerintah berencana menerbitkan obligasi dalam nominasi euro dan yen. Tapi ada kekhawatiran kedua mata uang tersebut menguat terhadap dolar.

Negeri ini seolah sudah ditakdirkan untuk terus hidup dari utang. Lihat saja, ketika tahun 2015 baru berjalan tiga bulan, pemerintah sudah menambah utang baru Rp 190,91 triliun lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun penarikan pinjaman multilateral dan bilateral. Nah, sebelum kuartal II-2015  berakhir, pemerintah berencana  untuk menerbitkan Euro Bond dan Samurai Bond. Lalu disusul dengan penerbitan obligasi bernominasi valas di kuartal III.

Jumlahnya memang belum bisa diketahui. Namun Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerbitan surat utang di semester I merupakan strategi untuk mengantisipasi situasi ekonomi di semester II yang diperkirakan akan lebih sulit. Salah satunya adalah kemungkinan naiknnya suku bunga The Fed. “Jika The Fed menaikkan suku bunganya, hampir dipastikan aliran dana akan mengalir ke Amerika,” ujar Menteri Keuangan ini.

Kebijakan stimulus yang dijalankan bank sentral Eropa (European Central Bank atau ECB), juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerbitan obligasi dalam nominasi euro. Sekadar mengingatkan, sejak Maret lalu, ECB menganggarkan dana hingga 50 miliar euro per bulan untuk membeli obligasi yang diterbitkan negara-negara Uni Eropa. Program stimulus ini akan berakhir 2016.

Perekonomian Jepang, dimana Samurai Bond akan dipasarkan, juga diperkirakan akan mulai membaik. Dengan membaiknya ekonomi negeri Matahari Terbit itu, Bambang optimis Samurai Bond akan diserap pasar. Sampai saat ini pemerintah telah tiga kali menerbitkan Samurai Bond dengan total 155 miliar yen. Terakhir,  Indonesia menerbitkan obligasi bernominasi yen pada tahun 2012.

Meski pun prospeknya cukup cerah, penerbitan Euro Bond dan Samurai Bond bukan tanpa risiko. Risiko yang kemungkinan akan dihadapi pemerintah  adalah dari sisi selisih nilai tukar. Saat ini, dengan membaiknya perekonomian Jepang dan beberapa negara Uni Eropa, nilai tukar yen dan euro memiliki kecenderungan menguat terhadap dolar. “Kecuali jika akhir Juni ini The Fed menaikkan suku bunga acuannya,” ujar seorang analis pasar modal.

Nilai tukar euro terhadap dolar, contohnya. Di topang oleh sejumlah data ekonomi Eropa yang porsitif, sejak awal April euro cenderung menguat terhadap dolar. Pekan lalu, satu euro sudah mencapai US$ 1,1341. Bila dibandingkan dengan posisi awal April yang berada di level US$ 1,0973, berarti dalam dua bulan mata uang Uni Eropa itu telah menguat 3,68% terhadap dolar. Sementara  ekspor Indonesia ke Eropa dihitung dalam mata uang dolar.

Terlepas dari soal mata uang euro yang cenderung menguat terhadap dolar, seorang analis pasar modal berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya belum layak menerbitkan obligasi di luar negeri. Itu sebabnya, selama ini penerbitan obligasi di luar negeri masih dijamin oleh lembaga keuangan setempat. Untuk Samurai Bond, misalnya, sampai saat ini dijamin oleh JBIC (Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional). Seandainya Samurai Bond tidak terserap pasar, JBIC akan menjadi pembeli siaga.

Pendampingan oleh lembaga keuangan seperti JBIC terpaksa dilakukan karena rating Indonesia belum masuk dalam investment grade. Seharusnya, investmen grade untuk obligasi yang diterbitkan di luar negeri adalah double A minus (-AA). Sedangkan saat ini rating Indonesia masih beberapa tingkat di bawah itu. Karena itu, investor Jepang dan Eropa akan meminta kupon yang tinggi.

Belum diketahui, berapa imbal hasil yang akan diberikan Pemerintah Indonesia kepada investor di Eropa dan Jepang. Namun Desmon Silitonga, analis PT Millenium Danatama Indonesia, memperkirakan kupon Euro Bond akan berkisar antara 2,8% - 3,0%. Kupon itu tak jauh dengan penebitan Euro Bond tahun lalu, yakni 2,87%. Dengan asumsi tersebut, Desmon memperkirakan Euro Bond terbitan pemerintah Indonesia masih menarik. “Dengan kupon tersebut, masih ada spread lebih dari 100 bps,” ujarnya.

Kupon serta penguatan euro dan yen terhadap dolar memang sebuah risiko yang harus ditanggung pemerintah. Tapi, semua beban itu tak seberapa bila dibandingkan dengan risiko apabila defisit APBN-P 2015 sebesar Rp 22,5 triliun (1,9% dari PDB) tidak bisa ditutup.  Soalnya, jika defisit itu tidak bisa ditutup (atau bahkan menjadi semakin besar), maka roda pembangunan bisa berhenti. Yang lebih parah lagi bila pemerintah tak punya uang untuk membayar utang-utang lama yang akan jatuh tempo tahun ini.

Jadi, selama pemasukan dari pajak dan dividen BUMN seret, utang menjadi pilihan satu-satunya bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Hanya saja, hobi pemerintah yang suka berutang kepada investor asing ini mendapat kritikan dari Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI).  Soalnya, saat ini porsi kepemilikan asing di SBN sudah mencapai 37,93% atau di atas angka ideal sebesar 30%.

Jika penerbitan Euro Bond dan Samurai Bond jadi telaksana, porsi kepemilikan asing di SBN diperkirakan akan meningkat menjadi 38%, atau bahkan sampai 40%. Jelas ini berbahaya. Sebab, bila terjadi penarikan dana oleh investor asing – entah karena dipicu oleh kenaikan suku bunga The Fed, Indonesia berpotensi mengalami krisis moneter. Itu sebabnya, Agus menyarankan pemerintah untuk memperbanyak utang multilateral seperti dari Bank Dunia atau Asian Development Bank. “Pinjaman ini tak menambah porsi kepemilikan asing,” ujar Agus.

Agus benar. Masalahnya, pinjaman mulatilateral juga mempunyai efek negatif. Soalnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia bila ingin mendapat pinjaman dari lembaga keuangan internasional tersebut. Selain persyaratan yang berbau politis, sebagian utang tersebut harus dikeluarkan lagi untuk membayar konsultan asing atau bar (Satrio AN, analis, Konfrontasi/http://indonesianreview.com)

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...