27 May 2017

Seniman Jakarta Tolak Kebijakan Pemprov DKI, Ini Nasib Taman Ismail Marzuki Sekarang

KONFRONTASI -  Kisruh dan aksi penolakan yang dilakukan seniman Jakarta terhadap kebijakan Pemprov DKI mengenai penetapan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) yang mengelola pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM) masih berlanjut. Bagaimana dengan nasib TIM sekarang?

Selama lima hari berturut-turut, para seniman berorasi dengan pelbagai bentuk kesenian. Di depan pelataran TIM tersebut, mereka bernyanyi, membaca puisi, teatrikal, performing arts, dan sebagainya. Pada Selasa (14/1/2015) malam, pejabat nomor dua di DKI bersama eselon III mengunjungi para seniman untuk berembuk.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, kebijakan pemerintah menyulitkan seniman maka publik dan seniman boleh menuntutnya. "Saya dilantik dan memang ditugaskan Gubernur DKI. Kerja saya akan diuji selama tiga tahun ke depan," ucapnya di atas panggung 'Rumah Budaya Indonesia' di pelataran TIM, semalam.

Poin yang kedua mengenai anggaran. "Salah besar kalau Pemprov DKI orientasinya duit. Kenapa? Karena DKI ini sudah cukup kaya. Kalau memang seniman yang benar-benar seniman tidak akan hitung-hitungan soal duit. Yang sejatinya menggali kreatifitas," tegasnya.

Bahkan Djarot juga menyatakan kebijakan tersebut tidak bisa mengkerdilkan para seniman. "Kami tidak bermaksud begitu, saya pernah jadi pembina teater di kampus. Saya juga penikmat seni dan budaya. Kami sama sekali tidak mengkerdilkan kreatifitas seniman. Siapa pun masih bisa berkreasi."

Usai berbicara di atas panggung, Djarot bersama para pejabat eselon III menuju Galeri Cipta II, TIM. Di sana, ia masih ditunggu oleh seniman lainnya untuk berembuk kembali. Di dalam ruang yang biasa dipakai sebagai pameran dan kantor Pusat Kesenian Jakarta (PKJ)-TIM tersebut, Djarot bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang baru saja dilantik Purba Hutapea serta Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Irawan Karseno duduk bersama. Di sana juga berkumpul seniman lainnya.

"Badan pengelola ini haram dan harus diubah, tidak dalam bentuk UPT. Final saya menolaknya. Di TIM tidak hanya ada Pusat Kesenian Jakarta tapi ada tiga lembaga juga (Akademi Jakarta, IKJ, dan Dewan Kesenian Jakarta) yang juga didirikan oleh Pemda dan itu resmi dengan SK. Artinya kami ini anak kandung tapi tidak pernah dipelihara dengan baik," ungkap seniman Arie Batubara.

Arie pun menawarkan solusi dalam bentuk lainnya namun bukan sistem UPT. Usai rembuk, Kepala DKJ Irawan Karseno mengatakan masih ada peluang untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.

"Artinya masih bisa direvisi, jadi sistem hibah ini harus bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Sekarang zaman berubah dan instrumen juga berubah tidak seperti masa Ali Sadikin," ucapnya.

Menurut Irawan, dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola PKJ TIM terdapat beberapa pasal yang masih membingungkan. Misalnya, yang membicarakan tentang pegawai administratif dari Kepala UPT hingga karcis haruslah PNS.

Serta yang kedua, belum ada yang mengatur Akademi Jakarta, DKJ, dan dua lembaga lainnya. "Masa di bawah eselon III," kata Irawan.

Rencananya, setelah pertemuan dengan para seniman semalam, Pemprov DKI akan berdiskusi kembali dan mencari solusi yang terbaik bagi TIM. Karena TIM, Jakarta dikenal sebagai sentra kebudayaan dan berkesenian dan tentu saja memiliki nilai sejarah.(Juft/Detik)

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...

Baja juga