25 August 2019

Tokoh GMNI Mengapresiasi Gagasan Rizal Ramli soal Pembiayaan Negara untuk Parpol guna Basmi Korupsi Politik

KONFRONTASI- Tokoh Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata memahami dan mengapresiasi serta mendukung gagasan pembiayaan parpol oleh negara yang disampaikan teknokrat senior Rizal Ramli dengan catatan seluruh parpol antikorupsi, taat hukum, taat asas, disiplin, transparan, akuntabel dan diaudit  BPK/KPK setiap tahun sehingga kalau parpol itu korup atau politisinya korup maka dikenakan sanksi hukum dan politik yang sangat berat karena telah berkhianat.''Sanksi itu berupa diskualifikasi atau pembekuan parpol itu selama minimal lima tahun,'' kata Lawalata.

Lawalata memahami dan mengapresiasi serta mendukung gagasan mantan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pembiayaan partai politik oleh negara. Inilah kilas balik penting untuk mengatasi kronisnya korupsi di negeri kita. Tentu  seluruh parpol musti antikorupsi, taat hukum, taat asas, disiplin, transparan, akuntabel dan diaudit  BPK/KPK setiap tahun dan audit ini mutlak karena itu uang rakyat,'' katanya

N.Lawalata

Hal itu, kata Nehemia Lawalata,  dianggap sebagai solusi menekan kasus korupsi yang sering melibatkan banyak politikus.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyampaikan dukungan gagasan Rizal Ramli untuk mengatasi korupsi politik  itu sejak dua tahun lalu.

"Nanti KPK dengan perguruan tinggi yang menyuarakan. Kita menyuarakan agar pemerintah dengar. Kalau politikus jangan menyuarakan agar enggak dibully," kata Agus Rahardjo.

Agus pun pernah menegaskan hal itu saat acara Konvensi Anti Korupsi 2016 di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam. Ia menilai pembiayaan parpol 1 persen dari APBN mencapai Rp21Triliun.

Uang tersebut nantinya dibagikan kepada partai politik yang ada di Indonesia.

Menurut Agus, sistem tersebut membuat pembiayaan partai politik menjadi lebih sehat.

Orang yang memiliki kompetensi dan kejujuran akhirnya memiliki peluang besar masuk ke DPR atau DPRD. "Itu saya setuju," katanya.

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli di tempat yang sama menilai sistem politik dan pembiayaannya harus diubah. Terutama mengenai pembiayaan parpol.

"Mereka berjuang buat kelompoknya. Makin kesini demokrasi kriminal, mau jadi anggota DPR atau Gubernur,  bupati atau walikota, begitu kuasa balikin uang. Enggak ada tempat buat kelompol idealis dan intelektual," kata Rizal Ramli, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur..

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...