27 May 2018

Warga Kulon Progo Sebut Jokowi Tidak Pedulikan Rakyat: Page 2 of 2


Kemakmuran Petani

Biyem dan Jumari, hanyalah satu dari sekitar 37 Kepala Keluarga (KK) yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran (PWPP-KP).

Jumlah warga yang memilih bertahan berbeda-beda. Data Kecamatan Temon menyebutkan, jumlah warga yang bertahan saat ini tinggal 32 KK. Rinciannya, 17 KK di Desa Glagah, 15 KK di Desa Palihan. Rilis Angkasa Pura I menyebutkan, warga yang bertahan tinggal 30 KK.

Tetangga Biyem dan Jumari, Ponirah juga memilih bertahan dan enggan digusur.

"Di sini sejahtera, makmur, kami sehari-hari bertani, tanah di sini subur, katanya ada yang bilang lahan di sini tandus. Bohong itu, di sini sangat subur," katanya.

Dia mengatakan akan berusaha bertahan di rumah yang berdiri di atas lahan seluas 700 meter itu. "Sampai akhir, saya akan mempertahankan tanah kelahiran. Saya tak pernah takut, apa pun, pemerintah merobohkan, kalau rumah saya roboh saya akan mendirikan tenda," katanya.

Ponirah tahu, warga yang terdampak pembangunan bandara akan direlokasi. Tapi, kata dia, warga harus membeli lagi tanah tersebut. Belum lagi, harus mengeluarkan dana untuk pembangunan rumah.

Warga lainnya, Sofyan mengatakan, tidak seharusnya bandara dibangun di tanah produktif milik warga. Kata dia, kehidupan warga tiap tahunnya secara ekonomi mengalami peningkatan dari hasil bumi.

"Perkembangan pendidikan juga mengalami peningkatan, kehidupan sosial beragama yang sudah terbangun dan berjalan baik jadi bubrah karena adanya rencana bandara," katanya.

Camat Temon Joko Prasetyo enggan berkomentar mengenai warga yang bertahan. "Kami berupaya bagaimana bisa membantu menyelesaikan," kata Joko.

Namun, alasan warga menolak pembangunan bandara, justru tak digubris Angkasa Pura.

"Biar saja enggak usah dipikir, mereka enggak keluar, mereka yang rugi, nanti ada pembangunan, debu material," kata Manajer Pembangunan Bandara Kulon Progo (NYIA) PT Angkasa Pura I, Sujiastono kepada CNN Indonesia.com.

Suji menegaskan, di wilayah itu tidak ada penggusuran. Menurutnya, yang ada adalah pembukaan lahan atau land clearing.

Muncul di Zaman SBY

Usulan pembangunan megaproyek bandara NYIA muncul di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011.

Megaproyek itu masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan nilai investasi US$500 juta menurut Center of Aviation (CAPA). Oleh pemerintah Jokowi proyek tersebut dimasukan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN.

Januari 2017, Presiden Joko Widodo memimpin langsung 'Babat Alas Nawung Kridha' di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Pada kesempatan itu, Jokowi sempat mengutip 'sabda leluhur' tentang bandara NYIA. Mantan Wali Kota Solo itupun membacakan sabda leluhur yang dikutipnya dari kitab kuno berlatar Jawa.

"Sesuk ning tlalah kene bakal ono wong dodolan cau nang awang-awang. Tlalah Temon iki bakal dadi susuhe kinjeng wesi. Tlatah sak lor kidul gunung jeruk bakal dadi kutho. Glagah bakal dadi mercusuaring bawono," sebut Presiden.

Terjemahan singkat dari sabda leluhur yang dibacakan Presiden itu yakni; suatu saat nanti di wilayah ini akan ada orang berjualan cingcau di angkasa. Wilayah Temon ini akan menjadi sarang burung besi. Wilayah utara dan selatan Gunung Jeruk akan menjadi kota (besar). Glagah akan menjadi mercusuar bagi dunia.

Jokowi menargetkan proyek tersebut beroperasi pada April 2019. Proses pengosongan lahan yang seharusnya dijadwalkan selesai pada 4 Desember terhalang oleh penolakan puluhan warga.
 

Total jumlah lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan NYIA telah mencapai 97,12 persen dari total kebutuhan 587,3 hektare. Terdiri dari lima desa, 19 dusun, 2.700 KK dan 4.400 bidang tanah.

Penolakan warga itu juga memicu munculnya solidaritas dari mahasiswa dan sejumlah aktivis LSM. Upaya penggusuran paksa yang dilakukan oleh Angkasa Pura I pada 5 Desember lalu, mendapat perlawanan warga dan mahasiswa.

Seorang perwakilan mahasiswa, Herson mengatakan, akan bertahan bersama warga hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Mahasiswa bergiliran berjaga di rumah-rumah warga yang menolak setiap hari. Mahasiswa dan relawan itu menggunakan pita merah sebagai tanda. Menurut Herson, sebenarnya persoalan warga yang menolak penggusuran itu sederhana. Mereka yang tak mau menjual tanah dan lahannya, ingin bertahan.

"Rumahnya bisa ditempati, lahannya bisa digarap," kata Herson.

Herson menambahkan, karena mereka petani, yang bisa mereka lakukan hanya bertani.

"Bayangkan kalau misalnya pendidikan mereka tidak terlalu tinggi keahliannya bertani, ketika tanah mereka digusur. Mereka mau kerja apa? karena mereka ingin tetap bertani," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Utama AP I, Wendo Asrul Rose dalam keterangan tertulisnya, meminta masyarakat bersedia berdialog secara terbuka untuk mencari solusi.

"AP I telah melalui tahapan pembebasan lahan dan rencana pembangunan dengan benar. Semua syarat seperti Amdal, aspek risiko dan lingkungan, sudah kami penuhi," ujar Wendo. (asa/CNN)

Category: 
Loading...