8 December 2019

Tuntutan Rendah Terhadap Ahok Bisa Berimplikasi Terhadap Kepercayaan Internasional

KONFRONTASI-Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai terlalu ringan dianggap telah menciderai bahkan mengotori peradilan pidana di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengaku menyesalkan tuntutan ringan JPU yang hanya menuntut hanya satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

“Tuntutan jaksa seakan mengotori dan menciderai pengadilan pidana di Indonesia,” ujar Ikhsan dalam Diskusi bertajuk ‘Ahok, Jaksa, dan Palu Hakim’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4).

Ikhsan menambahkan proses peradilan terhadap Ahok memang menjadi perhatian masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia internasional, sehingga Kejaksaan harus memperhatikan dan mengantisipasi kepercayaan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

“Impilikasi kepada kepercayaan internasional. Ini tidak diantisipasi oleh JPU,” tegasnya.

Ikhsan menilai seharusnya Jaksa menuntut Ahok dengan pasal 156 (a) bukan dengan pasal 156. Pasal 156 (a) berbunyi ‘Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

“Harusnya Jaksa tetap pasal 156 (a). Tidak geser ke pasal 156,” tukasnya.[mr/syg]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...