22 November 2019

Wapres JK: Korupsi PLTU Riau I Ganggu Proyek 35.000 Megawatt

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai dugaan korupsi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Provinsi Riau atau PLTU Riau 1 menggangu proses pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Pasalnya, proyek tersebut terpaksa dihentikan sementara waktu lantaran proses hukum.

"Ya otomatis memperlambat," imbuh JK, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.

Menurutnya bila kasus tersebut telah selesai secara hukum maka secara otomatis pembangunan PLTU Riau 1 dapat dilanjutkan kembali. Namun JK enggan mengomentari ihwal dugaan korupsi tersebut lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan keterangan secara resmi.

"Saya belum tahu itu masalah di PLN yang sebenarnya. Jadi tidak bisa kasih komentar sebelum KPK menyampaikan masalahnya apa sebenarnya," tegas dia.

KPK sebelumnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Eni diduga kuat telah menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes yakni Blackgold Natural Resources Limited menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎[ian/mtv]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...